Harian Kompas tempat iklan itu dimuat telah memberikan batas yang jelas
terhadap iklan terlarang. Kalau tidak salah, iklan terlarang bagi Kompas adalah
iklan rokok, iklan yang menunjukkan adanya insan berciuman, iklan sensitif SARA
, iklan berbau teror ataupun iklan narkoba. Jadi, jika Kompas sudah memuatnya,
maka kecil kemungkinan iklan SBY-Boediono Satu Putaran melanggar hukum.
Nah, iklan lazimnya adalah bentuk umbar-mengumbar harapan. Namanya iklan, penuh
umbar-mengumbar.
Marilah bandingkan dengan iklan sabun mandi. Dahulu Unilever pernah sesumbar
bahwa 9 dari sepuluh bintang film memakai sabun Lux. Sampai sore ini ratusan
produsen sabun internasional lainnya belum juga membawa kasus iklan Lux ini ke
pengadilan.
Sebetulnya mengangkat masalah ini sama saja membuat pihak yang dipersoalkan
meningkat ratingnya. Mungkin hal demikian itulah pasalnya mengapa ratusan
produsen sabun mandi tidak ambil pusing iklan sabun mandi Lux, yang katanya
dipakai oleh 9 dari 10 bintang film. Hal yang sama juga terjadi ketika banyak
pihak menuding Boediono adalah neo-lib. Semakin itu dipersoalkan, semakin naik
pula pamor Boediono di kalangan awam. Jangan lupa, apakah pemilih itu bertitel
profesor atau bertitel PRT suaranya dihitung pas: satu dan satu.
You know why? Boedino jadi Pop gitu lho! Wong isti siri Nasarudin, saksi kunci
kasus ketua KPK saja sudah jadi bintang, padahal mestinya tidak demikian
dimata kaum intelektual dan kalangan moralis. Bahkan tangannya konon kini
sering dicium pengagumnya, orang mengagumi popularitasnya seperti Luna Maya.
Jadi tidak aneh (bagi kaum awam) ketika istri siri Nasarudin justru
melambaikan tangan ke arah wartawan.
Untuk FPK tahu, soal putaran-putaran pilres dan sebagainya tidaklah dimengerti
kaum awam. Tiga dari 10 orang calon pemilih yang saya tanya tidak paham arti
putaran kedua dan putaran kesatu. Dan, 2 orang dari 10 orang tidak mau pusing
apakah putaran pertama atau kedua, atau malah tidak ambil pusing apakah pemilu
ini akan mutar-mutar terus.
You know what? Rakyat kita sudah mengalami kebablasan sosialisasi pilkades,
pilkada dan pilpres.
--- On Fri, 7/3/09, Agus Hamonangan <agushamonan...@yahoo.co.id> wrote:
From: Agus Hamonangan <agushamonan...@yahoo.co.id>
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Iklan "Satu Putaran" Bukan Iklan SBY-Boediono
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Date: Friday, July 3, 2009, 9:50 AM
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/07/03/ 08285911/ Iklan.Satu.
Putaran.Bukan. Iklan.SBY- Boediono
JAKARTA, KOMPAS.com — Serangan telak Jusuf Kalla kepada Susilo Bambang
Yudhoyono mengenai iklan "pemilu satu putaran" yang dibuat oleh Direktur
Lingkaran Survei Indonesia Denny JA seakan menjadi bumerang bagi kubu
SBY-Boediono.
SBY membantah iklan itu berasal darinya. Sekjen Partai Demokrat yang juga Tim
Kampanye Nasional SBY-Boediono, Marzuki Alie, juga membantah jika iklan
tersebut merupakan bagian dari kerja tim sukses memenangkan SBY-Boediono.
"Iklan itu tidak ada hubungannya dengan tim sukses," kata Marzuki saat
dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (3/7) pagi ini.
Ia menganggap, iklan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat atas
pasangan calon yang didukungnya. "Kita harus tahu konteksnya. Dalam UU tidak
ada yang melarang partisipasi masyarakat. Orang mau menyukseskan siapa saja
boleh. Kalau tidak melanggar hukum, ya sama saja. Kami juga sering terima
partisipasi masyarakat dalam bentuk kaus dan sebagainya, tidak bisa dilarang,"
ujarnya.
Beberapa waktu lalu, seusai menjadi narasumber pada rilis hasil survei
Indonesia Development Monitoring, fungsionaris Demokrat, Ruhut Sitompul, sempat
menyatakan bahwa Lingkaran Survei Indonesia telah menjadi bagian dari konsultan
kampanye SBY-Boediono. Namun, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Marzuki
membantahnya. "Enggak benar Ruhut itu. Enggak ngerti dia. Tanya saja ke Fox
(konsultan kampanye SBY-Boediono) , tidak ada itu," kata Marzuki.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum merasa aneh
jika gerakan pemilu satu putaran dipersoalkan. "UUD dan UU Pilpres sudah
memberikan dasar kuat untuk pemilu satu atau dua putaran. Pasangan calon
ataupun tim pendukung punya dasar kuat untuk berjuang satu atau dua putaran.
Kalau dikatakan tidak demokratis, mungkin perlu belajar lagi," kata Anas.
[Non-text portions of this message have been removed]
