anggota dpr memang tidak kenal malu padahal seharusnya mereka malu karena ketahuan intervensi nya pada kpk seperti halnya pemilihan keua kpk. padahal rekasi masyarakat yg demikian besar tidak sedikit menggugah kepala batu anggota dpr utk sadar memperbaiki kelakuannya. sekilas kalau kita lihat proses pemilihan ketua kpk berikut reaksi publik.
sohib --- In [email protected], khudi...@... wrote: > Dalam acara live TVOne tadi malam, banyak pernyataan dan jawaban-jawaban aneh > Trimedya Panjaitan (wakil Komisi III DPR dari PDIP) seputar hasil rapat > dengan KPK siang sampai malam harinya. > Salah satunya Trimedya�mengatakan pengganti AA (mantan Jaksa) harus dari > Kejaksaan juga. "Ini�ada undang-undangnya, tapi saya lupa pasalnya," begitu > katanya. > Wakil ICW yang hadir langsung membantah, "Tidak, undang-undang hanya > mengatakan unsur KPK itu dari Pemerintah dan masyarakat." > Tina Talisa langsung bertanya kepada M. Jasin (Wakil Ketua KPK) via telepon. > Dan Jawaban Pak Jasin, tidak ada undang-undang seperti yang dikatakan > Trimedya. > Nah Lho, ada apa ini,, > DPR dan Kejaksaan mau ngeroyok KPK kale yaa.. > Jangan-jangan DPR dan Kejaksaan ------------------ Permainan Di Balik Kemenangan PIMPINAN baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk pekan lalu. Antasari Azhar, jaksa yang dinilai memiliki rekam jejak kurang bersih, terpilih menjadi ketua lembaga ini. Golkar dan PDI Perjuangan berperan penting di balik pemilihan tersebut. Amien Sunaryadi, calon yang oleh para aktivis antikorupsi dianggap paling layak memimpin KPK, âditendangâ masuk kotak. Tempo hadir dari awal hingga akhir demi menyaksikan drama para wakil rakyat di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, yang sukses menaikkan Antasari. Sekumpulan perempuan bergegas memasuki ruangan tatkala sekitar 40 anggota Komisi Hukum DPR selesai bersidang. Bercelana jins, berkaus putih, mereka tergabung dalam Aliansi Perempuan Anti Korupsi. Di tangan mereka tergenggam kuntum-kuntum mawar putih. Dengan cepat mereka meletakkan mawar di meja-meja ruang sidang Komisi Hukum DPR. Satu demi satu. Beserta bunga, disertakan selembar kertas bertulisan mencolok: âGunakan Hati Nurani. Jangan Pilih Antasariâ. Di kertas itu, yang dihiasi gambar wajah Antasari Azhar, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, juga tertulis: â10 Alasan Menolak Antasariâ. Di situ disebutkan, antara lain, Antasari terlibat deal menyelamatkan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sengaja memperlambat perkara Tommy Soeharto, memperlambat eksekusi kasus korupsi anggota DPRD Sumatera Barat, dan biasa melakukan praktek suap kepada wartawan. âTerlambat,â ujar seorang anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika para gadis menyorongkan kembang ke mejanya. âNama ini sudah ditentukan.â Rabu malam pekan lalu, nama itu terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Antasari, ada empat orang yang terpilih menjadi pemimpin KPK periode 2007-2011, yaitu Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Bibit Samad Rianto, Chandra M. Hamzah, Haryono, dan Mochamad Yasin. âIni pilihan demokratis, tidak ada yang di-setting. Anda lihat sendiri, kan?â kata Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan, yang memimpin pemilihan lembaga penggempur koruptor itu. Adapun Amien Sunaryadi, yang dinilai paling layak memimpin KPK, terpental. Dari 49 anggota, hanya 16 yang memilih Amien. Dari 10 calon, Antasari mendapat suara di urutan kedua terbanyak (37 suara) dan Amien di urutan kedelapan. âSaya kecewa, jago kami kalah,â kata Wakil Ketua Komisi Hukum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Soeripto. Sebelum acara berakhir, Soeripto meninggalkan ruangan. Yang juga kecewa adalah para aktivis antikorupsi. âKPK menggali kuburnya sendiri,â kata pakar hukum Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra. âDPR buta dan tuli, tidak mendengar aspirasi publik,â kata Denny Indrayana, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada. Sebagai tanda âdukacitaâ, Pukat mengibarkan bendera setengah tiang di halaman kantornya, di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. DARI awal, masuknya Antasari dan Bibit Samad Rianto, hingga dinyatakan lolos seleksi tahap akhir oleh panitia seleksi pada September lalu, sudah mengundang kontroversi. Indonesia Corruption Watch jauh-jauh hari telah âmemperingatkanâ panitia seleksi. Menurut Ketua ICW Teten Masduki, masuknya jaksa dan polisi bisa menyebabkan agenda pembersihan korupsi di lembaga pemerintahan, termasuk kejaksaan dan kepolisian, mandul. âKomisi memerlukan orang-orang yang independen, berani,â kata Teten. Kejaksaan mengirim lima jaksa ke bursa calon pemimpin KPK. Empat lainnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Masyhudi Ridwan, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara Alex Sato Bya, Kepala Pusat Pendidikan Kejaksaan Agung Marwan Effendi, dan Togar R. Hutabarat, jaksa fungsional. Dari lima itu, dua lolos hingga ke tangan Presiden: Antasari dan Marwan Effendi. Padahal âborok-borokâ Antasari dan Marwan sudah dibeberkan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) kepada panitia seleksi. KPP melakukan penelusuran dan wawancara terhadap sejumlah orang yang tahu riwayat karier Antasari dan Marwan. Kesimpulannya, kedua jaksa itu kurang bersih. Antasari, misalnya, saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, diduga melakukan kompromi dengan para pencoleng kayu jati. Marwan diduga melakukan plagiat dalam pembuatan disertasi doktornya. Adapun Bibit Rianto, mantan anggota staf ahli Kepala Kepolisian RI, ditolak KPP karena tidak memiliki prestasi dalam pemberantasan korupsi. Cacat ini ternyata bukan menjadi penghalang mereka melaju. Di depan panitia seleksi, kedua jaksa ini membantah melakukan pelanggaran yang ditemukan KPP. Selain Antasari, Marwan, Yasin, dan Bibit, nama yang dikirim ke Presiden pada September lalu adalah Amien Sunaryadi (Wakil Ketua KPK), Waluyo (Deputi Pencegahan KPK), Haryono (Kepala Biro Perencanaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Surachmin (Inspektur Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan), Chandra Hamzah, serta Iskandar Sonhadji. Kedua nama terakhir ini pengacara. Kepada Tempo, salah satu anggota panitia seleksi, Daniel Sparingga, menjamin kualitas sepuluh calon tersebut. âSepuluh orang itu bukan malaikat, tapi yang terbaik.â Dalam proses seleksi, KPP, yang mencium bahaya lolosnya Antasari, Marwan, dan Bibit, mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka meminta Presiden mencoret nama ketiga orang itu. Adnan Topan Husodo, anggota KPP, tak yakin KPK akan menjadi lembaga yang bisa diandalkan memberantas korupsi jika dipimpin ketiga orang itu. âHasil seleksi sekadar memenuhi kuota, ada unsur kejaksaan atau polisi,â kata Adnan. Surat KPP tak berarti. Sepuluh nama dari panitia seleksi tetap dikirim Presiden ke DPR. Di DPR, isu perlunya kuota inilah yang kemudian âdimasakâ. Dua fraksi yang paling gencar âmenggorengnyaâ adalah Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar. Dari 49 kursi di Komisi Hukum, Golkar memiliki 12 kursi dan PDIP 10 kursi. âTinggal menarik beberapa orang dari fraksi lain, koalisi PDIP-Golkar sudah unggul,â ujar seorang anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Menurut dia, dengan cara ini pula mereka bisa membendung Amien Sunaryadi. âJadi, alternatifnya tinggal Waluyo atau Yasin. Dua orang ini dianggap tak seberani Amien,â kata anggota Dewan yang dikenal dekat dengan wartawan itu. l l l LOBI-LOBI terjadi dengan cepat beberapa hari menjelang uji kelayakan dan kepatutan. Pertemuan digelar di sejumlah hotel, antara lain Ritz-Carlton dan Four Seasons, Jakarta. âItu tempat bos-bos. Kalau kami hanya menunggu perintah koordinator lapangan,â ujar seorang anggota Fraksi PDIP. Pengurus fraksi yang kerap berkumpul antara lain dari Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dari pertemuan-pertemuan itulah PDIP dan Golkar sepakat menelurkan dua calon, Antasari dan Bibit, dan âmenekukâ Amien. Kepada Tempo, seorang anggota Fraksi PDIP lainnya mengaku, sebelum hari pemilihan, semua anggota Komisi Hukum Fraksi PDIP dikumpulkan dan diperintahkan memilih tiga nama: Antasari, Bibit, dan Haryono. âTiga nama itu harus diamankan,â ujarnya. PDIP, menurut sumber ini, tak memilih Marwan karena jaksa itu dianggap berperan menghentikan kasus mantan presiden Soeharto. âJuga terlalu bermain politik.â Adapun dua nama lainnya, âDiserahkan ke masing-masing anggota,â katanya. âAsal tidak Amien.â Tapi soal adanya pertemuan petinggi fraksi di dua hotel yang menelurkan kesepakatan itu dibantah Wakil Ketua Fraksi PDIP Panda Nababan. âEnggak ada itu. Anda melihat saya di sana atau tidak?â kata pria yang oleh rekan-rekannya kerap dipanggil âkorlapâ (koordinator lapangan) itu. Wakil Ketua Komisi Hukum Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin, yang sebelumnya kepada Koran Tempo mengakui adanya pertemuan di Ritz, Kamis pekan lalu membantah ucapannya. âSaya tidak tahu, saya tidak ikut,â katanya kepada wartawan Tempo Dianing Sari. Yang pasti, Golkar sepaham dengan PDIP dalam âmelenyapkanâ Amien. Menurut seorang politikus senior Golkar, partainya menggariskan tiga nama yang wajib dipilih: Antasari, Bibit, dan Chandra. Chandra, menurut sumber itu, dipilih karena dianggap lebih bisa bekerja sama ketimbang Iskandar Sonhadji. âIskandar terlalu dekat dengan LSM,â ujar sumber itu. Adapun Amien, kata sumber itu, âtidak bisa dimaafkanâ karena berperan, antara lain, menjebloskan kader-kader Golkar ke bui. Selain itu, Amien disebut yang paling ngotot meminta anggota DPR yang terlibat kasus dana Bank Indonesia diperiksa. Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Golkar, M. Akil Mochtar, mengakui di fraksinya pernah muncul suara-suara agar memilih Antasari dan Bibit. âSaya tentang. Saya bilang, kalau Bibit masuk, Amien juga masuk,â kata Akil. âKeahlian Amien di bidang komputer forensik sangat berguna memberantas korupsi yang makin canggih,â katanya. Fraksi yang sejak awal terbuka menjagokan Amien hanya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua partai ini, jika digabung, cuma punya sembilan suara. âPembantaianâ terhadap Amien terlihat saat ia menghadapi uji kelayakan dan kepatutan pada Senin pekan lalu. Anggota Dewan berebut membombardir Amien dengan berbagai pertanyaan. Serbuan pertanyaan dan saling interupsi antar-anggota bahkan sempat membuat Amien terpana. Mahfud Md. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menanyakan isu yang menyebut Amien agen Amerika. âSaya tegaskan itu tidak benar,â kata bapak tiga anak yang berperan penting di balik penangkapan Mulyana W. Kusumah, sejumlah anggota staf Mahkamah Agung, dan pengacara Probosutedjo, Harini Wiyoso, serta terbongkarnya kasus korupsi Bulog itu. Suasana sebaliknya terjadi kala tiba giliran Antasari dites. Tak ada hujan pertanyaan terhadap Antasari. Separuh lebih anggota Komisi Hukum riuh bertepuk tangan saat Antasari menjawab pertanyaan anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Herman, tentang sikapnya jika terpilih sebagai pemimpin KPK atas kasus dana Bank Indonesia yang mengalir ke DPR. âSaya akan pasang badan kalau KPK dijadikan alat untuk menzalimi orang lain,â ujar Antasari. http://forum.detik.com/showthread.php?t=7593&page=8
