Memang penyelenggara quick count apapun namanya lembaga survey tsb seharusnya
independent. agar hasilnhya credible dan tidak mencurigakan. Kalau jadi
konsultan politik partai silakan saja, tapi tidak menjadi sumber berita untuk
publik, repotnya kepemilikan TV juga terkait dengan tokoh-tokoh Partai
tertentu.Coba kita perhatikan, potongan-potongan berita/tayangan diedit
sedemikian rupa menjadi iklan program(promo program TV tsb) diulang-ulang terus
sama saja dengan iklan partai tertentu yang menyampaikan slogan tokohnya.
Apalagi menyampaikan hal negatif dari lawan-lawannya. Hal ini seharusnya KPI
tahu. Kita sebagai rakyat biasa memang bosan jadi obyek akal-akalan terus, DPT
saja nggak beres-beres padahal sudah berkali-kali mengadakan Pemilu, kan jadi
mencurigakan, jangan-jangan memang dibuat ga beres. Pemilu 1999 dan 2004
"terasa" lebih beres dibandingkan Pemilu sekarang bukan? Saya yakin, Pilpres
akan lebih beres, karena sudah tidak menentukan lagi
siapa yang akan jadi Capres dan yang bakal menang secara survey. Mungkin juga
akan lebih banyak lagi yang benar-benar Golput, jadinya tidak usah digolputkan
lagi. dan hal ini untuk mengembalikan kredibilitas Pemerintah dalam
melaksanakan Pemilu dan lebih melegitimasikan keterpilihan Presiden secara
"beres" nanti.
Sayangnya kemenangan Golputers dinodai golongan yang "digolputkan" sehingga ini
bukan kemenangan Golputers murni tetapi kemenangan "No Change"
Salam.
[Non-text portions of this message have been removed]
