Aduuh, mosok TEMPO mempunyai evaluasi salah ttg wlikota Makassar dan Bupati Sragen? Buktinya tulisan dibawah ini. Atau jangan2 ini contoh komentar orang yang nggak kebagian proyek?
Salam&sorry, Opung (bukan org Sragen, bukan juga org Jawa) From: guntoro soewarno <[email protected] <mailto:artikelguntoro%40yahoo.com>> Subject: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Soal Bupati Sragen, Tempo Ketipu Date: Tuesday, December 23, 2008, 4:22 AM Tempo minggu ini, terutama laporan utama yang mengangkat Bupati/Walikota berprestasi, sungguh tidak cermat, terutama ketika menetapkan Bupati Sragen Untung masuk nominasi 10 besar terbaik. Bahkan, laporan Tempo sungguh menipu, atau Tempo tertipu. Penjelasan detilnya begini; Pertama soal sekolah Untung yang Sarjana Hukum. Hingga kini pengadilan manapun belum memutuskan soal laporan ijazah palsu Bupati Untung. Dan ini sudah terjadi sejak Untung menjabat sebagai Bupati Sragen periode pertama. Di internal masyarakat Sragen, kelompok kritis yang menyoal masalah ijazah Untung mendapat teror yang luar biasa. Tempo saya kira tidak cermat dalam soal ini. Kedua, semua proyek mercusuar Bupati untung, ujung-ujungnya adalah bisnis yang hanya dinikmati oleh orang-orang sangat elit dan terbatas di lingkaran Bupati. Jaringan IT di desa-desa, tidak hanya proyek di mayoritas Desa ini mubadzir, tapi siapa perusahaan penyedia IT? patut diduga tidak lepas dari orang lingkaran dalam itu. Begitupun soal pelayanan satu atap. Ujung-ujungnya untuk proyek strategis, keputusan tetap di tangan Bupati. Ada satu proyek pipanisasi saluran air. Ceritanya, proyek ini untuk memberdayakan semua potensi air yang ada di daerah itu. Yang terjadi kemudian, setelah lokasi itu dieksloitasi, hal yang terjadi adalah beberapa sumber air di sekitar lokasi itu jadi kering. Dan --nah ini persoalannya- - perusahaan pengelola juga dinikmati oleh para kroninya. Ketika Bupati untung menggebu untuk mengeksloitasi habis Kedung Ombo sebagai obyek wisata, proyek ini tidak hanya mengada-ada, karena lahan Kedung Ombo yang masuk wilayah Sragen tidak lebih dari 10%, akibatnya Bupati mewajibkan warga Sragen untuk mengunjungi Kedung Ombo secara periodik, tidak peduli apakah warga mampu atau tidak berkunjung ke sana. Dan dampak ekonomi dari kebijakan yang terkesan bagus tapi sangat sarat dengan dugaan kronisme adalah matinya pengusaha lokal, karena semua proyek terpusat di lingkaran kekuasaan Bupati. Cerita soal-soal seperti ini sebenarnya sudah menjadi buah bibir dan bahan tertawaan warga sragen yang kritis dan membuat rakyat Sragen mual-mual. Bupati untung kalau mau menilai ya hanya suka mendalang dan rajin turun ke desa-desa itu saja yang positif. Selebihnya, pola kekuasaan yang dikembangkan adalah kombinasi kolaborasi Politisi Pengusaha. Tidak beda dengan Soeharto dengan Kroninya. Saya sangat menyayangkan, karena Tempo yang biasanya kredibel, cermat dan bermutu, kali ini sungguh TERTIPU. Salam G Soewarno Warga Sragen
