Tidak mungkin Cak Nun mau merusak korban lumpur. Tapi ia telah membuat perasaan
gembira ketika mengambil sumpah korban dan bukan sumpah Lapindo....
Tapi kini ada banyak korban berurai air mata karena harapan mereka menerima
pelunasan uang jual-beli tanah lumpur yang 80 persen itu terganjal oleh skema
usulannya berupa cash & resettlement terhadap tanah-tanah yang belum
bersertifikat. Caranya: uang 20 persen yang sudah dibayarkan Lapindo itu
dihibahkan kepada korban lumpur yang sudah menerimanya, lalu kini Lapindo hanya
mau membayar bangunannya, sedangkan tanahnya diganti dengan tanah kaplingan di
perumahan milik Grup Bakrie bernama Kahuripan Nirvana Village. Orang kampung
yang tak berpenghasilan tetap disuruh hidup di kompleks perumahan yang high
cost? Katanya jika korban nanti tidak kerasan maka boleh menjual kembali tanah
itu ke Minarak Lapindo Jaya. Apa bisa dijamin? Wong perjanjian ikatan jual beli
yang berdasarkan payung hukum Perpres No. 14/2007 dan Surat Petunjuk
Pelaksanaan BPN saja diingkari Minarak Lapindo Jaya, apalagi skema baru yang
berada di luar aturan pasal 15 Perpres No. 14/2007 itu?
Artinya: Emha Ainun Nadjib bermaksud untuk memediatori kengototan Minarak
Lapindo Jaya yang ingkar tidak mau membayar pelunasan tanah dan bangunan korban
lumpur. Menurut Ehma itu jalan bijak dan baik. Ia berkata dengan bahasa yang
tidak memahami aspek budaya dan hukum, dengan kata-kata, "Mereka yang dibayar
20 persen saja sudah makmur apalagi kalau sampai sisa pembayaran 80 persen
dibayar. Padahal, apa yang sebenarnya terjadi pada Lapindo, wong belum ada yang
diputuskan bersalah tapi sudah dibayar ganti rugi. Ibarat kata, Lapindo itu
sudah memberikan sadakoh kepada warga," katanya. Ia juga berkata bahwa ada
orang mengaku-ngaku korban lumpur mendatangi instansi pemerintah padahal bukan
korban lumpur. Itu kebohongan yang parah sebab selama ini tidak ada yang
berdusta seperti yang ia katakan itu sebab instansi pemerintah juga nggak
pernah ada yang tertipu (sarang penipu masak tertipu?).
Kalimatnya itu mengiris hati korban Lapindo. Siapa bilang dibayar 20 persen
korban Lapindo jadi makmur? Mengapa ia tidak memikirkan bagaimana menderitanya
mereka berjuang dua tahun hidup dalam lingkungan yang jauh dari layak? Siapa
bilang Lapindo membayar ganti rugi, wong pembayaran itu jual-beli? Apa Emha
Ainun tahu bahwa kubangan lumpur yang dibelinya itu punya nilai ekonomi tinggi?
Apa Ehma tahu bahwa BPK sudah melakukan investigasi panjang dan menyimpulkan
Lapindo salah dalam melakukan pemboran? Apa Emha tahu bahwa pemerintahan SBY
sudah membentuk Tim Investigasi Independen yang dipimpin DR Rudi Rubiandini
yang menyimpulkan adanya kesalahan pemboran, tapi kesimpulan itu tidak dipakai
pemerintah? Apa Emha tahu bahwa putusan hukum oleh hakim itu harus mengikuti
alat bukti fakta temuan resmi negara (hasil audit BPK dan Tim Investigasi
Independen). Bagaimana jika hakim tidak mengikuti hasil penelitian kedua
lembaga itu, apa putusan itu bisa dijadikan
dasar yang meyakinkan? Apa pendapat Anda jika misalnya BPK menyimpulkan ada
penyelewengan keuangan negara, tapi hakim memutus bebas koruptor? Apa Emha tahu
bahwa pasal 6 UU Migas mengharuskan adanya kontrak kerjasama usaha hulu migas
yang membebankan seluruh modal dan risiko kepada korporasi penambang?
Masih banyak pertanyaan lainnya. Emha hanya berpikir dari sudut dirinya
sendiri, tidak melihat seluruh perspektif persoalan itu. Ia menghitung
kelihatannya korban lumpur Lapindo berada dalam keadaan memberi mandat
kepadanya secara mayoritas. Ia akan melihat nanti sebuah ujung persoalan yang
tidak sesuai dengan ramalannya, sebagaimana ia pernah meramal dalam judul
tulisan Anugerah Agung Lumpur Lapindo bahwa Pebruari 2008 akan terulang
anugerah agung itu. Ternyata anugerah itu tenggelam ke dalam lumpur hingga kini
dan bahkan yang muncul adalah keruwetan agung.
Lalu apa yang bisa saya lakukan selain nggrundel ini? Memberikan pemahaman agar
korban lapindo lebih paham. Saya takut memberikan solusi sebab kuatir terjebak
seperti Emha. Solusi itu ada pada bagaimana pemerintah negara ini tunduk pada
konsensus nasional. Jika pemerintah mau melakukan paksaan pemerintahan
(bestuurdwang) berdasarkan alat bukti temuan negara (qq. BPK) maka tak akan
sepanjang itu urusannya.
Apalagi jika sampai ada 4 desa yang mengaku memberi uang terima kasih kepada
Emha Ainun Nadjib, dan saya menjadi bertanya: "Apakah itu sikap budaya Emha,
atau ia dimanfaatkan orang-orang yang selama ini menguntitnya?"
--- Pada Sel, 29/7/08, Adyanto Aditomo <[EMAIL PROTECTED]> menulis:
Dari: Adyanto Aditomo <[EMAIL PROTECTED]>
Topik: Balasan: [Forum Pembaca KOMPAS] Lapindo, Emha Ainun Nadjib dan DPR
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Selasa, 29 Juli, 2008, 9:56 AM
Waduh, nggak salah tuh Emha Ainun Najib mencelakakan rakyat korban
Lapindo ???
Soal bersekutu dengan DPR, tentunya tidak bisa disalahkan, karena anggota DPR
itu merupakan Wakil Rakyat dan juga Pilihan Rakyat.
Yang tidak boleh adalah : Bekerjasama dengan oknum anggota DPR yang
menyelewengkan kewenangannya dalam membela kepentingan rakyat.
Tapi kalau orang seperti Emha Ainun Najib secara sengaja ingin mencelakakan
Rakyat Sidoardjo korban Lumpur Lapindo, saya sangat berduka cita atas peristiwa
tersebut.
Pertanyaannya:
Apakah nurani bangsa kita sudah mulai rusak?????
Salam,
Adyanto Aditomo
