Ma'af numpang pendapat dari diskusi para pakar politik ini kelihatannya cukup realistis untuk satu sisi pemikiran masa depan bangsa khususnya menyangkut HAM. Walaupun demikian beliau-beliau yang diskusi tersebut agaknya "lupa" amanat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 walau sudah direvisi tetapi Pembukaan UUD 1945 tetap seperti aslinya dan telah kita sepakati bersama sebagai bangsa. Salah satu kalimat dalam Pembukaan UUD 1945 dialinea pertama adalah : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapus, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. .....dst".
Untuk itu kalimat yang dikutip "Kompas" dari Mas Herry Priyono yang menyebutkan: " .... Itu sebabnya nasionalisme yang perlu dikembangkan ke depan bukan soal mengusir penjajah.......dst" Kok bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang saya kutip diatas, ma'af agaknya Mas Herry Priyono mencoba mereduksi seolah-olah Penjajahan itu sudah hilang dari dunia dan tidak bakal muncul-muncul lagi. Padahal sebenarnya dalam kenyatan pemikiran atau naluri menjajah itu "embedded" pada manusia utamanya pada pikiran dari kaum kolonialis/imprialis diseluruh dunia yang secara kasat mata baru saja ditunjukkan oleh Zionis Israel dengan dukungan terang-terangan dan tersembunyi dari pikiran kaum Kolonialis/Imprialis atau mereka- mereka yang telah terkontaminasi pemikian tsb menghancur leburkan rakyat sipil Palestina secara keji sebagai akibat tuntutan para pejuang HAMMAS yang hanya menuntut perlakuan demi kemerdekaan dan keadilan seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan telah menjadi pedoman bangsa kita sejak lebih dari 63 tahun lalu. Sekali lagi saya cuma ingin mengingatkan bangsa ini khususnya para pakar atau yang mengaku pakar agar setiap pikiran, analisa dan arahan yang akan kita berikan untuk kemajuan bangsa ini pada era GOMBALISASI ma'af salah ucap: GLOBALISASI , jangan sekali-kali MENGABAIKAN PEMBUKAAN UUD 1945 kecuali kalau bangsa kita mau diarahkan jadi pengekor jalan pikiran globalisasi dari kaum Kolonialis dan Imprialis yang telah berhasil meramu pemikiran globalisasi dari sisi pandang mereka sendiri tanpa menghiraukan pandangan lain sebaik apapun pandangan lain itu. -- In [email protected], "Agus Hamonangan" <agushamonan...@...> wrote: > > http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/21/00385881/pilih.caleg.plur alis.dan.hargai.ham > > > Jakarta, Kompas - Masyarakat pemilik suara diingatkan untuk memilih > calon anggota legislatif dan partai politik yang penuh keberpihakan > kepada pluralitas dan hak asasi manusia. > > Tanpa itu, wajah lembaga legislatif dan bangsa ini akan semakin > berorientasi ekonomi sehingga menegasikan begitu saja masalah > kebangsaan yang mendasar. Implikasi jangka panjangnya, wajah intoleran > terhadap perbedaan agama dan berkeyakinan bisa semakin buruk. > > Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif International Centre for Islam > and Pluralism Syafii Anwar pada sesi refleksi awal tahun 2009 "Merajut > Ulang Keindonesiaan Kita" di Jakarta, Selasa (20/1). Sesi yang dipandu > Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Raja Juli Antoni ini juga > menghadirkan dosen Pascasarjana STF Driyarkara, B Herry Priyono, > sebagai pembicara. > > Menurut Syafii, menjelang pemilu keterlibatan masyarakat dibutuhkan > untuk memunculkan elite politik yang mengakui pluralitas dan > melindungi hak asasi manusia. > > "Tanpa keberanian memilih seperti ini, sulit untuk merawat kebinekaan, > menjaga toleransi, memperkokoh kebangsaan, dan memaknai Pancasila," > ujarnya. > > Tentang kebangsaan Indonesia, menurut Herry, terbentuk tidaknya > Indonesia sebagai suatu bangsa sangat tergantung dari banyak hal di > dunia global. Itu sebabnya nasionalisme yang perlu dikembangkan ke > depan bukan soal mengusir penjajah, tetapi di bawah pimpinan > pemerintah membuat berbagai kebijakan publik di berbagai bidang, baik > ekonomi maupun agama, dengan langkah selektif terhadap kekuatan > global. (MAM) >
