Lha yang mendesak2 supaya JK mengajukan diri jadi Capres siapa ya... sekarang sudah gagal mau di jungkal . logikanya ga masuk otak saya. Sudah gitu, mulai deket2 ke pemenang pemilu pula. moral pecundang banget. Hayo Pak JK, kalau sama pak SBY berani, sekarang tunjukkan kalau Bapak bisa menjaga harga diri partai, jangan orang2 yang mencla-mencle menguasai partai, Pak. HQQ
________________________________ From: Agus Hamonangan <agus.hamonan...@gmail.com> To: forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Sent: Thursday, July 9, 2009 10:00:02 AM Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Wacana Munaslub Golkar Terlalu Dini Dibicarakan Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/09/0837070/Wacana.Munaslub.Golkar.Terlalu.Dini.Dibicarakan JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar dinilai masih terlalu dini untuk dibicarakan karena Pemilihan Umum Presiden 2009 baru saja berlangsung kemarin, Rabu (8/7). Hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun belum dikeluarkan. Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Poempida Hidayatulloh dalam pesan singkatnya, Rabu malam. "Tidaklah beralasan dan terlalu dini, jika ada DPD Partai Golkar yang menyuarakan Munaslub, karena proses perhitungan suara belum berakhir," ungkap Poempida. Pasca pencalonan diri Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menjadi calon presiden, berembus kabar penyelenggaraan Munaslub segera dari internal Golkar jika pria asal Sulawesi Selatan ini gagal meraih tampuk kekuasaan istana. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei hingga H+1 Pilpres ini, posisi JK-Wiranto masih berada di posisi juru kunci setelah SBY-Boediono dan Mega-Prabowo. Poempida berharap semua kader Golkar tidak mudah terprovokasi oleh hasil hitung cepat yang disebutnya hanya bersifat indikasi dan tidak mengikat. "Perlu saya ingatkan kembali bahwa quick count tersebut pasti bermasalah, karena DPT bermasalah belum 100 persen diperbaiki. Laporan mengenai orang yang tidak memilih pun belum jelas. Kita tunggu saja laporan dari KPU untuk menyikapi semua ini," tandas Poempida.
