Oleh JANSEN H SINAMO http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/07/00324417/kekerasan.bukan.kegemaran.orang.batak
Berita politik terheboh pekan ini tentulah unjuk rasa brutal di Sumatera Utara, Selasa lalu, yang menewaskan Abdul Azis Angkat, Ketua DPRD provinsi berpenduduk multietnik itu. Tak bisa lain satu kesan sisa yang menonjol: Batak itu memang keras. Di milis Forum Pembaca Kompas, yang beranggotakan hampir 10.000 orang itu, seorang warganya menulis, âSebagai orang yang dibesarkan di Kota Medan, saya merasa malu. Apalagi kejadian pilu ini terkait pembentukan Provinsi Tapanuli. Saya sangat malu sebagai suku Batak!â Orang Batak memang jadi terdakwa dalam insiden ini. Namun, tak banyak yang tahu, sang korban sebenarnya juga orang Batak, berasal dari subetnik Pakpak. Marga-marga Pakpak, seperti Angkat, Bintang, Gajah, Padang, Sinamo, Tumanggor, dan banyak lagi hampir tak dikenal sebagai marga Batak seperti yang tenar lebih dulu dari rumpun Batak lain, seperti Sirait, Sihombing, Sembiring, Ginting, Pohan, Panjaitan, Silalahi, Siahaan, Siregar, Sinaga, atau Saragih. Perlu ditegaskan, kekerasan bukanlah kegemaran khusus orang Batak. Bukan pula ciri khasnya. Semua kaum dan suku pernah melakukannya: di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, bahkan di semua penjuru benua dan pelosok dunia, seperti di istana raja-raja Persia, kaisar Romawi, prabu Singosariâ"ingat misalnya hikayat keris Mpu Gandringâ" dan sultan-sultan Mataram. Cuma di Antartika tak ada kekerasan. Manusia, apalagi keraton, tak ada di sana. Kekerasan tetap digemari Kekerasan sebagai metode mewujudkan kehendak telah dipraktikkan manusia sejak purbakala. Meski dianggap buruk kini, harus dijauhi agar tidak dicela oleh masyarakat beradab, kekerasan memang membawa nikmat bagi pelaku. Jalan kekerasan terlihat sangat praktis, instan, dan ekonomis, serta membawa hasil secara efektif. Tak heran Brutus melakukannya terhadap Caesar di Roma, Ken Arok terhadap Tunggul Ametung di Tumapel, dan Soeharto di Buru, Aceh, dan Papua. Amerika melakukannya di Irak dan Afganistan; Israel di Gaza dan Tepi Barat; serta pendukung bakal Provinsi Tapanuli di Kantor DPRD Sumatera Utara, Selasa lalu. Bisa diduga, kita masih terus menyaksikan aksi kekerasan di berbagai panggung kehidupan, dari skala kecil sampai kolosal, oleh aktor individual maupun satuan resmi nasional. Persaingan adalah mulanya, konflik kepentingan adalah arenanya, dan perwujudan kekuasaan adalah cita-cita ultimatnya. Sudah niscaya ada pihak yang tersisih, kalah, terluka, hilang, atau mati. Namun, korban dianggap wajar belaka, memang seharusnya demikian, dan baiklah dilupakan begitu saja. Pada saat yang sama, pelaku kekerasan, jika berhasil, selain memperoleh kenikmatan intrinsik yang hebatâ"perhatikan ekspresi puas wajah pendemo saat menjebol gerbang, mengobrak-abrik ruang sidang, atau meninju Azis Angkatâ"dielu-elukan bak pahlawan, diberi legitimasi, dihadiahi privilese, serta dikukuhkan posisinya dalam panteon sosial kelompoknya. Pada zaman ini, meminjam Thomas L Friedman, dunia sudah datarâ"ketika peristiwa kekerasan ditonton lalu didiskusikan lewat televisiâ"maka orang pun meniru kekerasan itu. Tidak saja cara dan tekniknya, tetapi juga nafsu dan motivasinya, sekaligus dan serentak. Demikianlah etos kekerasan merambah makin luas dan berakar makin dalam di seluruh dunia. Tinggal menunggu momen ledak yang pas. Disederhanakan, begitulah keterangan Rene Girard, sejarawan dan filsuf kondang kelahiran Avignon, Perancis, tentang situasi dan dinamika kekerasan dalam sejarah kontemporer kita. Pancaroba demokrasi Demokrasi sebagai sistem, prinsip, proses, dan prosedur sebenarnya tidak asing bagi orang Batak sejak zaman prakolonial. Pada zaman Orde Baru yang sistem politik nasionalnya tidak demokratis, di tingkat adatnya orang Batak tetap saja bergaya demokratis. Tatkala kesempatan membentuk Provinsi Tapanuli terbuka lebar sedekade lalu seusai tumbangnya Orde Baru, antusiasme besar melanda warga elite eks-Karesidenan Tapanuli itu. Namun, warga ternyata sudah banyak berubah: semakin kompleks, semakin sadar kelompok, dan semakin berbeda kepentingan maupun orientasi politiknya. Ditambah dengan belum matangnya demokrasi Republik di musim pancaroba reformasi ini, provinsi yang didamba-dambakan tak juga terbentuk sesudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan ongkos, akhirnya melahirkan frustrasi yang berujung amuk massa. Itulah yang terjadi Selasa, 3 Februari, itu di Medan. Namun, ini tak bisa diterima. Demokrasi sebagai proses mengadabkan perilaku negara dan warganya hanya bisa terwujud melalui jalan hukum. Hukum harus ditegakkan! Siapa pun yang melanggar hukum Selasa lalu harus diproses secara hukum pula. Membuka jalan damai Ketika pada tahun 1980-an film laga Rambo mencuat, berkoinsidensi dengan populernya lagu-lagu lembut Rinto Harahap, entah dari mana asalnya, muncullah ungkapan kocak âtampang Rambo hati Rintoâ untuk menggambarkan dualitas karakter orang Batak. Tampang dan suara Batak yang keras biasa terlihat di terminal bus, metromini, kantor, termasuk gereja; tetapi di situ juga mereka tarik suara, memetik gitar, dan melantunkan kor. Namun, dualitas ini pun bukan monopoli orang Batak. Semua kaum begitu: bisa keras, bahkan membunuh secara sadis jika terdesak, tapi juga memiliki sisi yang lembut, penuh cinta, dan puitis. Guru-guru dan ajaran-ajaran kebajikan seperti yang berasal dari Siddharta Gautama, Yesus Kristus, Jalaluddin Rumi, hingga Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, dan Nelson Mandela yang telah mewarnai berbagai peradaban dan kebudayaan sejak dulu juga memengaruhi masyarakat Batak. Ini jelas tampak dalam keseniannya, tembang-tembang maupun sastranya, serta relasi-relasi interpersonalnya. Jika berkonflik, sama seperti kelompok masyarakat lain, orang Batak juga mempunyai strategi budaya, perangkat adat, dan instrumen sosial tersendiri untuk menyelesaikannya. Yang terkenal misalnya sistem Dalihan Natolu dengan panduan sehimpunan kaidah canggih semisal âmenjaga padi di ladang tanpa bandringanâ atau âmenggembalakan kerbau di padang tanpa pecutâ. Namun, keberhasilan strategi dan aplikasi perangkat dan instrumen di atas pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas pribadi warganya, keefektifan birokrasi organisasi-organisasinya, serta integritas prosedur dan mekanisme operasionalnya. Kini, setelah anarki Medan, saat semua perangkat di atas diragukan keandalannya, warga Batak sebaiknya kembali berpaling kepada watak terhalusnya, mengakses kalbu terbaiknya, dan mengizinkan hati cantik itu, hati Rinto, kembali tampil mengalun dengan tembang merdu berjudul âJalan Penuh Damai Menunggumuâ. Horas ma. Njuah-njuah banta karina. JANSEN H SINAMO Direktur Institut Darma Mahardika; Guru; Penulis buku Delapan Etos Kerja Profesional, Tinggal di Jakarta
