sedikit menambahkan. dpt sudah ada sejak pemilu 2004 atau bahkan sebelumnya. dan setiap ada pilihan selalu diupdate oleh aparat kelurahan / rt atau rw. disana ada form penambahan atau pengurangan nama yg mempunyai hak pilih, di setiap wilayah mulai yg terbawah. dng melihat sistem administrasi kependudukan kita yg sangat tdk rapi, masih banyak celah terjadinya kekeliruan entah itu disengaja atau tidak. oleh krn itu kasus ini harus diusut tuntas, setidaknya utk proses pembelajaran, baik itu ttg berdemokrasi yg santun, maupun sistem administrasi yg baik.
----- Original Message ----- From: Budiman Sudjatmiko To: [email protected] Sent: Thursday, March 19, 2009 12:33 PM Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Herman SS Temui Megawati Menurut temuan Panwaslu di Daerah Pemilihan Jatim VIII (yang menyangkut kabupaten Pacitan, asal kelahiran SBY dan Dapil Jatim VIII adalah tempat dicalonkannya salah satu putra SBY), penggelembungan DPT (Daftar Pemilih Tetap)-nya mencapai 25%. Jadi ini bukan cuma laporan dr pak Herman (eks kapolda Jatim) mengenai penggelembungan DPT dlm konteks pilgub Jatim yang 'dimenangkan' oleh Partai Demokrat, tapi juga sdh menyangkut DPT utk pemilu legislatif 2009, setidaknya di Dapil asala daerahnya SBY dan darah pemilihan sdr Edy baskoro yudhoyono mencalonkan. Moga-moga ini bukan kesengajaan (saya masih mau berprasangka baik pd Partai Demokrat, tempat banyak teman saya berkiprah secara politik), tidak spt sdr Marnagan yang ketika ada laporan indikasi kecurangan pilkada oleh eks kapolda Jatim yang jujur (ingat lho...dia lah yang pertama memperkarakan scr pidana perusahaan Lapindo Brantas...), eh...sdr Marnagan malah menyalahkan PDI Perjuangan sbg partai yang korup, yang dicurigai ada di balik pernyataan sdr Herman, eks Kapolda Jatim. Saya kira sdr Marnagan mengekspresikan yang paling khas dari orang yang ketangkap melakukan kesalahan: menyalahkan ke sana kemari, sbg ciri self-defense mechanism yang pas-pas-an saja salam Budiman Sudjatmiko
