Mas Bagus. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani, memang ada benarnya. Dalam buku sejarah tentang kemerdekaan Indonesia memang tidak pernah ditulis bahwa ketika Indonesia ingin merdeka kita dibebani utang penjajah Belanda dan saya kurang tahu berapa jumlah pastinya. Pada KMB (Konferensi Meja Bundar) disepakati oleh pemerintah kita, waktu Bung Karno, Indonesia harus merdeka dengan resiko apapun termasuk mewarisi hutang kolonial Belanda. Kita harus menghragaai sikap Bung Karno yang begitu berani menanggung resiko melunasi hutang kolonial Belanda, yang penting Indonesia merdeka dan diakui oleh seluruh dunia. Kalau anda ingin mengecek kebenaran tulisan saya ini, coba anda tanyakan ke ahli-ahli ekonomi dan sejarahwan kita. beberapa kali saya menghadiri diskussi dan seminar tentang sejarah politik dan perekonomian Indonesia, para sejarahwan dan ahli ekonomi sering menyinggung masalah ini. Wassalam, Priatna
--- Pada Sen, 29/6/09, Alpha Bagus Sunggono <[email protected]> menulis: Dari: Alpha Bagus Sunggono <[email protected]> Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Menkeu: Utang Ada Sejak Indonesia Lahir Kepada: [email protected] Tanggal: Senin, 29 Juni, 2009, 9:44 AM Ini omongan ngelantur apa ya? Jaman Indonesia lahir, katakanlah masa mata uang terjadi konversi dari mata uang jepang, ke ori. Pada saat Agresi Belanda, ada 2 pemakaian mata uang, yaitu ori / rupiah di daerah Indonesia, dan gulden untuk daerah pendudukan Belanda. Trus ini siapa ngutang siapa tho ?? Stetement yang sungguh aneh, utang sudah ada sejak Indonesia lahir .... Pada 29 Juni 2009 14:56, Agus Hamonangan<[email protected]> menulis: > > > Laporan wartawan PERSDA Hasanuddin Aco > > http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/06/29/1321473/Menkeu.Utang..Ada.Sejak.Indonesia.Lahir > > JAKARTA, KOMPA.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, > utang luar negeri Indonesia sudah ada sejak negara ini lahir. > > "Pembiayaan APBN melalui utang bukan hal baru. Sejak negara ini lahir sudah > ada utang," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di > Gedung DPR Jakarta, Senin (29/6). > > Sri Mulyani yang juga Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian ini > hadir didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Deputi > Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono. Rapat kerja khusus membahas > tentang posisi dan pengelolaan utang dalam rangka kesinambungan fiskal > > Sri Mulyani mengatakan, zaman Orde Lama pembiayaan melalui utang dilakukan > pemerintah saat itu untuk pembiayaan politik. "Politik konfrontasi dan > kondisi ekonomi saat itu memburuk, maka utang diperlukan," kata dia. > > Kebijakan itu berlanjut hingga zaman Orde Baru. "Utang pemerintah Orba > adalah komposisi utang masa lalu," ujarnya. > > Dia menambahkan, kebijakan utang berlanjut sejak jaman reformasi, mulai dari > Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati, dan presiden > sekarang (Susilo Bambang Yudhoyono). "Ada masalah masa lalu yang confuse dan > disampaikan sekarang, padahal banyak hal yang telah berubah dan upayakan > perbaikan utang tidak seperti masa lalu, seperti transparansi dan > sebagainya," kata dia. > > Sementara itu, Pjs Gubernur BI Miranda Goeltom dalam bahan tertulis yang > disampaikan ke Dewan mengatakan, dalam pengelolaan utang pemerintah, Bank > Indonesia senantiasa berkoordinasi secara aktif guna menjaga kesinambungan > fiskal. "Untuk pengelolaan utang dalam negeri, BI akan senatiasa berperan > sebagai pelaksana lelang surat utang pemerintah, termasuk penatausahanya," > kata Miranda. > > Adapun untuk pengelolaan utang luar negeri, Bank Indonesia berperan dalam > menatausahakan utang luar negeri pemerintah. "Termasuk melaksanakan > penarikan dan pembayaran utang luar negeri untuk dan atas nama pemerintah," > tuturnya. > > PERSDA Hasanuddin Aco
