http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/05/05/03461044/pd-pks.hampir.selesaikan.kontrak.politik
Jakarta, Kompas - Pembicaraan kontrak politik antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tinggal masalah penyesuaian bahasa. Kondisi ini makin mempererat koalisi antara PD dan PKS untuk pemerintahan mendatang, apalagi memang dikehendaki adanya koalisi jangka panjang yang lebih permanen. Hal ini disampaikan Ketua PD Anas Urbaningrum di Jakarta, Senin (4/5). Menurut Anas, kontrak politik itu, antara lain berisi agenda kerja dalam pemerintahan mendatang yang dianggap sejalan dengan platform dan dasar Partai Demokrat. "Platform Partai Demokrat adalah pembangunan, demokrasi dan keadilan," ujar Anas. Tentang perolehan kursi PD, Anas mengungkapkan, PD sudah berhasil mengumpulkan 142 kursi di DPR. Jumlah itu diperkirakan masih akan mendapat tambahan kursi lagi dari sisa suara yang ditarik ke provinsi. Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera pada akhir bulan lalu sudah membuat keputusan bagi PKS yang akan berkoalisi dengan PD yang telah mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Ada empat putusan penting, yaitu dalam pemilu presiden mendatang, PKS akan berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat, apabila kontrak politik disepakati bersama. Artinya, jika pembahasan kontrak sudah disepakati, PKS akan mendukung penuh koalisi dengan PD. "Kontrak politik dilakukan berdasarkan platform bersama dan disetujui Tim Lima PKS dan Tim Sembilan Partai Demokrat, dan dibuat dalam keberpihakan dan kepedulian terhadap bangsa dan negara," ujar Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin. Menjelang pertemuan majelis syuro PKS, Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah memperkirakan, selain PKS akan mengusung koalisi dengan PD, juga akan mendorong Ketua MPR Hidayat Nurwahid sebagai cawapres yang akan berpasangan dengan Yudhoyono yang diajukan Partai Demokrat sebagai kandidat presiden. Zulkieflimansyah mengungkapkan, dalam membangun koalisi ke depan, PKS ingin membangun koalisi permanen. "Jadi, bukan koalisi setengah hati atau koalisi yang sekadar soal pembagian kekuasaan atau kepentingan sesaat hanya untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden," katanya. (MAM)
