Indonesia harus egaliter. Dan itulah kenapa saya mengirimkan tulisan saya di
milis terbaik ini.*
*
Salam.
Iqbal
*
Sebut Dia Herdjuno Darpito!
*
Kenapa Ikrar Nusa Bhakti tidak memberikan judul lengkap pada tulisannya yang
berjudul Kesengsem kepada Sultan (Kompas, 1/11)? Mengingat banyaknya sultan
di negeri ini, bukankah seharusnya Ikrar memberikan judul Kesengsem kepada
Sultan Jawa?
Niat mengeliminir eksistensi seluruh kesultanan di Indonesia tampak dari
judul yang diberikan oleh Ikrar Nusa Bhakti ini. Dan niat itu diperbesar
dengan menyatakan jumlah orang yang mengikuti proses pencalonan Sultan Jawa
sebagai presiden di Yogyakarta pada 28 Oktober lalu adalah 220 ribu dengan
1000 koordinator. Namun, melihat banyaknya manusia yang hadir saat
pencalonan tersebut, Ikrar menaikkan angka manusia yang hadir menjadi 350
ribu orang.
Sebagai seorang wartawan yang biasa meliput peristiwa demonstrasi, sulit
bagi saya ada orang yang dapat memastikan jumlah manusia dalam sebuah
perhelatan massal, apalagi dengan menambahkan angka 50 dibelakangnya. Para
wartawan, biasanya, menyebut angka seratusan, seratusan ribu, atau lima
ratusan ribu untuk jumlah peserta demonstrasi yang sulit terhitung, dan
tidak pernah menyebutnya 200 ribu atau 350 ribu orang. Jika itu dilakukan,
sulit untuk dipungkiri bahwa penulisnya memiliki maksud politik atau
kesukuan yang tidak transparan.
Ada adagium bahwa angka genap selalu berbohong. Dan demikianlah adanya dalam
konteks ini. Ikrar mungkin terperangkap (dengan senang hati?) dengan
pemberitaan media massa mengenai jumlah peserta acara tersebut. Padahal,
sebenarnya media massa sendiri berbeda-beda dalam jumlah ini. Ada yang
menyebut angka 200 ribu, 150 ribu, dan ada juga yang menyebut kurang dari 10
ribu orang. Selain itu, ada juga informasi yang berkembang di sejumlah milis
bahwa orang-orang Jakartalah yang berperan penting dalam penyediaan
transportasi dari daerah-daerah sekitar Yogyakarta ke lokasi acara.
Sedari awal, proses pencalonan Hamengkubuwono X yang dikemas dalam acara
bernama Pisowanan Ageng, yang artinya adalah Rakyat Mengadap Raja,
mengandung masalah. Panitia acara mengatakan bahwa acara itu akan dihadiri
oleh 45 raja seantero nusantara. Dan satu diantaranya berasal dari
Kesultanan Ternate.
Namun saat dikonfirmasi, Permaisuri Sultan Ternate Mudaffar Sjah, Boki Nita
Budhi Susanti Mangaloa, membantah adanya dukungan Ternate kepada Sultan
Jawa. Selain tidak ada undangan yang diterimanya, forum komunikasi keraton
yang diketuai kesultanannya pun tidak pernah melakukan pembahasan tentang
siapa mencalonkan siapa.
Pada saat acara Rakyat Menghadap Raja berlangsung, ke-45 raja nusantara itu
memang datang ke Yogyakarta. Namun, pada akhirnya mereka menolak datang ke
acara tersebut. Sebab, agenda kedatangan mereka sebenarnya adalah membahas
mengenai status daerah istimewa, bukan mendukung Sultan Jawa menjadi
presiden. Mereka tertipu. Dan lagi, raja mana yang mau datang ke acara yang
berarti Rakyat Menghadap Raja itu?
Sikap yang sama juga diambil oleh Paguyuban Lurah Desa se Yogyakarta,
Paguyuban Lurah Desa Kabupaten Sleman, dan Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman.
Organisasi-organisasi ini sebelumnya diberitahu bahwa agenda Rakyat
Menghadap Raja adalah membahas status Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka
tidak menyangka acara tersebut telah diplintir di tengah jalan menjadi
sebuah ajang politik pencalonan Sultan Jawa menjadi presiden.
Namun anehnya, media massa nasional yang mayoritas pekerjanya berasal dari
suku Jawa hanya menyebut ke-45 raja tersebut tidak jadi datang tanpa alasan.
Padahal, secara jurnalistik, penipuan politik terkait pencalonan presiden
sangat seksi untuk dijadikan berita tersendiri. Sulit untuk memungkiri bahwa
ternyata ada watak primordialisme dari media yang mengklaim diri berskala
nasional, dan modern.
*Pemimpin Bangsa Harus Jawa?*
Dalam tulisan Ikrar, kita dapat menemukan betapa menggebu dan girangnya
profesor ini dalam mendukung Sultan Jawa menjadi presiden. Sedemikian
girangnya, sampai-sampai ia mengalami loncatan kesimpulan. Lihatlah kalimat
ini: Sejak deklarasi itu, bagai bola salju, cepat atau lambat akan
menimbulkan The Sultan Mania, kesengsem kepada Sultan. Mengapa begitu?
Karena Sultan adalah salah seorang tokoh pencetus Deklarasi Cigancur yang
mendukung reformasi politik pada tahun 1998, selain Megawati, Soekarnoputri,
Amien Rais, Gus Dur, Akbar Tanjung, dan tokoh politik lainnya.
Dalam logika Ikrar, Deklarasi Cigancur yang diikuti Hamengkubuwono X beserta
tokoh lain adalah sebab, dan sikap kesengsem kepada Sultan Jawa adalah
akibat. Terus terang, saya sulit mengikuti alur kausalitas dari profesor
riset ini. Selain logika, jika kita bertumpu pada kenyataan historis dari
para Deklarator Cigancur ini, toh hanya Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan
Akbar Tanjunglah yang mengemuka.
Yang cukup mengejutkan adalah Ikrar masih menjunjung diskriminasi rasial
dengan tetap menganjurkan pemimpin bangsa berasal dari Jawa dan wakilnya
dari bukan jawa. Jika memang adagium ini masih dipegang, apa guna keberadaan
Dewan Perwakilan Rakyat? Apa guna sistem politik modern diajarkan di
sekolah-sekolah?
Saya adalah generasi yang lahir di jaman modern. Dan karenanya, saya merasa
pernyataan tersebut jelas-jelas mengingkari prinsip kesamaan derajat
manusia. Saya tidak memahami mengapa pemahaman pemimpin harus dari suku A
dan wakilnya Non-A dapat muncul. Jika kaum tua tetap melestarikan pemahaman
rasial semacam itu, yang terjadi adalah penciptaan lingkaran setan. Saya dan
generasi baru dipancing untuk teringat pada asal usul sejatinya yang bukan
Indonesia.
Dalam konstelasi pencalonan presiden saat ini, perubahan itu sebenarnya
sudah terjadi. Lihatlah, seluruh calon presiden tua, seperti Megawati
Sukarnoputri, Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo, atau Sutiyoso
berasal dari Jawa. Sedangkan calon presiden muda, yang kini memperjuangkan
jalur independen, seluruhnya bukan orang Jawa. Sebut saja Fadjroel Rachman
yang berasal dari Banjarmasin, Yuddy Chrisnandi dari Bandung, dan Rizal
Malarangeng dari Makassar.
Dari keadaan ini, semestinya seorang peneliti peka bahwa generasi baru sudah
muncul dengan pemahaman-pemahamannya yang juga baru. Bagi generasi muda,
sakralisasi pemimpin bangsa harus dari Jawa sudah lenyap.
*Sejarah Anti Feodalisme*
Meski memiliki pemahaman berbeda dengan generasi tua, pada dasarnya
pemahaman generasi muda memiliki akar sejarah. Pada tahun 1946, gerakan anti
feodalisme sukses menghajar berbagai kesultanan di Indonesia. Dalam hitungan
hari, 13 kesultanan di Sumatera Timur, misalnya, lenyap (yang sayangnya)
dengan meninggalkan jejak darah yang sangat mengerikan. Pemuda-pemuda rakyat
tidak saja mengobrak-abrik Istana Melayu dan menangkap serta membunuhi para
bangsawan, tetapi juga memelintir kepala bayi para bangsawan.
Revolusi serupa juga muncul di tanah Karo yang mengakibatkan tumbangnya
Kerajaan Urung sebagai pimpinan pemerintahan berdasarkan warisan. Sementara
di Aceh, perlawanan terhadap bangsawan muncul dari gerakan ulama. Menularnya
revolusi sosial dari Sumatera Timur yang terkait dengan Persatuan
Perjuangan Tan Malaka inilah yang memaksa Wakil Presiden Muhammad Hatta
buru-buru pulang ke Sumatera Barat untuk mencegah pembantaian terjadi di
tanah kelahirannya.
Namun demikian, gerakan anti feodalisme serupa dan di tahun yang sama tak
terbendung untuk memasuki tanah Jawa, tepatnya di Surakarta. Revolusi sosial
yang juga diwarnai dengan pembunuhan bangsawan berhasil melucuti
kekuasaan hasil warisan para bangsawan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten
Mangkunegara (yang ketika itu sudah berbentuk Daerah Istimewa Surakarta) dan
menggantinya dengan Karesidenan Surakarta dan Pemerintahan Daerah Kotamadya
Surakarta.
Jikapun Kesultanan Yogyakarta tidak turut tumbang dalam revolusi sosial 1946
yang mungkin dikarenakan tidak adanya kesadaran persamaan derajat dari
rakyatnya bukan berarti hal tersebut menjadi sesuatu yang istimewa.
Membiarkan kekuasaan yang didasarkan pada garis keturunan sama halnya dengan
pro pada anti persamaan derajat. Apalagi jika mengawetkan kebiasaan pemimpin
bangsa berasal dari suku tertentu, hal itu sama saja dengan penjajahan.
Berdasarkan sejarah ini, dan dikarenakan Indonesia menganut paham demokrasi,
sikap diam dari suku-bangsa lain melihat Sultan Jawa hendak maju sebagai
pemimpin bangsa pun sudah merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Namun,
jika pencalonan bangsawan itu didukung dengan cara-cara licik dari kaumnya,
hal itu tentu saja akan menimbulkan perlawanan serius.
Tidak ada orang yang bisa menentukan lahir dimana dan sebagai apa. Ini
prinsip demokrasi, prinsip kesetaraan derajat sebagai manusia. Oleh sebab
itu, jika hendak maju sebagai presiden republik, sangat patut jika Sultan
Hamengkubuwono X, dan pendukungnya, termasuk media-media massa, menggunakan
nama aslinya: Bandoro Raden Mas Herdjuno Darpito!
TM. Dhani Iqbal
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
=====================================================
Pojok Milis Forum Pembaca KOMPAS :
1.Milis FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS
2.Topik bahasan disarankan bersumber dari KOMPAS dan KOMPAS On-Line (KCM)
3.Moderator berhak mengedit/menolak E-mail sebelum diteruskan ke anggota
4.Moderator E-mail: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED]
5.Untuk bergabung: [EMAIL PROTECTED]
KOMPAS LINTAS GENERASI
=====================================================
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
