Selama 4 hari setelah hari pencontrengan 8 Juli saya melihat ruang gerak Mega-Pro dibatasi oleh media TV dan cetak yang ada. Porsi pemberitaan lebih banyak kepada citra kemenangan SBY-Boediono. Paparan media seolah-olah memberi masukan kepada rakyat seakan "mengenyek" kandidat nomor 1 & 2
Diri JK pun tidak lepas dari "kerugian" dimana kekalahan dirinya diamputasi melalui "citra ala media" yang berulang-ulang menayangkan pembicaraan JK - SBY, walaupun dengan iming-iming adanya sikap kenegarawanan. Saya melihat media TV mulai terlalu jauh meletakan dirinya tidak seimbang. Kebebasan media mulai tidak menentu arahnya dan para presenter (anchor) sudah terlalu jauh bertindak seakan menghakimi itu hal yang biasa. Sudah tidak terlihat tanggung jawab moral ke-Indonesia-an para presenter ini sama sekali. Dimana rasa nasionalisme dan kebangsaan mereka. Saat ini pikiran masyarakat seakan diajak melupakan persoalan DPT yang ambrul adul. Usaha Prabowo mempermasalahkan DPT Pilpres dipersempit ruang pemberitaannya dan hilang sejak beberapa hari ini. Apa mereka lupa bahwa demokrasi yang kita bangun dengan susah payah akan dinodai dengan perilaku media TV dan cetak ini. Dimana tanggung jawab mereka? Kemana arah demokrasi yang mau mereka bawa? Kita harus sadar apa yang dimenangkan oleh SBY akan membawa bangsa dan negara ini kepada semi otoriterisme. Jika rancangan UU Keamanan Dalam Negeri disetujui DPR maka besar kemungkinan akan ada amendemen yang arahnya seperti "Internal Security Act (ISA)" di Malaysia dan Singapura. Kalau ini terjadi jebol kebebasan media TV dan Cetak termasuk kebebasan bicara dan berkumpul. Saya tidak mengatakan apa yang direncanakan dan diperoleh SBY itu jelek secara keseluruhan. Sejarah membuktikan, bangsa dan negara kita ini memang terbiasa dengan rejim-rejim otoriter "ala budaya raja jawa" , namun jangan kita mengulang sejarah dimana rejim itu cenderung akan bercokol seumur hidup. Kenapa saya katakan begitu, karena sudah ada arahnya untuk kembali kepada kemurnian UUD 45. Kalau ini terjadi, maka jangan diharapkan ada Pilpres lagi di 2014. Sekali lagi harus ada mekanisme "check & balance" untuk mengimbang semi otoriterianisme. Bangun cipta dan lahirkan seakan kita kaum rakyat tidak khawatir dengan semi otoriterianisme itu. Seberat apapun rejim itu tetap harus dipelihara demokrasi yang ada dengan dijaminnya "check & balance". Jika muncul rejim yang akan menguasai lembaga eksekutif dan legislatif, maka harus ada perimbangan. Salah satunya adalah dengan kesadaran membangun oposan yang kuat atau bentuk lainnya. Harusnya media TV dan cetak bisa membawa rasa sadar itu kepada masyarakat dengan membuka selebar-lebarnya berita tayangan dan jalan bagi tercipta "check & balance" untuk mengimbang semi otoriterianisme. Perbuatan Prabowo merupakan salah satu upaya itu dan sebagai jembatan emas bagi menjaga sendi-sendi demokrasi. Komplain Prabowo soal DPT harus diberi ruang selebar-lebarnya seperti ruang yang diberikan Media TV dan Cetak kepada SBY. Fair dong, apalagi Media TV dan Cetak harus ingat kemungkinan akan adanya ISA seperti yang disampaikan diatas Jika Prabowo sudah nasibnya tidak diberikan "space" sama sekali, saya himbau agar si Umar mulai memikirkan dan masuk ke jalur Media TV dan Cetak Internasional, hal serupa seperti yang dilakukan politisi pro rakyat di Iran karena Media TV dan Cetak di negeri ini juga sudah tumpul. Wasalam BETA
