Harus Siap Tidak Populer
Tambah Anggaran untuk Pengamanan Sektor Riil
Selasa, 2 Desember 2008 | 00:19 WIB
Jakarta, Kompas - Para elite politik pusat maupun daerah harus siap
mengambil keputusan tidak populer demi menyelamatkan Indonesia dari
krisis. Para pemimpin harus berani menyatakan keadaan sudah krisis
agar pengalaman 1998 tak terulang. Pemerintah harus memprioritaskan
kebijakan mendorong sektor riil.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit di Jakarta, Senin
(1/12), mengatakan, pemimpin harus berani menyatakan krisis ekonomi
sudah melanda Indonesia dan segera mengimplementasi kebijakan guna
mencegah krisis memburuk. "Kita sudah krisis, tetapi belum bisa
mengubah sikap, selalu menyalahkan orang dan kerja belum terencana.
Korban pemutusan hubungan kerja sudah ratusan ribu orang. Jadi, jangan
merasa (kondisi) ini tidak serius. Kita butuh pemimpin yang siap tidak
populer dengan menyatakan kondisi sudah krisis," kata Anton.
Kondisi lebih parah lagi terjadi di daerah. Kepala daerah masih belum
banyak yang memahami perubahan situasi perekonomian terkini. Peranan
pemerintah daerah menggenjot investasi lokal masih minim. Bahkan,
pemda cenderung menjadikan perusahaan sebagai salah satu obyek
pendapatan asli daerah.
"Pemda yang semestinya melayani investor malah makin membebani dengan
berbagai pungutan. Leadership (negara) harus kuat untuk atasi
persoalan otonomi daerah," ujar Anton.
Beban pungutan daerah memang selalu menjadi "momok" bagi dunia usaha.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo mengatakan,
sampai 1 Desember 2008 Depkeu memeriksa 11.638 peraturan daerah. Dari
jumlah itu, Depkeu merekomendasikan 2.431 perda dibatalkan karena
menghambat iklim usaha.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mustopa Djamaludin
menambahkan, pihaknya telah melakukan program padat karya produktif
berkelanjutan. Bentuk program itu, misalnya, menyediakan pekerjaan
untuk 8.320 tenaga kerja di 20 kabupaten/kota pada 2-13 Desember 2008.
Sebanyak 5.793 perda lainnya dinilai tidak berniat menghambat
perkembangan sektor riil di daerah dan 3.414 perda hingga saat ini
masih diteliti.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson
Silaban mengatakan, sampai saat ini belum satu pemda pun yang mengajak
wakil serikat buruh dan pengusaha berdialog serius mencari solusi
krisis. "Mereka seperti belum merasakan krisis," ujar Rekson.
Menurut Menteri Perindustrian Fahmi Idris, pemda seharusnya sudah
mengimplementasikan peraturan bersama empat menteri soal pengaturan
upah minimum.
Amankan sektor riil
Baik pengusaha, serikat buruh/ pekerja, maupun ekonom sepakat upaya
jangka pendek yang harus segera dilakukan adalah mengamankan sektor
riil. Ekonom Faisal Basri mengatakan, pemerintah bisa menyalurkan dana
lewat lembaga profesional yang terbukti mampu membina, membiayai,
sampai menampung hasil produksi usaha mikro.
"Cara ini lebih efektif membantu rakyat karena sektor riil akan tetap
bergerak dan permintaan pasar domestik bisa terjaga," kata Faisal
sambil menambahkan, jalur birokrasi yang panjang dan potensi korupsi
bisa dihapus lewat cara ini. Anggaran pun bisa utuh sampai ke industri
kecil karena tidak berkategori proyek.
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Yanuar Rizky
menambahkan, langkah itu lebih baik ketimbang menambah penjaminan dana
pihak ketiga di perbankan dari Rp 2 miliar.
"Jika tersedia Rp 4 triliun, sebaiknya dana ini dipakai untuk
membangun infrastruktur daripada menjamin dana di atas Rp 2 miliar.
Pembangunan infrastruktur bisa menciptakan pekerjaan sehingga sektor
riil bergerak dan perbankan tidak terjebak kredit macet," ujar Yanuar.
Langkah ini bisa meningkatkan tingkat penyaluran kredit perbankan
kepada dunia usaha dan mencegah PHK. Direktur Utama PT Anugerah
Langkat Makmur Musa Rajekshah mengatakan, pihaknya sampai sekarang
masih memakai dana sendiri untuk ekspansi.
"Tampaknya perbankan memperketat penyaluran kredit mereka," ujar
Rajekshah, yang bergerak di bidang kelapa sawit.
Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, mengatakan, kinerja sektor
riil harus terus dipertahankan. Untuk itu, kredit perbankan amat
diperlukan sebagai modal kerja perusahaan. "Untuk mengatasinya,
pinjaman antarbank sebaiknya dijamin," kata Maruarar.
Sektor informal juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan
daerah. Direktur The Bandung Trust Advisory Group for Local Governance
Reform Hetifah Sjaifudian mengatakan, banyak pemda tidak ramah pada
sektor informal, seperti pedagang kaki lima. Hetifah memuji Kota Solo,
Jawa Tengah, yang dinilai berhasil memberdayakan sektor informal
dengan mendirikan Kantor Pengelolaan PKL untuk mencari solusi sektor
informal. (ham/oin/faj/osa/ryo/bay)
KOMENTAR:
Krisis ekonomi yang diawali di AS , merembet ke negara lain,
bahkan ke seluruh negara maju, Eropa, Asia Timur seperti Jepang, Korea
Selatan dan Cina bahkan India.
Indonesia, mau tidak mau, sudah pasti sudah terkena imbasnya.
Bukti nyata sudah ribuan orang terkena dampak PHK, belum lagi apa yang
akan terjadi tahun depan. Bisa lebih parah lagi.
Bagaimana tidak, ekspor kita yang banyak ke AS, Eropa ,
terutama negara-negara industri di Asia Timur , seperti Korea Selatan,
Cina dan Jepang juga terkena. Semula, kita berharap imbas tidak
terlalu parah bagi negara Asia Timur ini, namun karena pasaran ekspor
Korea Selatan, Cina dan Jepang banyak ke AS dan Eropa, maka bila AS
dan Eropa terkena krisis, maka dampaknya juga mengenai negara-negara
Asia Timur itu. Dan bila negara Asia Timur itu terkena, Indonesia
tidak bisa menghindar, juga terkena.
Semula, banyak negara, termasuk negara maju berharap Cina bisa
menolong, dengan mengubang orientasi pasar ekspornya ke dalam negeri,
dan kelas menengah China diharapkan menolong dengan daya beli mereka
yang relatif baik. Namun, kelas menengah di Cina dewasa ini justru
mulai hati-hati untuk memboroskan uangnya untuk berbelanja. Mereka
yang ketika krisis finansial kemarin banyak yang merugi dan bangkrut
akibat nilai saham yang dimilikinya di berbagai bursa saham China
menyikapi ini dengan berhemat dan mengerem barang konsumtif.
Nah, bagaimana Indonesia. Kelas menengah Indonesia belum
begitu banyak. Kelompok pekerja dan mereka yang bergaji besar dan
pemilik modal struktural kerucutnya terlalu tajam, sedikit di puncang,
sedikit di kelas menengah, dan mayoritas justru kelas pas-pasan dan
miskin. Bila orientasi pemasaran ke dalam negeri, sangat sulit
diharapkan bisa menggenjot penyerapan produk. Jadi, Cina saja yang
banyak kelas menegahnya sulit menggenjot penyerapan pasar di dalam
negeri, apalagi di Indonesia. Jadi, malah krisis tahun depan di
Indonesia bisa menghantui, bahkan dikuatirkan bisa lebih parah dari
Korea Selatan. Ingat, krisis ekonomi tahun 1987 lalu, diawali juga
oleh Korea Selatan. Namun, Indonesia yang terkena imbasnya belakangan,
justru sulit pulih dan bangkit. Jadi, para pemimpin kita, seperti
diberitakan di atas harus siap tidak populer, cepat mengambil
keputusan untuk memilih proyek populis, seperti padat karya yang
melibatkan banyak orang, termasuk korban PHK, dan program stimulus
untuk pelaku usaha kecil (betul-betul kecil) dan tetap menjaga
pemberian subsidi yang cukup untuk sektor pendidikan, kesehatan dan
program pengaman pangan.
Semoga ini di dengar.
Muhammad Jusuf
http://bali-indonesia-travel.webs.com
