Menyoal kemelut pemekaran provinsi Sumatera Utara memang tak terlepas dari ketimpangan pembangunan dan euforia otonomi daerah.
Padahal, rumusan otonomi daerah yg sesungguhnya tidaklah harus dibuat ribet! Prinsipnya ialah bagaimana mengelola belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik & pemberdayaan masyarakat; bukan untuk menambah pundi-pundi pribadi/golongan. Contoh sukses sementaranya? Penerapan 'e-government' ala Kota Sragen, ada juga Kota Tarakan,dll. Insiden demonstrasi pembentukan Provinsi Tapanuli memang memalukan & memilukan. Ya, Tapanuli memang satu-satunya keresidenan (di Sumatera) yang tidak diubah statusnya menjadi provinsi. Ya, setiap orang berhak merasakan euforia otonomi daerah. Namun, fakta tak terbantahkan ialah pembentukan Provinsi Tapanuli diselimuti penolakan dari Kabupaten Tapanuli Selatan! Sungguh ironis, ingin membentuk suatu provinsi bernama Tapanuli, tapi salah satu kabupaten yg masih menyandang nama Tapanuli menolak! Bila menilik lebih jauh, pada era otonomi daerah, keinginan memisahkan diri lebih kuat daripada keinginan bersatu & menggalang integrasi! Salam, Patrick Hutapea --- In [email protected], iwan piliang <iwan.pili...@...> wrote: > > Hepeng Mangatur Nagaraon, Pah-Poh Kehidupan > > > Narasi Perjalanan ke Pinarik, Sumut, dan rekonstruksi kematian Azis Angkat, Ketua DPRD > > > EOR-EOR, sejenis kumbang hijau yang suka menempel di batang-batang kayu - - di daerah lain disebut uwir-uwir - - terus beruir di siang di desa Pinarik, Tarsigoppulon, Dolog Sigoppulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara itu. Dari kediaman Raja Junjungan Rambe, yang berdekatan dengan lapangan di sebelah SD Negeri 100520 di desa itu, terdengar lamat-lamat suara seorang guru, Ibu Sinaga, sedang memberikan bimbingan belajar kepada 9 anak kelas 6 SD. Kotek ayam penduduk, teriakan soang berleher panjang berlalu lalang, meramaikan kampung di siang di pukul 14 di Selasa, 17 Februari 2009 itu. > > Desa Pinarik, walaupun masuk ke wilayah kabupaten pemekaran baru, lokasinya lebih mudah dicapai naik sepeda motor - - populer disebut kereta di sana - - satu setengah jam saja dari kota Rantau Prapat, > > Seorang bapak tua berkepala botak, jalannya agak bungkuk, menyalami Patuan. Saya tak paham isi percakapan. Saya diperperkenal Patuan sebagai wartawan. Bapak tua itu rupanya berkata-kata dalam bahasa Batak. Suara baritonnya meninggi. > > "Oh, orang yang kerjanya cari-cari salah orang lain." > > "Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tungau di seberang lautan terlihat." > > Begitu kalimat Patuan menterjemahkan. > > Hadirin sekitar tujuh orang di lepau itu tertawa mendengar sosok yang dituakan itu. > > Saya ikutan cengengesan. > > Memperolok saya rupanya. Tidak apalah, perut sudah kenyang dengan lemang. Saya lebih terkesima, cerita orang di lepau itu, bahwa 20 tahun lalu jika hendak ke Rantau Prapat, mereka berjalan kaki 12 jam. Pulang ke Pinarik, 12 jam lagi. Sebuah perjalanan perjuangan - - bukan partai yang perjuangan. > > Seharusnya kini kian baik, Pinarik sudah masuk ke daerah pemekaran, bukankah anggaran membangun sekolah kian bertambah di Kabupaten Padang Lawas Utara, yang baru dimekarkan? > > Kenyataan berbeda, di luar perkiraan. > > Keadaan itu bertolak belakang dengan fasilitas yang diterima Bupati berikut jajaran kepala dinas yang ada. > > Tragis memang! > > Reformasi 10 tahun ini, tidak pernah menyinggung perihal mendasar itu. Penguasa dan anggota dewan tidak pernah membahas perihal ini secara khusus. Juga oleh kalangan yang sebanarnya bisa menjadikan hal mendasar ini sebagi isu program mereka. Bahkan kondisi sekolah yang memprihatinkan di Pinarik, seakan tidak terjamah. Bayangkan, seorang anak kelas satu SD yang secara psikologi pendidikan cenderung looking up, harus mendengar pelajaran anak kelas 2 di dalam satu ruangan, di alam Indonesia merdeka 64 tahun. > > Anehnya, poster dan baliho caleg partai-partai masuk pula ke daerah ini. Namun tak satupun dari mereka yang datang, memberikan perhatian soal kondisi riil di lapangan, kondisi nyata yang dihadapi masyarakat kebanyakan. Maka tidak berlebihan bila obrolan di warung kopi di jalanan, saya simak lebih kepada membicarakan uang "saku" caleg dan partai yang bakal mereka terima. > > "Urusan memilih nanti, ya kami tak akan dosa, toh kini ada solusi, tinggal mencontreng. Nah siapa yang kasih uang kami contreng. Jadi banyak yang kami contreng. Kami tak dosa," kata seorang pria. Ia membuka bengkel sepeda motor, saya temui di saat balik ke arah Rantau Prapat di petang merembang. > > "Toh kalau ditanya sudah dicontreng, buktinya sudah. Semua bisa kami contreng!" > > Itulah kenyataan di lapangan. > > Ke mana kawan-kawan wartawan di Sumut, tidakkah mereka mau mereportase? Sebuah daerah yang dapat dicapai dengan 6 jam berkereta api plus bermotor satu setengah jam saja, sudah demikian adanya. > > Saya tanyakan kepada Patuan, apakah di segenap desa di banyak kabupaten di Sumut kini, khususnya di jejeran Bukit Barisan itu demikian adanya? > > "Begitulah bang!" > > Seorang wartawan Medan yang sudah pindah ke Jakarta sejak dua tahun lalu, Didik L. Pambudi, ketika mendengar cerita saya membenarkan bahwa semangat reportase jurnalis kini seakan pudar. > > Animo jurnalis berlomba-lomba menempati pos di kantor gubernur, kantor DPRD, mangkal di airport, sebagai tempat lalu lintas pejabat, sebagai lahan mangkal dianggap seksi. Yang disebut berita, misalnya, adalah kutipan pejabat yang baru mendarat di Medan. Itulah bahan, misalnya. > > Padahal di saat trias politika tidak berbuat meningkatkan mutu peradaban, maka tumpuan harapan berikutnya, yakni media, bisa dibuat sebagai kekuatan keempat, berguna berdemokrasi. Celakanya media di Sumut, kini, terindikasi dimiliki oleh kelompok tertentu, dan berisi muatan untuk kepentingan tertentu pula. > > Ada seorang pengusaha, karena memiliki uang membuat harian. Harian ini terindikasi digunakan antara lain untuk melakukan bergaining usaha dengan Pemda. Jika pun ada koran yang sudah bersejarah dan berwibawa di kota Medan, dia tak menghindarkan diri dari memisahkan tegas antara isi redaksi dan iklan, tidak ada satu pun memberikan garis pembatas secara real, yang dikenal fire wall antara isi redaksi dan iklan - - langkah yang belakangan dilakukan KOMPAS, memberi garis halus pembatas, secara fisik. > > Bila kelompok tertentu tidak memiliki media, seperti koran, maka pundi-pundi uang, menggapai tangan wartawan, melalui amplop yang sudah seakan biasa merajalela. Klimaksnya, berita koran Sinar Indonesia Baru (SIB), yang kini sedang disediliki oleh kepolisian Medan, terindikasi memprovokasi pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap), menggerakkan demo. Demo yang menewaskan Azis Angkat, Ketua DPRD Sumut, 3 Februari 2009 lalu. > > Peristiwa itu memang layak disayangkan, apalagi jika tangan media terindikasi turut bermain-main api. Dalam keadaan demikian, acuan buku yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel, The Element of Jounalism, kini seakan menjadi kewajiban dipelajari oleh kalangan wartawan, Isinya; kewajiban jurnalisme pada pencarian kebenaran, loyalitas utama kepada warga, disiplin verifikasi, independensi dari objek liputan, pemantau independen kekuasaan, membuka forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi, membuat hal penting menjadi menarik dan relevan, berita komprehensif dan proporsional, mendengarkan hati nurani personal. > > Belakangan kedua penulis buku ini memberikan tambahan elemen ke-10, yakni mengibarkan citizen reporter di dunia online, sebagai upaya alternatif pengimbang penulisan media mainstream dalam bentuk blog. > > Di media mainstream di Medan, kini terindikasi pula, misalnya bupati, tampil dalam setiap liputan redaksi. Begitu saya verifikasi, rupanya perihal itu berkorelasi dengan setoran sang bupati ke media bersangkutan. Dalam keadaan demikian bagaimana media Medan berpihak bagi warganya. Dan kondisi ini, sejatinya, bukan saja didominasi di daerah Sumut, sebuah fenomena di banyak wilayah negeri ini kini terjadi. > > Di keadan media demikian untuk jangka panjang, yang dirugikan adalah ranah kehidupan secara keseluruhan, tanpa terkecuali, mulai pemodal, termasuk jurnalis, terlebih masyarakat. Untuk jangka pendek, bisa jadi kalangan tertentu yang "memainkan" media diuntungkan. Karenanya, Bill Kovach di Washington DC, 23 Oktober 2008 lalu, memang mengharapkan tumbuhnya citizen reporter, khsusnya blogger profesional, sebagai penyeimbang mainstream. > > DALAM kerangka mencoba belajar menjadi blogger yang memenuhi elemen jurnalisme itu, saya menemui Rambe Kamarulzaman, kakak sepupu Kepala Desa Pinarik. Ia anggota DPR komisi VI, 2004-2009, dari Partai Golkar. Rambe pernah menjabat sebagai Ketua Angakatan Muda Pembaruan Golkar (AMPG), kini sedang berusaha maju menjadi Calon Anggota DPD, dari Sumut. Ia dekat dengan Azis Angkat (Alm), Ketua DPRD Sumut, yang juga Ketua Fraksi Golkar Sumut itu. > > Ia memutuskan beralih ke DPD, bercita-cita lebih memfungsikan lembaga itu. "Seharusnya DPD itu, orang-orangnya banyak mangkal di daerah. Dan di setiap propinsi ada perwakilannya, di mana di dalam kantor ada perwakilan masing-masing kabupaten. Sehingga segenap permasalahn daerah dapat ditampung dan difasilitasi DPD," tuturnya. > > Saya menemui Rambe di kediamannya di bilangan Jl. Selamat, tidak jauh dari Simpang Limun, Medan. Wajahnya tenang, bicara seakan diatur. Ia mengenang dialog di telepon terakhir kalinya, 2 Februari 2009, pukul 22.30, dengan Azis Angkat dari rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. > > "Cukup lama saya berbicara di telepon dengan almathum. Termasuk menyampaikan esoknya saya ke Medan dan berencana bertemu membicarakan kegiatan bersama sosialisasi program ke lapangan ke daerah-daerah," tuturnya. > > Sekilas Rambe menangkap kesan, bahwa Azis mengeluh bahwa dirinya seakan dipojokkan, dalam pembetukan Protap. Apalagi Gubernur Sumut, pada 26 September 2008 lalu, sudah pula mengirim surat ke Mendagri akan persetujuannya terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap), sementara perihal itu belum melalui pengesahan sidang pleno DPRD Sumut. > > Siangnya sesuai rencana, Rambe pada 3 Februari itu berangkat dari Jakarta naik Garuda ke Medan. Mendarat di Polonia sekitar pukul 14. Supir yang sudah dianggapnya kerabat kerja itu, Yoppy Manuputty, baru saja membukakan pintu Kijang Inova Silvernya. > > "Saya lalu membuka hand phone, hendak menelepon Azis Angkat." > > Sebaliknya, telepon genggam Rambe keburu berbunyi. > > Di seberang bukan Azis. Suara lain, sosok kepala perwakilan Pemda Sumut di Jakarta. Ia mengabarkan, bahwa Azis Angkat baru saja berpulang ke pangkuan Illahi. > > Ajal di tangan Tuhan. > SELASA petang di jalan Hindu, pusat kota Medan. Oleh Aulia Andri, jurnalis yang juga dosen di Universitas Negeri Medan (Unimed), saya diperkenalkan kepada Irsan Mulyadi, wartawan Antarasumut.com. kantor berita Antara versi online. Foto Irsan-lah yang menjadi headline foto koran Kompas, Jakarta, pada 4 Februari 2009. Di fotonya tampak kerumunan desakan massa yang menghalangi Azis Angkat turun dari tangga kantor DPRD Sumut. Foto yang diabadikan kamera digital pocket itu, salah satu mencatat sejarah. > > Ketika saya temui, Irsan bercelana jeans dan ber-t-shirt. Pria kelahiran 1984 bertubuh kecil itu memperlihatkan kepada saya rangkaian foto koleksinya tentang demo yang terjadi pada 3 Februari 2009 itu. > > Foto-fotonya berbicara. > > Pukul 9.20 Irsan sudah tancap dengan sepeda motor Revo-nya ke DPRD, sesuai dengan pesan yang diterimanya dari sesama wartawan, bahwa akan ada demo. Pagi itu ia mendapati kantor DPRD masih lengang. > > "Hanya baru terlihat tujuh angkot," ujar Irsan. > > "Setelah duduk-duduk sekitar sepuluh menit saya mendengar suara pendemo datang dari arah lapangan." > > Di barisan pendemo itu Irsan melihat sebuah mobil pick up membawa pengeras suara, berikut keyboard. Tampak pula seorang penyanyi melantunkan lagu-lagu Batak. Seorang pria berbadan tinggi, mengenakan ulos bertelanjang dada mengenakan songkok macam yang dipakai pahlawan Sisingamangaraja XII. Di barisan belakang, ada pula rombongan ibu-ibu berbaju kurung berjilbab. > > Rombongan ini mendesak masuk. Terjadi adegan dorong-dorongan. Aparat kemanan kantor DPRD tidak bisa menghindari desakan massa. Kaca dinding pecah. "Tak lama kemudian dari bawah tangga, dua peti mati datang digotong ke dalam oleh pendemo. Pendemo berhasil masuk ke dalam ruang sidang," tutur Irsan. > > Dalam verifikasi saya, peti mati itu disewa oleh demonstran, dua buah, seharga Rp 200 ribu. Masing-masing peti jati berukiran putih itu berharga Rp 4 juta. Dalam sejarah hidup, mengamati foto Irsan, baru itulah saya melihat demo, menggunakan peti mati asli. Biasanya di Jakarta, demonstran membawa keranda yang dibuat dari kertas siraman cat saja. Bahkan ditemukan pula spanduk yang mengatakan cuma dua pilihan: Protab atau mati. Menurut kepercayaan Batak Toba, membawa-bawa peti mati yang bukan untuk keperluannya adalah pamali. > > Melihat demo mulai anarkis, Irsan sempat kembali ke parkir mengamankan motornya yang baru saja dua bulan dibeli. Ketika dia masuk kembali ke ruang sidang, ada teriakan bahwa Protap mesti jadi. > > "Lihat bukan saja orang Batak mendukung, tetapi ibu-ibu berjilbab ini juga mendukung Protab. Ini tak ada hubunganya dengan SARA, Protab mutlak mesti disahkan." > > Ada pula yang berteriak, "Semua pintu jangan ada yang bisa dibuka." > > "Rapat dengan Azis Angkat dimulai tiga puluh menit lagi." > > Peti mati sudah diletakkan dimeja dekat pimpinan sidang. > > Saat itu pimpinan sidang, Azis Angkat sudah diamankan ke ruangan lain yang lebih kecil. > > "Rupanya, saya perhatikan ia sudah dibawa turun ke luar. Polisi yang mengawal di bagian pintu kiri sempat dilempar gelas, dilempar peti mati. Jalan bagi pendemo menjadi terbuka mengejar Azis Angkat." > > Dari sekuen foto Irsan, saya menyimak dengan jelas, bahwa sosok Azis Angkat menjadi bulan-bulanan. Bahkan dua foto yang saya minta dan bawa dari koleksi Irsan, memperlihatkan baju putih hingga kaus dalam Azis ditarik. Lengan bajunya dihela tiga orang. Keadaan memang memprihatinkan. > > Ada pula foto Irsan di saat Aziz Angkat tersandar ke dinding dekat Bank Mandiri, hanya dua orang saja yang melindunginya. Sementara di depannya, banyak sekali mahasiswa berjaket Kuning berbahu hitam - - jaket yang biasa dipakai Mahasiswa Universitas Sisingamangraja. Di foto yang bicara, memang terlihat jelas pengamanan anggota dewan dari pihak kepolisian tampak kurang. > > Dalam keadaan lemas, Azis dibawa ke rumah sakit. Nyawanya tak tertolong. > > > SELAMA di Medan, saya mengamati seluruh liputan media. Sabtu, 14 Februari 2009 di saat di sebuah warnet di bilangan Jl. Gajahmada saya menyimak Harian Global: Gubernur mengaku keliru menandatangani persetujuan pembentukan Provinsi Tapanuli. Namun menurutnya tidak ada alasan untuk tidak meneken surat itu karena sudah melalui stafnya. > > Kesalahan itu diakui Syamsul Arifin kepada wartawan Jumat, 13 Feruari 2009 sore, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Tim Pencari Fakta (TPF) Tragedi 3 Februari DPRDSU terkait keluarnya SK Gubsu No.130/3422.K tertanggal 26 September 2008 tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli, yang ditandatangani tanpa sepengetahuan DPRD. > > Surat itu berisikan persetujuannya tentang pembentukan Protap, pemberian dana bantuan, penyelenggaraan pemerintahan, penetapan calon lokasi ibukota Protap. > > Menurut Syamsul, sebelum ditandatanganinya, surat tersebut sudah diparaf oleh pejabat di bawahnya. Pejabat yang memaraf ini antara lain Kepala Biro Otonomi Daerah, Bukit Tambunan, Kepala Biro Hukum Ferlin Nainggolan, Asisten Tata Pemerintahan Hasiholan Silaen dan Sekretaris Daerah RE Nainggolan. > Syamsul tampaknya lupa, bahwa perihal mengesahkan sebuah daerah pemekaran di wilayah sebuah propinsi, harus melalui wakil rakyat di DPRD. Di sinilah, blunder pertama terjadi. Blunder kedua, tak dipungkiri konten muatan harian Sinar Indonesia Baru (SIB), terindikasi provokatif mendukung Protab, dan kini beberapa pengelola harian itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, dari 70 orang tersangka yang sudah mendekam di Poltabes Medan. Dan blunder ketiga, ya, jelaslah urusan demo yang anarkis, sebagaimana disaksikan wartawan antarasumut.com, yang dipaparkan Irsan di atas. > > Sebaliknya kini, ada kalangan yang mendesak agar harian SIB ditutup. Langkah itu juga tidak bijaksana, karena sesunguhnyya harian itu punya pembaca, terutama kalangan penganut kristen HKBP. > > Ada pula yang luput dari perhatian media di pusat. Menurut Aulia Andri, kordinator antarasumut.com, sehari sebelum demo Protap, terjadi pula demo besar dan damai pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara, ke dalam rencana Sumatera Tenggara itu, diikuti pula Kabupaten yang semula berkenan masuk ke Protap. Demo ini konon, menyulut semangat pihak pendukung Protap melakukan demo lagi. "Izin demo Protap, baru diurus di kepolisian, petang, sehari sebelumnya," ujar Aulia Andri. > > Akhirnya, begitulah adanya. Jika media tidak menerapkan elemen jurnalisme sebagaimana dipaparkan Bill Kovach dan Tom Rosentiel, keberpihakan media menjadi sempit. Dan jurnalis yang tak mengemban elemen kedua setidaknya, hanya berkutat di ranah menggadang corong, cenderung menjadi alat, tidak meningkatkan mutu kehidupan. > > Akan selamanyakah kita berada di perangkap hepeng mangatur nagaraon? Uang mengatur segalanya? Apalagi pemekaran wilayah yang di Indonesia kini terjadi tidak menjamin sebuah wilayah pemekaran memberikan kesejahteraan bagi warga. Logika mekar lalu sejahtera, layak dipertanyakan. > > Itu juga yang saya lihat di daerah pemekaran macam di Kalimantan Tengah. Yang ada hanyalah penambahan pejabat baru yang bermobil bagus hilir mudik. Rumah dinasnya singgasana. Entah ke mana Indonesia baru yang kita gadang-gadang. Sialnya di keseluruhan lini, media, pers, jurnalis, kini terindikasi menjadi bagian: corong kekuasaan dan uang!*** > > Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, presstalk.info
