http://kompas.com/read/xml/2008/08/27/0820444/soal.elpiji.pemerintah.tidak.boleh.lepas.tangan
JAKARTA, RABU - Pemerintah diingatkan, program konversi elpiji terancam gagal apabila disparitas atau senjang harga elpiji subsidi dan nonsubsidi semakin lebar. Rakyat akan kembali memakai minyak tanah. Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan, Selasa (26/8), mengatakan walaupun harga gas kapasitas 3 kilogram (kg) tidak naik, sebagian masyarakat dipastikan akan beralih ke tabung gas 3 kilogram yang jauh lebih murah. "Bisa juga beralih kembali ke minyak tanah. Dikhawatirkan, harga gas 3 kilogram ikut-ikutan naik di tingkat konsumen. Rakyat seakan ditipu dengan program konversi energi," ujar Fadhil. Menurut Fadhil, semestinya harga gas elpiji kemasan 12 kg bisa ditahan pada harga lama, jika pemerintah menyisihkan subsidi untuk penyediaan gas. Hanya selang sebulan sejak naik Rp 1.000 per kilogram pada awal Juli 2008, PT Pertamina menaikkan harga elpiji kemasan 12 kg maupun 50 kg mulai 25 Agustus. Kenaikan berkala akan terus dilakukan setiap bulan sampai harga elpiji mencapai keekonomian. Perseroan mengklaim bahwa selama ini terus merugi karena harga jual elpiji jauh di bawah harga pasar. Potensi kerugian semakin besar dengan harga minyak yang semakin tinggi. Tahun ini potensi kerugian diperkirakan mencapai Rp 6,5 triliun. Konsumsi elpiji kemasan 12 kg sekitar 800.000 ton setahun. Selain menjual elpiji dalam kemasan 12 kg, 50 kg, maupun dalam bentuk curah, yang menjadi bisnis murni korporat, Pertamina sejak tahun lalu ditugasi untuk mendistribusikan elpiji bersubsidi. Elpiji bersubsidi dijual dalam kemasan tiga kilogram untuk masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini menggunakan minyak tanah. Program konversi minyak tanah ke elpiji merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak. Meskipun sama-sama disubsidi, kalori elpiji yang setara dengan 2-3 kali minyak tanah, akan mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah. Sebelum konversi, kuota minyak tanah bersubsidi mencapai 10 juta kilo liter setahun. Sesuai rencana, pemerintah menghapus subsidi minyak tanah pada 2009. Sekitar 42 juta paket konversi elpiji akan didistribusikan untuk mengganti minyak tanah. Minyak tanah kemudian akan dijual dengan harga pasar. Fokus 3 kilogram Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan, pemerintah hanya memfokuskan perhatian pada penyaluran subsidi untuk gas berkapasitas 3 kilogram, sebab untuk gas dengan kapasitas 12 kg sudah merupakan kewenangan Pertamina untuk mengamankan pasokan dan harganya. Subsisi harga gas tabung tiga kilogram sudah dialokasikan dalam APBN, sedangkan subsidi untuk gas tabung 12 kg dimasukan dalam perhitungan Pertamina. "APBN, hanya menopang gas-gas di level bawah saja," ujar Anggito. Direktur Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto menilai pemerintah melakukan kebijakan "pembiaran" dan tidak menjalankan kewenangannya sebagai regulator. "Pertamina dibiarkan berkelahi dengan masyarakat, PLN dibiarkan berkelahi dengan pengelola mal dan hotel. Pemerintah lepas tangan. Padahal, seharusnya di sinilah fungsi pemerintah sebagai regulator. Program konversi ini kan kebijakan pemerintah," paparnya. Pemerintah telah memutuskan bahwa hanya elpiji 3 kilogram yang disubsidi, tetapi tata niaganya tidak jelas. Mekanisme pendistribusian elpiji yang disubsidi terbuka sehingga siapa saja bisa membeli. Tidak khawatir Sementara, pihak Pertamina menyatakan tidak khawatir kalau masyarakat menyerbu elpiji 3 kilogram. Sebab, volume pengisian elpiji 3 kilogram masih sangat rendah, hanya sekitar 20-30 persen. "Jadi bukan rumah tangganya yang salah sasaran, tapi volume minyak tanah yang selama ini menjadi acuan kita yang ternyata terlalu besar," ujar Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal. Menurut Faisal, pengisian yang rendah itu mengindikasikan bahwa selama ini minyak tanah bersubsidi banyak yang diselewengkan. Ia mencontohkan di Provinsi DKI Jakarta yang pelaksanaan konversinya sudah selesai sejak tiga bulan lalu, rata-rata konsumsi elpiji hanya 800 ton per hari. Sementara, jumlah minyak tanah yang sebelumnya dikonsumsi mencapai 3.200 kiloliter per hari. "Kalau dari rasionya, seharusnya konsumsi elpiji yang menggantikan minyak tanah minimal 1.200 ton per hari. Jadi selama ini siapa yang memperdagangkan minyak tanah yang jumlahnya sebesar itu?" tanya Faisal. Indikasi masyarakat yang kembali ke minyak tanah terlihat di Samarinda dan Pontianak. Hal ini terjadi karena dipicu selain kenaikan harga elpiji 12 kg, juga sulitnya mendapatkan bahan bakar tersebut. Kalaupun ada, pengecer di Samarinda menjualnya mencapai Rp 100.000 per tabung. Harga normalnya Rp 69.000 per tabung. "Penjualan minyak tanah langsung naik dua kali lipat," kata Murzani Masdi, pemilik Toko Harapan yang menjual elpiji, minyak tanah, dan minyak pelumas. Toko ini menjual 2.000 liter (10 drum) minyak tanah tiap hari sejak Senin atau pemberlakuan harga baru elpiji. Sebelumnya minyak tanah yang terjual 1.000 liter tiap hari. Harga jual itu jauh di atas harga jual di Pulau Jawa, di mana gas elpiji 12 kg Rp 69.000. Sementara untuk kemasan 50 kilogram, harganya Rp 362.750. Pantauan harga gas elpiji di tingkat penjual pengecer di Kalbar untuk kemasan 12 kg berkisar Rp 96.000-Rp 100.000. Sebelum ada kenaikan, harga jualnya sekitar Rp 90.000. Subsidi pengangkutan Menyikapi persoalan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memberikan subsidi pengangkutan gas elpiji dari kilang ke Kalbar. Dengan adanya subsidi itu, diharapkan harga jual elpiji di Kalbar tidak jauh berbeda dengan di Pulau Jawa. "Permohonan subsidi (pengangkutan elpiji) sudah diajukan Gubernur," kata Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya. Di Sukabumi, dua hari terakhir ini warga makin sulit mendapatkan minyak tanah. Pasalnya, pangkalan minyak tanah langsung diserbu pembeli begitu pasokan minyak tanah dari depo datang ke pangkalan. Setelah harga elpiji dua kali naik dalam waktu dua bulan ini, semakin banyak pemakainya yang beralih ke minyak tanah. Ny Umi (50), warga Jalan Oto Iskandardinata, Sukabumi mengatakan, sudah mencari minyak tanah hingga ke tiga pangkalan berbeda. Namun, tak ada satupun yang memiliki persediaan. Kondisi itu juga dialami banyak warga di Kota Sukabumi padahal kebijakan konversi energi belum juga dilaksanakan di Kota Sukabumi. Kenaikan harga gas elpiji menyebabkan para konsumen semakin terjepit. Di Palembang, Sumatera Selatan para konsumen harus melakukan berbagai cara untuk menghemat pemakaian gas elpiji. Indra (38) warga Jalan Demang Lebar Daun yang memiliki usaha warung ayam goreng terpaksa mengurangi ukuran ayam goreng yang dijualnya. Hal itu karena Indra membutuhkan dua tabung gas elpiji 12 kg setiap bulannya. "Saya harus pintar mencari cara supaya pembeli tidak lari. Saya tidak mungkin menaikkan harga makanan. Ukuran ayam goreng terpaksa dikecilkan yang penting tetap terasa ayam," kata Indra. (DOT/OSA/OIN/WHY/BRO/MDN/ENG/WAD/AHA) Sumber : Kompas Cetak
