Sangat menarik artikel ini, soalnya pada bulan Juni yang lalu saya juga mengikuti "Wellness Training" tersebut untuk para pekerja di INGO (International Non Government Organisation). Sebagai pegawai sosial juga banyak mengalami trauma didaerah-daerah yang tertimpa bencana alam. Seperti Tsunami di Aceh. Dampak dari tsunami juga sangat membekas bagi sukarelawan. Karena sewaktu sampai diderah yang terkena bencana sering melihat hal-hal yang sangat menyedihkan, ataupun mengerikan. hal tersebut membuat para sukarelawan atau NGO people merasa menjadi tanggung jawab meeka, dan jika tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, sering menjadi pemurung dan merasa bersalah. Akhirnya mengalami "stress" yang cukup berat karena tetap dibayang-bayangi oleh kejadian yang mereka rasakan sebagai tanggung jawab mereka untuk menanggulangi-nya dan merasa gagal dalam tugasnya. Wellness raining juga bagus untuk para pegawai dikantor-kantor biasa, karena kita bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi, misalnya dalam perjalanan kekantor. Jika macet berat, kita sudah berpikir sebelumnya untuk mempersiapkan mental yang kuat dalam menghadapi kekurang ajaran ara pengendara sepeda motor. Anggap saja mereka itu "lalat hijau" yang sering bisa menjengkelkan. Maka hati kita sudah siap dan kita bsa bernyanyi dijalan dalam menghadapi kemacetan dan juga jika kendaraan umum tidak memberikan pelayanan yang selayaknya, mental kita sudah disiapkan. Begitulah, di Indonesia ini selayaknya setiap orang harus melalui "wellness training". Namun bgi koruptor mah enggak perlu, mereka tidak akan mempedulikan apapun yang terjadi disekitarnya. Masyarakat mengantri beras, minyak tanah dll, tetap saja tanpa perasaan malu, mencuriuang rakyat! Sorry OOT. Hello Bang Abdullah Alamudi, apa kabar? Udah lama enggak bertemu ya? Salam untuk Pia. Regards, Yuli
--- On Wed, 7/16/08, Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Jurnalisme dan Trauma, Penting Tapi Kurang Dipedulikan To: [email protected] Date: Wednesday, July 16, 2008, 1:24 PM http://www.kompas. com/read/ xml/2008/ 07/16/21394963/ jurnalisme. dan.trauma. penting.tapi. kurang.dipedulik an JAKARTA, RABU - Walaupun Workshop Jurnalisme dan Trauma kurang mendapat respon dari wartawan dan pengelola media massa, namun dari pemikiran yang mengemuka dalam diskusi yang digelar Yayasan Pulih, Rabu (16/7) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, materi tentang jurnalisme dan trauma ini dinilai perlu masuk kurikulum pendidikan pers dan atau komunikasi. "Profesi jurnalis memiliki tantangan dan risiko yang dapat mengganggu keseimbangan dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai profesional. Tantangan dan risiko ini terlihat terutama ketika meliput berita berdampak traumatik, misalnya meliput di daerah konflik, meliput kerusuhan, peristiwa penyebaran penyakit menular yang ganas, kelaparan, kekeringan, teror, bencana alam dan sebagainya, " kata Koordinator Umum Yayasan Pulih, Irma S Martam. Psikolog di Yayasan Pulih, Nelden Djakababa, mengatakan, karena tidak siap banyak jurnalis mengalami konflik batin dalam menghadapi obyek peliputannya, bahkan hingga risiko kehilangan nyawa. "Dampak traumatis tidak saja dapat dialami oleh jurnalis peliput berita. Banyak sekali produk tayangan media massa yang sangat potensial berdampak traumatis terhadap masyarakat luas, misalnya tayangan kekerasan dalam berita, sinetron, dan tayangan korban bencana yang ditampilkan secara polos," tandasnya. Harry Bhaskara, wartawan senior di The Jakarta Post yang pernah mengikuti pelatihan jurnalisme dan trauma di Australia, mengatakan, di luar negeri materi ini gencar disosialisasikan dan ada banyak wartawan yang mau melibatkan diri untuk membantu sesama wartawan dan masyarakat untuk memulihkan rasa traumatik mereka. "Di Indonesia belum ada wartawan yang terjun langsung menyosialisasikan masalah jurnalisme dan trauma ini. Padahal, Indonesia rawan konflik, rawan bencana dan kriminalitas yang bisa menyebabkan trauma," katanya. Ketika ada tawaran dari Yayasan Pulih untuk menjadikan hal ini masuk ke kurikulum, Direktur Lembaga Pers Dr Sutomo (LPDS) Atmakusumah Astraatmadja minta hal itu dipertimbangkan, sejauh mana pentingnya persoalan itu perlu masuk ke kurikulum. "Persoalannya, pers di Indonesia dewasa ini lebih sibuk dan tertarik soal Pilkada, soal politik, soal ekonomi, dan banyak lainnya," katanya. Maskun dari bagian pendidikan di LPDS mengatakan, materi jurnalistik dan trauma ini bisa masuk ke program reguler. Karena di situ ada mata pelajaran tambahan (kapita selekta). Tentang rencana Yayasan Pulih menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan membuat rencana tindak lanjut untuk kampanye dan penyadaran mengenai kepekaan peliputan dan penayangan berita traumatis, terutama yang berdampak pada jurnalis dan masyarakat konsumen media massa, Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara mengatakan, media massa dewasa ini jumlahnya begitu banyak. "Terdapat 855 penerbitan pers, 796 stasiun radio, dan sejumlah stasiun televisi. Namun tidak banyak media massa yang punya pengaruh, karena oplahnya kecil. Karena itu, jika ingin menyosialisasikan soal jurnalisme dan trauma ini, cukup mengundang media massa yang serius," katanya. Wartawan senior Kukuh Sanyoto dan Anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi memandang perlu panduan bagi jurnalis meliput peristiwa traumatik. "Saya sampai sekarang, masih trauma dengan aparat keamanan. Karena sewaktu ada demonstrasi di Spanyol, saya pernah ditangkap, karena dianggap orang Indian. Padahal, saya orang Indonesia, ujar Kukuh. Yurnaldi Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network [Non-text portions of this message have been removed]
