Kepada
Yth.
Bapak
/Ibu/Saudara
Di
Jakarta
Dengan hormat,
Burmaadalah
salah satu negara ASEAN yang masih terbelakang demokrasinya. Pelanggaran HAM
terus terjadi di negeri yang dikuasai junta militer itu. Sejauh ini sikap
Indonesia sangat tidak tegas. Presiden Abdurrahman
Wahid, Megawati Soekarnoputri maupun Susilo Bambang Yudhoyono selalu memandang
demokrasi dan HAM melalui kacamata junta militer.
Gus Dur dan Megawati yang berasal dari kalangan
oposisi ketika menjadi presiden, diam seribu bahasa mengenai Burma, termasuk
pemenjaraan pemimpin partai pemenang pemilu 1990, NLD, Aung San Suu Kyi. SBY
ketika didesak anggota DPR agar bertemu Suu
Kyi saat berkunjung di Burma, ia malah menganggap Suu Kyi
sebagai pemberontak yang tak pantas ditemui.
Bagaimana calon presiden baru berbicara tentang
politik luar negeri, khususnya masalah Burma? Mampukah presiden kita nanti
lebih tegas terhadap junta militer? Beranikah ia secara terbuka menyatakan
penolakan terhadap tindakan represif junta militer dalam mengatasi gejolak
politik di sana,
menuntut pembebasan Suu Kyi, dan mendesak junta militer melakukan dialog dengan
kelompok oposisi?
YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma
(KMSUB) mengundang Anda menghadiri acara diskusi publik bertema “Presiden Baru
Bicara Burma”.
Kegiatan ini dilaksanakan tepat pada 20 tahun hari
perlawanan rakyat Burma Uprising Day 8.8.88, pada Jum’at, 8 Agustus 2008, jam
14.00-17.00 wib di Aula Gedung YLBHI, Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta.
Pembicara : M.
Fadjroel Rachman, Ratna Sarumpaet, Yuddy Chrisnandi* dan pembahas Joko Susilo
(Ketua Kaukus Parlemen RI untuk Myanmar) serta moderator
: Bonar Tigor Naipospos (KMSUB)
Demikian undangan kami, atas perhatian dan
kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 6
Agustus 2008
Tri
Agus S Siswowiharjo Agustinus
E Kristiyanto
KMSUB
YLBHI
Contact Person : Wiendy Asmara 0815 951 9346 ; Tass
0815 803 1815
