Mantan Presiden Korsel Roh Moo-hyun, ini sebelum Barack Obama yang terkenal dengan Fesbukers, dialah duluan yang dikenal seorang Neters, bedanya kalau BHO Fesbukers, RMH adalah milisers..
Saya pernah nulis di liputan khusus Telekomunikasi Kompas 23 Mei 2007, tentang reformasi Budaya Birokrasi di Korsel yang salah satunya mengantarkan RMH menjadi Presiden yang dijuluki media barat ketika itu (2003) sebagai Presiden Internet... Dalam tulisan ini, saya membandingkan soal reformasi waktu perijinan di Indonesia dan Korsel.. silahkan kalau tertarik baca lagi :) elekomunikasi Rabu, 23 Mei 2007 http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0705/23/telkom/3544441.htm Optimasi "E-mail" Menuju Otomasi Birokrasi Menghilangkan Gaya Berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2004, dibutuhkan waktu 151 hari melalui 12 prosedur "meja birokrasi" untuk mengurus izin investasi (riil) di Indonesia. Sementara Korea Selatan dengan prosedur yang sama panjangnya, waktu tunggunya jauh lebih cepat (22 hari). Berarti, kalaupun prosedur (kekuasaan) tidak dapat dikurangi, terobosan mempercepat komunikasi antarmeja birokrat dapat dilakukan. Pada tahun 1997, Korsel sama halnya dengan Indonesia terhantam krisis finansial (moneter). Bedanya, Korsel telah bangkit hingga menjadi kekuatan industri baru. Saat krisis, gelombang PHK besar melanda Korsel, yaitu di perusahaan elektronika yang tengah tumbuh. Meski sama-sama "pasien IMF", Korsel mampu menstimulus korban PHK menjadi agen pengubah, yaitu mendorong terciptanya pengusaha mikro homebrew internet (pabrikasi antena murah wireless dan perangkat VoIP). Di negeri ini, beberapa pihak sering berkata-kata mutiara, "korban PHK harus mengubah paradigmanya untuk menjadi wiraswastawan". Misalnya, seorang ahli manajemen dari universitas ternama, yang juga konsultan restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (DI), mendorong terjadinya PHK dengan wacana untuk menjadi negara kompetitif. Faktanya, artikel Fokus (Kompas, 28/04/2007) mengangkat realita ahli nuklir (korban PHK PT DI) saat ini hanya mampu menjadi pedagang es krim keliling. Pelajaran dari Korsel, pemimpin negara ini telah mengetahui arah perubahan bangsanya. Gagasan pabrikasi (industri mikro) perangkat keras internet, dibarengi peningkatan supply factor penggunaan teknologi informasi (TI) berbasis internet itu sendiri, yaitu menjadi protokol kegiatan birokrasi dan perekonomian. Tahun 2000, saya pernah menanyakan kepada seorang eksekutif Bursa Saham Korsel (KSE) tentang rumus negaranya melakukan proses divestasi tanpa polemik. Jawabannya sederhana saja, dijual ke masyarakatnya sendiri (redistribusi aset). Kunci pola tersebut adalah tingginya indeks financial literate (masyarakat yang paham dan memiliki akses ke pasar keuangan). Indeks financial literate Korsel melebihi angka 70 persen penduduk dewasanya. Ini tercapai dengan terkoneksinya internet sebagai penghubung (hub) antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Kampanye budaya investasi lokal secara masif dilakukan dengan internet life style, yaitu menghidupkan fungsi e-mail sebagai protokol komunikasi. Tak heran, terpilihnya Presiden Roh Moo-hyun diakibatkan rajinnya dia memanfaatkan e-mail untuk berkomunikasi tentang beragam isu, dengan sebanyak mungkin orang Korsel. Media Barat memberinya julukan "Presiden Internet". Sementara di negeri ini, pemimpinnya malah sibuk "menertibkan" semua free e-mail dan blog yang "menyatut" ikonnya, tanpa langkah nyata untuk tune in di e-mail aslinya bersama rakyat. Optimasi birokrasi Pekan lalu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan rilis tentang rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2008. Ada tiga area kunci pelaksanaannya. Pertama, konsistensi alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan (kepentingan) nasional. Kedua, kebijakan pemerintah terkonsentrasi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dan ketiga, melakukan reformasi institusional (birokrasi) yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Rilis tersebut menekankan pelaksanaan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Hal itu menjadi sentral sejak era otonomi daerah, di mana 54 persen APBN didistribusikan ke pemerintah daerah. Naasnya, data menunjukkan alokasi anggaran terbesar (tren menaik) untuk belanja rutin pemerintah (membiayai birokrasi), bukan untuk belanja modal dan sosial yang menstimulus daya kerja dan beli rakyat. Berarti, pemerintah belum merealisasikan janjinya untuk melakukan optimasi birokrasi demi peningkatan kesejahteraan rakyat. "Push e-mail" Seperti biasa, budaya birokrasi itu "saling menyalahkan". Pemerintah pusat, juga Ketua DPR, menyalahkan pemerintah daerah sebagai sumber masalah. Keluhan sistem politik, yang gubernur dan bupati dipilih langsung konstituennya, jadi alasan lemahnya koordinasi. Kalau muter-muter terus dipolitisasi "kambing hitam", kapan majunya? Tidak ada yang salah dari tiga area kunci pemerintah di RKP 2008. Masalahnya, bagaimana pemerintah pusat-daerah mengoptimalkan peran koordinasinya secara efisien, efektif, dan ekonomis? Koordinasi sulit dilakukan, padahal media banyak memberitakan gubernur dan bupati banyak menghabiskan waktunya di Jakarta. Berarti, media koordinasi (komunikasi) itu sendiri belum ada. Wajar saja, waktu tunggu persetujuan investasi menjadi lama karena menumpuk di meja pejabat yang jarang duduk di meja kerjanya. Kita mungkin pernah menerima, dan ikut larut dalam lingkaran hot issue SMS dari para politisi. Jumlahnya tak jarang sampai ribuan karakter. Itulah komunikasi dan SMS telah menjadi media karena kekuatannya mendekati gaya hidup penggunanya. Kalau saja, pemerintah pusat mereformasi birokrasi dari sisi gaya hidup "SMS politisi", kunci terkirimnya ribuan karakter adalah handphone canggih (smartphone dan PDA) di genggaman para birokrat. Handphone tersebut juga memiliki fasilitas akses internet. Apalagi, operator seluler (GSM maupun CDMA) telah menerapkan teknologi 3G dan 3,5G untuk akses broadband internet. Belum lagi, fasilitas wi-fi di handphone yang dapat terkoneksi ke jaringan internet publik dan VoIP rakyat (karya anak bangsa). Berarti, konstruksi otomasi birokrasi dengan metode persetujuan (otorisasi) melalui e-mail sudah dapat dilakukan. Konstruksinya, nota dinas maupun html e-mail (di body e-mail terdapat fitur "klik" otorisasi ke server pemerintah pusat-daerah) akan terkirim ke handphone para birokrat, yang telah di-setting aplikasi push e-mail. Sama halnya dengan SMS, terdengarlah ring notification tentang adanya e-mail masuk. Meski jalur birokrasi tak bisa dipangkas, konstruksi push e-mail yang dikelola "semudah menerima dan mengirim SMS" akan mempercepat arus kerja. Dari sisi ini, meski sederhana, pemerintah dapat memulai optimasi birokrasi bukan di ruang seminar dan rilis semata. Masalahnya, adakah terobosan out of the box? Yanuar Rizky Analis Independen, Forum Aspirasi Indonesia Situs Web: www.elrizky.net 2009/5/24 Agus Hamonangan <[email protected]>: > > > http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/05/23/11280479/sebelum.terjun.roh.tulis.surat.bunuh.diri > > SEOUL, KOMPAS.com — Sebelum mengakhiri hidup dengan cara terjun dari tebing, > mantan Presiden Korsel Roh Moo-hyun (62) menulis surat bunuh diri untuk > keluarga. > > Pengacara Roh, Moon Jae-in, dalam konferensi pers, Sabtu (23/5), mengatakan, > kliennya bunuh diri karena merasa bersalah atas kasus korupsi yang > dituduhkan kepadanya. > > Televisi MBC melaporkan, Roh dalam suratnya menulis, "Segalanya menjadi > sulit, saya meminta maaf karena membuat banyak orang menderita." Dalam surat > itu Roh juga berpesan agar jenazahnya dikremasi. > > Roh dipastikan tewas bunuh diri setelah melompat dari sebuah tebing di > belakang rumahnya di daerah terpencil. Skandal korupsi yang membelitnya > membuat Roh nekat mengakhiri hidup dengan cara tragis. > > Roh sempat dilarikan ke Rumah Sakit Busan National University di pinggiran > kota Busan sekitar pukul 08.15, tetapi nyawanya tak tertolong. Ia dinyatakan > tewas pada pukul 09.30 dengan luka parah di kepala. > > ONO > Sumber : AP > > ------------------------------------ ===================================================== Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://epaper.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: [email protected] [email protected] 5.Untuk bergabung: [email protected] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[email protected] mailto:[email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
