Madu bagi demokrat, racun untuk Golkar Diposting oleh abang on Saturday, April 11, 2009
Dan akhirnya Indonesia memilih! Pemilihan umum legislative baru saja usai, televisi sibuk mengumumkan hasil survey cepat Quic Count yang menempatkan Demokrat sebagai pemenang pemilu. Komisi pemilihan umum sebagai pemegang otoritas sah juga mulai melansir data hasil pemilu yang sepertinya tak jauh berbeda dengan hasil penghitungan cepat lembaga-lembaga survey. Fenomenal mungkin itulah kalimat yang dapat mewakili hasil perolehan suara yang dimiliki demokrat dalam pemilu legislative baru-baru ini. Walau sudah diperediksikan sejak tiga bulan terakhir bahwa demokrat akan meraih kemenangan dalam pemilu legislative, tapi capaian yang dilakukan oleh demokrat adalah sebuah hal yang masih sulit dipercaya, apalagi mengalahkan dua partai besar yang memiliki pengalaman tandang dan pengetahuan geopolitik seperti Golkar dan PDIP. Madu bagi demokrat Racun Bagi Golkar Tahun 2004 mungkin merupakan masa-masa indah sekaligus romantis bagi Susilo Bambang- Yudhoyono dan Yusuf Kalla. Ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono yang didepak dari pemerintahan era megawati nekat mengajukan diri sebagai calon presiden dan meminang Jusuf Kalla yang baru saja hengkang dari bursa Calon Presiden Versi Konfensi Golkar yang memutuskan wiranto sebagai calon presiden. Dengan mengunakan kenderaan partai demokrat SBY-JK, mengalang dukungan dari berbagai koalisi dalam pemilu dan akhirnya membuat peta politik tanah air berubah. Kemenangan SBY-JK pada pemilu yang lalu telah melahirkan sebuah tesis politik baru, mengugat kemapanan mesin partai yang selama ini menjadi indikasi kemenangan tokoh yang diusung oleh partai pemenang pemilu. Bukan hanya mengubah arah potik, dengan kecerdikannya Jusuf Kalla juga mampu mengubah angin politik partai Golkar yang sebelumnya menjadi oposisi pemerintah akhirnya kembali menjadi partai pemerintah. Tipologi Golkar yang terbiasa menjadi partai pemerintah akhirnya dikembalikan oleh Yusuf Kalla setelah menduduki posisi sebagai wapres. Konsekuensi tersebut juga berpengaruh pada kebijakan internal partai Golkar yang mayoritas menguasai parlemen. Mengamankan segala kebijkan pemerintahan selama lima tahun bukan merupakan hal yang mudah, apalagi menghadapi Gempuran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang konsisten menjadi oposisi pemerintah. Jusuf Kalla sebagai ketua umum partai besar sekaligus sebagai wakil presiden yang telah berjanji setia bersama JK mesti menangung konsekuensi politik yang mengharu biru. Setiap kebijakan Kabinet Indonesia bersatu yang merupakan koalisi Golkar-Demokrat mengalami berbagai gesekan,apalagi dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera yang cenderung senang memainkan bola panas koalisi pemerintahan. Kondisi ini menjadi titik delematis bagi seorang Jusuf Kalla dalam memainkan peran antara seorang ketua umum partai dan mitra koalisi. Setiap kebijakan yang cenderung tidak populis yang merupakan hasil dari kebijakan pemerintahan, lihatlah ketika kenaikan BBM JK mesti menjadi bulan-bulanan para ekonom,media dan berbagai lawan-lawan politik pemerintahan. Dalam komunikasi politik Jusuf Kalla cenderung selalu menjadi penjelas bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan yang rumit bahkan terkadang menjadi bamper politik dari kebijakan SBY dan partai demokrat. Sementara Jusuf Kalla dan Golkar berjibaku dalam mempertahankan kestabilan pemerintahan, SBY dan Demokrat cenderung menjaga citra baik dan lebih memilih isu-isu populis pemerintahan. Seperti terus meminum madu, Demokrat bersama SBY terus merasakan masa-masa manis pemerintahan. Sedangkan Golkar larut dalam kondisi politik yang cenderung tidak stabil dan mengalami perpecahan internal. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan masa kampanye telah tiba, belum lagi menyelesaikan persoalan internalnya Golkar kembali mesti menelan pil pahit. Segala kebijakan pemerintahan yang populis ditengah rakyat kemudian diklaim sebagai keberhasilan partai demokrat. Pilihan isu yang diusung dalam kampanye demokrat adalah politik klaim dengan menekankan sisi keberhasilan pemerintahan. Segala ornamen keberhasilan pemerintahan diklaim sebagai kebijakan politik dari sosok SBY dan demokrat. Dalam kondisi pelik yang dihadapi Golkar, pencitraan politik yang dibangun demokrat teryata sukses meraih simpati publik secara luas. SBY kembali muncul dengan citra simpatik,sedangkan Jusuf Kalla mesti berjibaku ;lebih cepat lebih baik yang teryata tak mengubah perolehan suara golkar yang turun hingga enam persen. Koalisi, lobi dan Rekonsiliasi Pasca pengumuman Quic Count dan hasil KPU sampai detik-detik terakhir saat ini, Demokrat terus melaju diposisi teratas sementara Golkar mesti bersaing diposisi dua dan tiga dengan PDIP. Maka menjelang pemelihan presiden yang sebentar lagi partai-partai mulai berancang-ancang dengan untuk segera melakukan koalisi. Demokrat bersama SBY dengan tangan terbuka telah menawarkan koalisi dengan partai yang siap searah bersama-sama membangun koalisi untuk mendudukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai capres. Belajar dari empat tahun yang lalu justru sangat tidak menguntungkan jika sejumlah pengamat dan elit Golkar kembali menawarkan duet SBY-JK jilid II.Rekonsiliasi kader Golkar yang kini tersebar diberbagai partai politik menjadi penting untuk dirangkul menjadi mitra koalisi sebenarnya, daripada melakukan rekonsiliasi Golkar-demokrat jilid II. Fusi politik dari sejumlah kader partai Golkar yang kini tersebar perlu dilakukan untuk membangun kembali kekuatan Golkar sebagai representasi golkar yang multi Golongan. Golkar tak perlu terburu-buru untuk membangun koalisi dengan demokrat karena hal ini justru akan menjadikan Golkar pada posisi lemah. Sudah saatnya Golkar menunjukan kekuatan sebenarnya dan merangkul kembali kekuatan sterategis tokoh-tokoh Golkar. Apa yang menimpa Golkar saat ini adalah sebuah bentuk reaksi masyarakat yang tidak menemukan figuritas ideal dari elit Golkar. Eksepetasi pemilih yang memenangkan Demokrat bukan karena kekuatan tokoh dan kredibilitas para caleg-caleg demokrat, tapi lebih pada figuritas seorang susilo bambang Yudhoyono. Golkar dan Politik jalan tengah. Pada paruh tahun 1950-an, saat Indonesia sedang berada pada masa pergolakan ideologi. Saat sang proklamator sukarno sedang larut dalam haru biru pembentukan karakter bangsa, sebuah kekuatan politik militer dan sipil lahir, Golongan Karya muncul sebagai afiliasi tengah diantara peta pertarungan kekuasaan politik republik ini. Kubu Nasionalis (PNI), kaum sosialis (PSI), Komunis (PKI) dan Islam lewat (masyumi) sedang dalam kancah perebutan kekuasaan, berebut pengaruh, hegemoni dan dominasi atas ideologi bangsa. sejarah golkar yang lahir sebagai penengah menjadi sebuah ideom yang begitu penting dalam melihat perjalanan bagsa hingga saat ini. Tiga poros kekuatan politik yakni partai berbasis Agama nasionalis dan militer hanya bisa ditengahi oleh Golkar sebagai kekuatan penyeimbang dari poros politik yang ada. Walau pada dasarnya ideology partai menjadi sesuatu yang terlupakan ditengah pragmatisme elit parpol, namun pada masa tertentu polarisasi kekuatan politik akan menunjukan sikapnya. Kemenangan partai Demokrat pada pemilu kali ini menjadi sebuah titik rawan yang justru membahayakan bagi stabilitas kebijakan pemerintahan. Dukungan basis akar rumput terhadap partai Demokrat cenderung cair dan bisa memicu konflik politik tak berujung. Sehingga kita perlu memperluas kacamata kemenangan demokrat sebagai wujud ancaman stabilitas percaturan politik tanah air. Kekuatan SBY pada basis militer juga tidak begitu siknifikan ditengah menyebarnya dukungan eliet militer diberbagai parpol. Golkar yang secara historis lahir oleh dukungan kekuatan militer sebenarnya menjadi kunci bagi sikap militer tanah air yang cenderung terpecah belah saat ini dan menanti reaksi politik para politisi. Dan damai di bumi Indonesia! www.jiwa-pikiran.blogspot.com --- Pada Jum, 10/4/09, Mula Harahap <[email protected]> menulis: Dari: Mula Harahap <[email protected]> Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Berandai-andai dengan Hasil Quick Count Kepada: [email protected] Tanggal: Jumat, 10 April, 2009, 11:57 AM Pasca kemenangan Demokrat ini, perpolitikan Indonesia menjelang pemilu presiden menjadi menarik untuk diamati: Demokrat yang memperoleh 20% suara pemilih itu tidak membutuhkan lagi koalisi dengan partai mana pun kalau hanya untuk meloloskan calon presidennya yaitu SBY. Partai itu hanya membutuhkan koalisi untuk mengamankan politik Presiden (dalam hal ini SBY) di DPR selama 5 tahun ke depan. Dan dengan popularitas yang sedemikian tinggi yang diperoleh SBY maka Demokrat menjadi lebih bebas dalam mencari calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan SBY. Mereka sedang berada di atas angin. Partai-partai lainlah yang akan merapat ke mereka. Demokrat tidak memerlukan figur "vote getter".. Belajar dari pengalaman 5 tahun ini, dan dalam posisi partai yang sedang berada di atas angin, maka calon wakil presiden yang diperlukan Demokrat adalah sebuah figur yang tidak terlalu merepotkan SBY. Besar kemungknan SBY akan mengambil Akbar Tanjung. Tapi Akbar Tanjung diambil bukan dalam kapasitas sebagai yang resmi diusulkan Golkar. Kejadiannya sama seperti dulu ketika SBY mengambil Jusuf Kalla. Tapi dalam hal ini, belajar dari pengalaman, SBY tentu akan berupaya mencegah Akbar agar tidak menjadi Ketua Umum Golkar lagi. Dengan lain perkataan, SBY akan memiliki wapres yang tidak terlalu kuat di partainya (Golkar), tapi di fihak lain masih bisa diandalkan untuk "mengamankan" kawan-kawan separtainya di DPR. Karena Jusuf Kalla tidak lagi dilirik sebagai calon wakil presidennya SBY, maka tentu saja ia tidak ingin membawa Golkar masuk dalam koalisi dengan Demokrat. Tapi para elit Golkar yang "gatal" dan sudah terbiasa memegang kekuasaan itu tentu saja tidak akan "happy" dengan situasi tersebut. Cepat atau lambat Golkar akan mengadakan munas dan Jusuf Kalla akan dicampakkan dengan alasan kegagalan dalam pemilu legislatif. Ketua umum yang baru (entah siapa pun) itu pasti akan "merapat" ke kubu Demokrat demi memperoleh beberapa jabatan menteri. Dan SBY atau Demokrat pun pasti akan menyambut baik tawaran itu. Partai-partai yang lain, seperti PKS, PKB, PAN dan PPP juga tentu akan memilih "merapat" ke kubu Demokrat. Bagi Demokrat ini tentu bukan persoalan. Dengan melakukan koalisi dengan sebanyak mungkin dari partai-partai tersebut (baca: memberikan kepada mereka 1 atau 2 pos menteri) kebijakan Presiden di DPR sudah bisa diamankan. Yang menghadapi persoalan besar adalah PDIP. Jangankan untuk mencari figur calon wakil presiden yang sekaligus bisa menjadi "vote getter" dalam pemilu presiden mendatang, meloloskan Megawati sebagai presiden pun mereka masih membutuhkan koalisi dengan partai lain (perolehan PDIP hanya 14%). Tapi yang menjadi persoalan ialah, partai mana yang mau berkoalisi dengan PDIP yang calon presidennya (Megawati) sudah jelas bakal kalah menghadapi SBY? Semua partai tentu akan memilih berkoalisi dengan SBY/Demokrat yang punya masa depan sangat cerah. Besar kemungkinan bahwa calon presiden yang memenuhi syarat dan bisa diloloskan oleh DPR hanyalah SBY. Dengan lain perkataan hanya akan ada satu salon tunggal. (Entah bagaimana UU mengatur pemilu bila calon presiden hanya ada satu). Atau kemungkinan yang lain adalah: Gerindra dan Hanura akan berkoalisi dengan Megawati. Memang, kedua partai itu sangat menyadari, bahwa koalisi yang mereka lakukan itu adalah koalisi para "loser" yang tidak akan bisa menjamin kemenangan calon presiden mereka. Tapi mereka melakukan koalisi ini lebih sebagai sebuah persiapan untuk pemilu legislatif dan presiden di tahun 2014. Tapi di tahun 2014 calon presiden yang harus "dijual" tidak mungkin lagi Megawati. Prabowo-lah yang akan dijual. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah sebuah koalisi oposisi dari 3 partai yang dipimpin oleh Megawati, Wiranto dan Prabowo akan bisa berjalan langgeng? Dalam perpolitikan seperti di Indonesia, dimana yang menjadi ideologi partai-partai adalah uang dan kekuasaan, apa saja bisa terjadi. Mula Harahap Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed]
