Trims postingan Pak Suryopratomo.
Sekarang Papua sedang bergolak.
Saya tantang pemerintahan SBY-Budiono dan semua pendukungnya di milis ini untuk
menyelesaikan secara tuntas, sama halnya dengan hasil kerja JK yang menuntaskan
konflik Ambon, Poso dan Aceh.
Muslimin B.Putra
--- Pada Sel, 14/7/09, Suryopratomo <suryo_prat...@yahoo.com> menulis:
Dari: Suryopratomo <suryo_prat...@yahoo.com>
Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Jangan Anggap Sepele Papua
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Selasa, 14 Juli, 2009, 8:35 PM
Jangan Anggap Sepele Papua
Rabu, 14 Juli 2009 16:44 WIB
Kasus penembakan yang menewaskan seorang karyawan PT Freeport asal Australia,
Drew Nicholas Grant (38), di kawasan lokasi pertambangan di Timika, Papua,
akhir pekan lalu membukakan mata kita bahwa ada persoalan yang belum bisa kita
selesaikan di
wilayah Indonesia paling Timur tersebut.
Tahun 2002 peristiwa yang hampir sama terjadi juga di sana. Ketika itu terjadi
penembakan yang dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka pimpinan Antonius
Wamang terhadap dua orang guru asal Amerika Serikat, yang kebetulan sedang
berada di Timika.
Tepatlah apabila pemerintah segera memberikan perhatian khusus terhadap kasus
ini. Bukan hanya karena ada tindakan kejahatan dengan menggunakan senjata api,
tetapi yang menjadi korban juga adalah warga negara asing. Ini akan berpengaruh
terhadap citra keamanan Indonesia di mata internasional.
Sejak lama Papua memang menjadi hotspot bagi kita. Selalu dimunculkan kesan
bahwa daerah itu masih bergolak dan kita tidak mampu untuk menanganinya secara
baik. Dan berbagai peristiwa yang membenarkan persepsi itu memang selalu saja
terjadi.
Internasionalisasi setiap persoalan yang terjadi di Papua juga sangatlah kuat.
Meski secara resmi baik Amerika Serikat ataupun Australia selalu menghormati
kedaulatan Indonesia, namun di sisi lain mereka selalu terlibat dalam persoalan
di Papua. Salah satunya dilakukan anggota Kongres AS, Eny Faleomavaega yang
terus
menyuarakan perlunya diberikan hak referendum bagi masyarakat Papua untuk tetap
bergabung dengan Indonesia atau memisahkan diri.
Persoalannya tidak bisa dilepaskan dari motif ekonomi. Papua adalah tanah yang
sangat kaya dengan sumber daya alam. Berbagai jenis tambang dan mineral
tersimpan di dalamnya. PT Freeport sejauh ini sudah menikmatinya dengan dua
gunung emas dan
juga tembaga yang sudah berhasil keruk selama berpuluh-puluh tahun.
Diyakini masih banyak gunung-gunung yang lain, yang menyimpan harta karun yang
tidak ternilai harganya.Atas dasar itu memang kita tidak boleh membiarkan
gejolak sekecil apa pun terjadi di sana. Itu bukan hanya penting bagi
penciptaan kedamaian dan ketenteraman untuk saudara-saudara kita yang tinggal
di Tanah Papua, tetapi juga untuk tidak memberi kesempatan kepada kepentingan
asing menggoyah kedaulatan negara kita.
Berbagai peluang sekecil apa pun yang terjadi di Papua selalu dijadikan pintu
bagi kepentingan itu untuk masuk dan makin menggoyahkan Papua. Dalam kasus
terakhir misalnya, pihak Kepolisian Australia meminta izin untuk mengirimkan
anggotanya
melakukan penyidikan ke Papua. Anehnya, dengan mudah kita memberikan izin,
padahal di sisi lain itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk menegakkan hukum
secara
mandiri.
Seperti halnya mereka yang tidak akan pernah membiarkan polisi kita melakukan
penyidikan ke Australia, seharusnya kita tidak mengizinkan mereka untuk datang
ke sini. Sebaliknya kita tunjukkan profesionalitas kepolisian kita untuk bisa
menangani
setiap kasus hukum yang terjadi di negara ini dengan baik dan bahkan aparat
hukum yang lain dijamin akan bisa menegakkan aturan secara tegas.
Di sinilah memang inti persoalan yang kita hadapi. Meski sudah 64 tahun
merdeka, namun kita belum juga mampu menyelenggarakan kehidupan bernegara
secara baik. Kita belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Termasuk kepada
mereka yang tinggal di Papua.
Jujur harus kita katakan bahwa kehidupan saudara kita di Papua jauh tertinggal
di bandingkan daerah lain. Kita harus mengakui bahwa kita kurang memberikan
perhatian terhadap saudara-saudara di Papua. Kita baru tersadar untuk
memperhatikan mereka
ketika ada persoalan yang terjadi di sana. Pemerintah daerah yang seharusnya
menjadi wakil dari pemerintah pusat tidak cukup
menunjukkan keberadaannya di sana.
Besarnya dana yang diberikan kepada Papua untuk pembangunan tidak terlaksanakan
dengan optimal, sehingga belum mampu untuk
menyejahterakan masyarakat di sana.
Kita harus mengubah cara pendekatan untuk bisa mengangkat masyarakat Papua agar
paling tidak sama dengan masyarakat yang tinggal di daerah lain. Kita harus
kerahkan putra-putra terbaik bangsa untuk memikirkan cara membangun Papua yang
lebih beradab dan lebih menyejahterakan.
Cara yang kita terapkan sekarang jelas tidak akan bisa mengangkat
ketertinggalan Papua. Kalau kita tidak mengubahnya, maka berbagai persoalan
yang lebih pelik akan muncul di sana dan itu bisa membahayakan keutuhan
nasional.
Kita jangan main-main dengan persoalan di Papua. Karena begitu banyak
kepentingan yang berkumpul di sana dan salah-salah kita menanganinya maka
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan menjadi taruhannya. (suryopratomo@
metrotvnews. com)
