9-6-08.
SIAPA NYANA MISKINNYA ILMU MONETER DAN FISKAL BUDIONO DAN SRI MULYANI MEMBUAT
RAKYAT JELATA
SEMAKIN MISKIN?
Kembali saya merujuk pada Grand Strategy Golkar-Jusuf Kalla di bawah ini,
setelah membaca dalam koran, bahwa BLT bukan saja diberikan pada fakir miskin,
tapi
juga pada mahasiswa miskin dan Camat miskin serta entah pada siapa lagi
golongan miskin lainnya nanti menurut konsep Strategy Golkar.
Sangat perlu juga diingatkan kembali soal dana gratis Rp 904 milyar yang
dikucurkan pada Golkar oleh DR Miranda Gultom -mantan Deputy, yang telah
dipromosikan menjadi Deputy Senior BI atas jasanya tadi. Dana gratis Rp 904
miliar tadi diperoleh Golkar untuk keperluan Pemilu dengan 'mengerjain'BI dan
Menteri Keuangan (Mar'ie Muhammad) untuk maksud tersebut. Demikian juga
sekarang ini Golkar-Jusuf Kalla kembali mempermainkan BI -dan Budiono sewaktu
masih pejabat Menko- beserta Menteri Keuangan (Sri Mulyani) supaya Golkar dapat
kembali meraub dana gratis triliunan Rupiah dalam Pemilu dan PilPres mendatang
untuk kelak dibagi-bagikan juga semacam BLT pada rakyat miskin yang karena
penderitaan mereka sekrang ini haus sekali dibeli memperoleh bantuan 'Sepuluh
Perak' sekalipun.
Kita mau tidak mau harus menganggap semua bentuk dana BLT yang dikucurkan tadi
dilakukan sebagai 'penangkal petir' belaka untuk meredam suara-suara yang
mempertanyakan mengapa justru orang-orang yang tidak menjadi korban langsung
dari kenaikan harga BBM (24-6-08) diberi bantuan. Padahal, rakyat luas yang
jauh lebih berat kemiskinannya bila dibandingkan dengan camat atau mahasiswa
dan yang langsung mengalami penderitaan yang lebih berat sebagai akibat dari
kenaikan harga BBM tadi, justru sama sekali dicuekkan dan tidak diberi
kompensasi apa-apa? Tidak ada satu negara pun di dunia, yang membagi-bagikan
BLT gratis seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia sekarang ini.
Kejanggalan tersebut justru dengan sengaja ditimbulkan Grand Strategy Golkar
agar dapat kembali meraub dana gratis triliunan Rupiah bagi Pemilu. Jusuf Kalla
berhasil 100% penuh membelokkan perhatian masyarakat dari kejanggalan tadi dan
dari dampak kerugian luar biasa yang ditimbulkan oleh tindakan menaikkan harga
BBM.
Dalam pada itu Jusuf Kalla berhasil mengelabui dan 'menyogok" Menteri-Menteri
otoritas moneter -DR Budiono dan DR Sri Mulyani, yang membuktikan diri mereka
paling miskin-ilmiah di antara ilmuwan Team Ekonomi' Kabinet SBY.
Kedua otoritas moneter Budiono dan Sri Mulyani dengan sendirinya bisa dengan
mudah sekali dikelabui untuk menerima teori-harga palsu Jusuf Kalla yang
menghendaki supaya harga domestik BBM disesuaikan dengan harga BBM
internasional. Kemiskinan-ilmu mereka berdua membuat Budiono dan Sri Mulyani
buta total atas tipu muslihat Grand Strategy Golkar yang pada hakikatnya
tertuju pada pengumpulan dana yang luar biasa besarnya yang diperlukan Golkar
untuk memenangkan Pemilu dengan suara terbesar atau paling tidak yang cukup
besar untuk tetap memegang kuasa dan kendali Republik ini.
Dengan siasat Jsuf Kalla yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian
yang menanjak besarnya seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah di pasar
dunia, maka Sri Mulyani yang sangat miskin-ilmiah-fiskalnya dengan senang hati
menerima dan menerapkan gagasan Jusuf Kalla supaya menyediakan dana subsidi BBM
triliunan Rupiah -yang katanya- harus diberikan pada Pertamina.sekalipun sudah
terkenal sebagai lintah darat penghisap darah rakyat. Padahal Sri Mulyani
dikerjain dan dibelokkan hati nuraninya untuk menyalurkan dana gratis triliunan
Rupiah pada Golkar. Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum dari Golkar berhasil untuk
mengulang kembali cara 'via'via' seperti dalam pengucuran dana Rp 904 tersebut
di atas tadi.
Cara 'via-via tadi bisa dimaklumi dari liku-liku gelapnya administrasi
penerimaan dari ekspor minyak mentah dan windfall profitnya. Email yang saya
peroleh dari seorang teman, berkata a.l.:
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Luluk Sumiarso menyatakan laporan
penerimaan minyak dan gas bumi berupa pajak serta penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) disetorkan ke Departemen Keuangan. Menurut dia, seharusnya PBNP dicatat
oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Luluk menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
PNBP, pencatatan PNBP dilakukan oleh departemen teknis. Sedangkan penerimaan
pajak, kata dia, dilakukan oleh Departemen Keuangan. "Tapi karena karakteristik
penerimaan minyak menyatu antara pajak dan nonpajak, pencatatan semua
penerimaan minyak dilakukan oleh Departemen Keuangan," ujarnya kemarin.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan penerimaan minyak dan gas tidak
transparan. Menurut lembaga tinggi negara tersebut, selama ini penerimaan
tersebut tidak disetorkan ke kas negara. Padahal, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seharusnya penerimaan disetor
dulu ke kas negara. Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, dana itu masuk ke
rekening di luar kas negara.
Menurut Luluk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi, pencatatan PNBP dilakukan oleh departemen teknis. Departemen
Keuangan, kata dia, melakukan pencatatan semua penerimaan berdasarkan
kontrak-kontrak yang diteken sebelum Undang-Undang Migas diberlakukan.
Dia menjelaskan, kontrak-kontrak ditandatangani setelah undang-undang tersebut
dan semua penerimaan PNBP akan dicatat oleh Departemen Energi. Sehingga, akan
ada pembagian pencatatan yang lebih jelas. Namun, kata Luluk, sampai sekarang
belum ada penerimaan dari kontrak yang ditandatangani setelah Undang-Undang
Migas diberlakukan. "Belum ada yang produksi," katanya.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan Hekinus Manao
menyatakan pendapatan minyak dan gas disetor ke kas negara. Menurut dia, dana
yang tidak disetorkan ke kas negara tidak bisa dikategorikan sebagai penerimaan
negara.
Dia menjelaskan, rekening 600 digunakan pemerintah untuk keperluan pembayaran.
Meski belum dimasukkan ke APBN, kata Hekinus, rekening itu merupakan rekening
negara. "Uang yang ada di dalamnya memang belum dimasukkan ke APBN sebelum
dibersihkan," ujarnya.
Menurut Henikus, BPK beranggapan penerimaan minyak seharusnya dimasukkan ke
APBN adalah pendapatan minyak secara keseluruhan. "BPK masih menggunakan asas
bruto," katanya.
Pemerintah, kata dia, menggunakan sistem yang memasukkan penerimaan setelah
terjadi pengeluaran sebelum dimasukkan ke APBN. Pengeluaran tersebut adalah
reimbursement pajak pertambahan nilai (PPN) kepada kontraktor, pembayaran fee
penjualan kepada BP Migas dan pembayaran biaya pengangkatan minyak kontraktor
(cost recovery). "Semua itu merupakan hak yang harus dibayarkan dan tidak bisa
disebut sebagai pendapatan," kata Henikus.
Pada dasarnya yang melanda Indonesia selama ini adalah miskinnya ilmu moneter
fiskal yang mendurhaka dan meraja lela khususnya sejak Krisis Valas 1998 yang
menciptakan 'high cost economy' yang 'built in' pada perekonomian Indonesia.
Krisis Valas tersebut sekaligus menggambarkan pula 'Tragedi kemiskinan-ilmiah'
yang bermuara dan sudah 'built-in' sejak 12 tahun sebelum Krisis tadi yang
dimotori oleh otoritas moneter -Dr.JB Sumarlin dan DR Adrianus Mooy. Kemiskinan
ilmiah moneter dan fiskal mereka berdua, memberikan dalam paket Pakto 1986
keleluasan sebebas-bebasnya pada para konglomerat mengambil kredit valas dan
yang bebas pula memarkir valas di luar negeri. Pinjaman tersebut tidak bisa
dibayar kembali sehingga menimbulkan Krisis Valas 1998.
Krisis kemiskinan ilmiah inilah yang meraja-lela dalam Kabinet SBY khususnya
yang menciptakan semakin kacaunya perekonomian Indonesia sedang pertumbuhan
ekonomi selama ini di-trompetkan berada dalam keadaan 'on track', katanya.
0o0o0o0o
30-5-2008.
Sdr Iwan yang budiman,
Saya sangat berterima kasih atas kiriman respons dari pembaca email saya. Semua
seolah-olah meragukan maksud tulisan saya. Namun demikian mereka membuat saya
berpikir-pikir apa sebabnya mereka menjadi 'penangkal petir' dan bertindak
untuk mengalihkan perhatian dari masalah inti dari persoalan yang saya
kemukakan.
Persoalan fundamental tersebut adalah mengenai kenaikan harga BBM yang harus
dilakukan Pemerintah karena -katanya- harga minyak mentah di luar negeri
semakin meningkat dan membuat Pertamina mengalami rugi yang begitu hebat hingga
APBN harus menyerahkan subsidi BBM triliunan Rupiah pada Pertamina.
Teori dan alasan-alasan tersebut saya anggap palsu belaka dan saya menekankan:
Bahwa kenaikan harga minyak melebihi $120 per barrel bukan malapetaka,
melainkan sorga bagi Indonesia. Sorga tersebut diselewengkan Pemerintah sendiri
menjadi neraka.
Kenaikan harga tersebut menciptakan windfall profits luar biasa bagi Indonesia
sebagai net-exporter (ekspor minyak mentah jauh melebihi impor), sedang
mengenai BBM, Indonesia memang net-importer (impor BBM melebihi ekspor BBM),
tapi sangat kecil perongkosannya dan jauh lebih tertutupi oleh windfall profits
yang diperoleh Indonesia.
Mengenai kenaikan kenaikan ongkos-ongkos operasional Pertamina sendiri dan
ongkos-ongkos kilang minyak dan ongkos-ongkos distribusi BBM Pertamina,
kesemuanya memang di-overcharge dan di-mark-up oleh bandit-bandit berdasi
Pertamina, namun merupakan hanya gejala detail saja dalam rangka 'Grand
Strategy' Golkar sendiri yang mengerahkan segenap 'funds & forces' supaya tetap
memegang kuasa nyata dan kendali di negeri ini. Untuk tujuan tersebut 'Grand
Strategy' lama dihidupkan kembali di mana masalah overcharge dan mark-up tadi
dibiarkan saja berjalan seperti biasa supaya jangan mengganggu perolehan dana
untuk Pemilu mendatang melalui tameng-Pertamina.
Bukan seperti dahulu lagi Golkar bisa memperoleh kucuran dana gratis Rp 904
milyar dari Bank Indonesia, karena Gubernurnya, Burhanuddin Abdullah, sudah
keburu kepergok dan dipenjarakan oleh Antasari Azhar, Ketua KPK. Tapi, sangat
genius sekali Golkar berani membuat Pertamina menjadi sumber pengganti
satu-satunya dari kucuran dana gratis bagi Pemilu dan PilPres -jika tidak
triliunan Rupiah- ratusan milyar pun jadi.
Itulah sebabnya mengapa Jusuf Kalla meniup-niupkan teori palsunya dengan
berkata bahwa Indonesia akan terus menerus mengalami rugi yang sangat besar
dengan terus-terusnya harga-dollar minyak melonjak. Sebab, kata Jusuf Kalla,
selisih harga BBM dunia dan harga BBM dalam negeri akan semakin tinggi,
sehingga membuat harga BBM per liter dalam negeri semakin lebih murah dari
harga sebotol Coca-Cola. Demikianlah bunyi teori-saudagar dari harga yang
dinyanyikan Jusuf Kalla . dan akhirnya teori palsu tersebut ditelan
mentah-mentah oleh ilmuwan moneter Profesor Budiono dan ilmuwan-fiskal DR Sri
Mulyani.
Siapa nyana kedua ilmuwan tadi bisa terjebak oleh teori palsu Jusuf Kalla
tersebut. Sebabnya tidak lain dan tak bukan karena ada Quid Pro Quo-nya bagi
Budiono dan Sri Mulyani yang dikenal berjiwa sangat ambisius sekali. Apapun
dikorbankan asal tetap memegang kuasa terus setelah PilPres nanti juga.
Saya sama sekali tidak menduga ilmuwan bisa tergelincir begitu mudahnya dan
mereka berdua justru mau bertindak menjadi juru bicara dari justifikasi
kenaikan harga BBM dan justifikasi pemberian subsidi Pertamina triliunan Rupiah
-bukan miliaran Rupiah- dari APBN. Artinya: Subsidi APBN tersebut pada dasarnya
adalah uang dari rakyat untuk kemenangan Golkar dalam Pemilu dan Pilpres. Grand
Strategy luar biasa memang.
Saya sampai pada kesimpulan Grand Strategy tadi, baru setelah saya teringat
kembali pada pendapat dari seorang teman 3-4 bulan yl yang berkata:
Lihat saja nanti, bahwa -di luar dugaan banyak orang- yang akan menang dalam
Pemilu nanti- adalah SBY.
Benar nianlah menarik kesimpulan sekarang ini, bahwa 'Grand Strategy '
Golkarlah yang akan mengegolkan SBY terpilih kembali seperti dalam Pemilu yl,
di mana Golkar tetap memegang kuasa nyata dan kendali negara seperti selama
ini. Golkarnya Jusuf Kalla is the ultimate King-maker.
*JK meniupkan bahwa baru 3 bulan sebelum Pilpres dia akan menentukan sikap
berduet apa tidak dengan SBY, seolah-olah hendak mengkhianati dwitunggalnya
dengan SBY.
*Suryo Paloh dari Golkar dan Taufiq Kiemas dari PDI-P menggelar di Medan dan
Palembang rapat raksasa antar kader masing-masing Partai Golkar dan PDI-P,
seolah-olah akan menjalin kerjasama erat.
*Ketua Golkar -seolah-olah sangat dermawan- menyuruh Sri Mulyani menyerahkan
sedekah BLT pada fakir miskin selama beberapa bulan mendatang, untuk menarik
simpati rakyat pada Golkar dalam Pemilu dan Pilpres mendatang.
*Baru-baru ini diluncurkan sebuah buku, tulisan Hamid Awaluddin yang
menguraikan jasa-jasa Jusuf Kalla yang memprakarsai dan yang membuktikan
berhasilnya perdamaian Helsinki, untuk mana semua pengeluaan terkait diserahkan
cuma-cuma tanpa pamrih oleh Ibu Negara No.2.
*DR Kartubi, Ketua dari 'Center of Petroleum Studie', Bandung, dikerjain dan
diorbitkan baru-baru ini mempertahankan thesis Sri Mulyani yang menerompetkan,
bahwa masalah BBM Indonesia terletak pada sudah berkurangnya lifting minyak
mentah Indonesia.
*SatPam Purnomo Yusgiantoro diperintahkan Jusuf Kalla supaya Indonesia
mengundurkan diri dari OPEC -katanya- supaya menghemat beban iuran keanggotaan.
Padahal Indonesia dibuatnya mengkhianati solidaritas Indonesia dengan
rekan-rekannya pengekspor minyak mentah dan terima kasihnya pada kartel OPEC
yang membuat Indonesia turut menikmati windfall profits tersebut di atras.
*Dll tindakan terselubung Golkar mempopulerkan Golkar.
Kesemuanya merupakan manuver-manuver 'Grand Strategy' Golkar saja untuk tetap
memegang kuasa nyata dan melanjutkannya sebagai warisan lama dari sejak
pembentukannya oleh Suharto.
[Non-text portions of this message have been removed]
