Setuju, 9 buat pidatonya. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
-----Original Message----- From: [email protected] Date: Sun, 19 Jul 2009 22:18:00 To: <[email protected]> Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Saya Memberi Nilai Sembilan Terhadap Pernyataan Presiden SBY Kalau Presiden SBY, yang selama ini terkenal santun dan sangat berhati-hati dalam berbicara, sampai mengeluarkan kata-kata seperti dalam pernyataannya Jumat, 17 Juli 2009 yang lalu, maka hal itu tentu sudah diperhitungkannya benar. Kita bahkan bisa melihat bahwa pernyataan itu diucapkan berdasarkan sebuah teks tertulis. Oleh karena itu pernyataan tersebut boleh dikatakan "hati-hati bin hati-hati" atau "he mean it". Saya tidak melihat bahwa ada yang berlebihan dalam pernyataan Presiden SBY. Bahkan menurut hemat saya memang begitulah seyogianya pernyataan seorang presiden di sebuah negara yang demokratis. 1. Secara Eksplisit Pernyataan Itu Tidak Mengait-ngaitkan Hasil Pemilu: Saya sudah melihat rekaman video pernyataan tersebut di youtube, dan melihat intonasi serta ekspresi wajah Presiden SBY. Saya juga sudah membaca transkripsi pernyataan itu--yang tersedia di banyak situs internet--dua atau tiga kali. Saya samasekali tidak melihat bahwa Presiden SBY nyata-nyata mengaitkan peristiwa pengeboman itu dengan pemilu, dan tidak juga melihat bahwa dia sedang menuduh sebuah kelompok yang kalah dalam pemilu sebagai otak pengeboman: Presiden SBY mengatakan bahwa banyak orang yang bertanya kepadanya apakah teror bom ini ada kaitannya dengan pemilu. Lalu dia mengatakan bahwa hal tersebut masih akan diusut. Kita tidak bisa asal menuduh tanpa pembuktian secara hukum. Tapi kata SBY lebih jauh, memang dia mendapat laporan intelijen bahwa ada sejumlah ucapan dan kegiatan melawan hukum yang akan dilakukan oleh fihak-fihak tertentu berkaitan dengan pemilu, yang ingin membawa negara ke dalam kekacauan. (Latihan menembak. Pendudukan kantor KPU. Membuat Indonesia menjadi seperti Iran, dsb). Apakah teror bom tersebut berkaitan dengan sejumlah ucapan dan kegiatan tersebut, itu masih akan diusut, kata Presiden SBY. Tapi seandainya pun ucapan dan tindakan yang hendak menggagalkan pemilu itu tidak berkaitan dengan teror bom, itu tetaplah harus dihentikan, karena negara ini adalah negara demokrasi dan negara hukum. Secara khusus Presiden SBY memang berbicara tentang "sebagian dari kita" yang di masa lalu terlibat dalam tindak kejahatan penculikan, pembunuhan dan pengeboman dan masih bebas berkeliaran. Tapi kata Presiden SBY, percayalah kali ini negara akan mengejar mereka dan tak akan membiarkan mereka lagi menjadi drakula-drakula yang menyengsarakan rakyat. Bahwa Presiden SBY tidak memfokuskan diri berbicara tentang teror bom dan korban, itu bisa saya mengerti. Dia adalah seorang presiden. Dia bukan dai, pendeta, psikolog atau terapist. Dia harus melihat persoalan dan berbicara dalam lingkup yang besar dan luas. 2. Setiap Peristiwa adalah Panggung untuk Melakukan Komunikasi Politik: Orang menyalahkan Presiden SBY karena memakai peristiwa pengeboman itu sebagai panggung politik dan mempolitisasinya bagi kepentingannya. Ini juga adalah suatu hal yang menggelikan dan mengherankan saya. Presiden itu adalah sebuah jabatan politik, dan karena itu setiap peristiwa adalah panggung baginya untuk menyampaikan komunikasi politiknya, kepada rakyatnya mau pun kepada lawan-lawan politiknya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh SBY itu juga dilakukan oleh para presiden atau perdana menteri negara lain. Bahkan oleh para presiden Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Mahatir Mohamad, Ahmadinejad, Sukarno, Suharto, Lee Kwan Yew, Margareth Thatcher, Indira Gandhi--you name it--semua melakukannya, yaitu memakai setiap peristiwa sebagai panggung politik untuk melemparkan isyu bagi kepentingan politiknya. Dan mereka memang harus melakukan itu, karena presiden atau perdana menteri adalah sebuah jabatan politik. Presiden atau perdana menteri bukanlah pendeta atau dai. Ahmadinejad, setiap kali selesai sholat Jumat di masjid Universitas Teheran, selalu berpidato menyerang musuh-musuhnya di dalam negeri (kaum reformis) dan di luar negeri (AS dan Zionisme Israel). Dia bukan memakai kesempatan itu untuk memberikan tausyiah atau siraman rohani. Dan seperti halnya SBY, dalam melakukan "aksi panggungnya" para presiden dan perdana menteri itu juga selalu mengandalkan "laporan intelijen" sebagai sumbernya. Mahatir Mohamad, apalagi. Entah meresmikan kebun kelapa sawit atau meluncurkan type mobil Proton yang baru, dia acapkali hanya berbicara 10% tentang perkebunan atau industri. Selebihnya dipakai untuk menyerang lawan-lawannya di partai oposisi atau pun di kubu Barisan Nasional. Sukarno sami mawon. Boleh jadi panggungnya adalah Kongres GMNI. Tapi alih-alih bicara tentang pemuda, dia berbicara tentang kapitalis birokrat (kapbir), antek-antek nekolim, atau musuh-musuh revolusi yang ada di Angkatan Darat. Suharto juga begitu. Di sebuah panggung HUT ABRI dia menyerang para lawannya (Petisi 50), mengidentikkan dirinya sebagai Pancasila, dan menuduh mereka yang mengkritiknya sebagai melawan Pancasila. Atau dalam sebuah perjalanan pulang dari KTT Non Blok di Beograd, dia "nyelonong" membicarakan beberapa elemen tentara yang dianggapnya melawannya, dan tiba-tiba berkata dengan sangat emosional, "Biar jenderal sekali pun akan saya gebuk......" Atau setelah berbicara tentang bagaimana caranya melakukan kawin-suntik sapi atau membuat makanan ternak di Tapos, di hadapan para Komandan Korem, dia berbicara tentang dwi-fungsi dan mengamankan pembangunan. Gus Dur juga begitu. Di masa dia menjabat sebagai presiden, setiap hari Jumat pagi kita selalu bertanya-tanya: "Di masjid mana dia hari ini akan sholat? Dan siapa lagi yang ditembaknya kali ini?" 3. Adalah Wewenang Presiden untuk "Bermain-main" dengan Laporan Intelijen: Orang juga banyak menyalahkan Presiden SBY dalam kaitan dengan apa yang dikatakannya sebagai "laporan intelijen" itu. Ini juga adalah sebuah hal yang menggelikan. Mengertikah orang sebenarnya tentang apa yang disebut sebagi "laporan intelijen" itu? "Memain-mainkan" informasi intelijen atau bahkan menggunakan intelijen untuk kepentingan jabatannya (sampai kepada batas-batas tertent) adalah kewenangan setiap presiden dan perdana menteri. (Dan intelijen--terutama intelijen negara--memang didirikan untuk melayani presiden atau perdana menteri). Nixon memakai agen-agen CIA untuk menyadap markas Partai Demokrat di Watergate. Presiden Bush Sr menyuruh CIA untuk mengaduk-aduk timbunan arsip lama, untuk mencari paspor Bill Clinton (capres waktu itu) dalam upaya membuktikan bahwa lawannya itu pada saat masih mahasiswa pernah bepergian ke Uni Soviet dan atas biaya pemerintah Uni Soviet. Kita tentu masih ingat dengan kasus senjata kimia pemusnah massal yang dituduhkan AS sedang dibuat oleh Saddam Husein dan yang dipakai sebagai alasan untuk menyerbu Irak. Senjata itu tidak pernah ada. Tapi Presiden Bush berkali-kali mengatakan di depan media massa bahwa dia memiliki bukti berupa laporan intelijen bahwa senjata itu memang ada. Di fihak lain, walaupun tidak diniatkan untuk menjadi "hoax", laporan intelijen tetap saja diasumsikan sebagai penuh dengan kemungkinan tipu-tipu, ketika dia sedang mengalir dari bawah ke atas (ke presiden). Bisa saja laporan itu datang dari sumber-sumber yang memang ingin melakukan penyesatan. Kemudian juga--dalam jenjang tertentu--bisa saja laporan itu dipermak oleh fihak-fihak tertentu agar ketika Presiden nanti membuat keputusan, maka keputusan itu akan menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Karena itu laporan tersebut harus diverifikasi dan di-scrutinize. Dan tugas untuk melakukan hal tersebut adalah tanggung jawab kepala atau direktur lembaga intelijen itu sendiri. Karena itu kepala lembaga intelijen negara tersebut haruslah orang yang sangat dipercaya oleh Presiden. Disebabkan intelijen yang penuh tipu-itipu itu bekerja "di bawah tanah", maka dia memiliki potensi untuk menjadi sesuka-sukanya. Oleh karena itulah di negara-negara demokrasi ruang gerak intelijen itu harus dibatasi oleh undang-undang. Sinyalemen intelijen selalu harus diproses secara hukum. Memang kadang-kadang ada saja sinyalemen intelijen yang langsung dieksekusi tanpa melalui proses hukum. Tapi kalau hal tersebut sampai ketahuan oleh masyarakat, akibatnya bisa fatal kepada pimpinan lembaga intelijen tersebut, atau bahkan kepada presiden. (Di negara-negara otoriter dan diktator, maka "laporan intelijen" adalah kebenaran. Karena itu apa yang menjadi sinyalemen KGB pada masa Uni Soviet, SS pada masa Nazi Jerman dsb, itulah hukum). Kasus Munir itu adalah sebuah contoh. Kalau dia memang benar adalah musuh negara, maka berdasarkan sinyalemen intelijen, seharusnya polisi-lah yang menangkapnya, mengumpulkan bukti-bukti dan menyeretnya ke pengadilan. Tapi para petinggi badan intelijen (drakula-drakula yang masih bergentayangan itu) langsung saja mengeksekusinya. Sayang penegakan hukum masih amburadul. Kalau tidak, seharusnya drakula-drakula itu sudah musti masuk ke penjara. Kasus penghilangan orang secara paksa pada masa-masa sebelum 1998 adalah contoh yang lain lagi. Orang-orang itu diculik dan dilenyapkan karena dianggap sebagai musuh negara. (Dan yang menganggapnya musuh negara adalah intelijen Kopassus "pulak"), Kalau negara kita masih tetap berada dalam sistem pemerintahan diktator dan otoriter Suharto, maka kasus tersebut akan didiamkan begitu saja. Tapi ketika negara kita berada dalam era demokrasi, maka diusutlah kasus tersebut. Hanya sayangnya, disebabkan oleh hukum yang amburadul, lagi-lagi drakula-drakula itu masih terus bergentanyan. Sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan sepanjang digunakan untuk kepentingan negara, maka saya rasa tidak ada salahnya kalau presiden mengumbar-ngumbar "what so called" laporan intelijen. Dan mengenai apa yang disebut sebagai "kepentingan negara", maka marilah kita memberi sedikit toleransi kepada presiden untuk juga boleh menfasirkannya. Bagaimana pun, dialah kepala negara. 4. Drakula dan Kentut: Orang juga menyalahkan Presiden SBY karena mengangkat isyu "drakula" dan menganggapnya sebagai memecah-belah bangsa. Ini juga adalah hal yang mengherankan saya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kalau dalam pernyataannya itu Presiden SBY sengaja "menembak" fihak tertentu, maka itu pasti karena dia tahu benar apa yang sedang dilakukan oleh fihak tertentu itu, dan merasa bahwa mereka sudah sangat keterlaluan. Para elit di atas sana tentu sudah sama-sama tahu siapa berbuat apa. Itu sama saja dengan kita yang hidup bersama dalam sebuah tempat kost. Kalau kita sama-sama berada di sebuah ruangan dan ada yang kentut, maka kita tentu bisa mengetahui siapa yang kentut itu. Karena kita tahu apa yang dimakan (atau tidak dimakan) oleh masing-masing kawan kita itu. 5. Sedikit Fairness untuk Presiden SBY: Satu jam setelah terjadinya persitiwa pengeboman, di milis forum-pembaca-kompas ini saya menurunkan postingan (No. 131888) yang berbunyi: Menurut hemat saya apa yang sedang terjadi di Ritz Carlton, J.W.Mariott dan Timika ini adalah pekerjaan kelompok politik yang tidak suka dengan pemilu yang telah berjalan baik, dan yang tidak suka dengan Indonesia yang semakin demokratis. (Ini bukan pekerjaan Kelompok JI dan Kelompok OPM. Atau, kalau pun terlibat, mereka hanyalah alat). Kelompok ini ingin menyeret Indonesia untuk masuk dalam chaos, agar mereka memiliki peluang untuk terus bermain. SBY sedang "digoyang". Oleh karena itu inilah saatnya bagi SBY untuk berkata-kata dan bertindak dengan tegas. Jangan lagi hanya berlindung di balik retorika "menyerahkan penyelesaiannya pada proses hukum yang berlaku". Sikat! Tangkap! Hancurkan. Dan SBY punya modal untuk itu. Dia memiliki lebih dari 60% suara pemilih. Oleh karena itu bukan main senangnya saya ketika sorenya saya mendengar Presiden SBY memberikan pernyataannya. Presiden SBY sudah memenuhi harapan saya sebagaimana yang telah tuliskan di pstingan saya: Dia mengajak rakyat untuk melihat peristiwa ini sebagai kemunduran terhadap proses perkembangan demokrasi, terutama dalam kaitan dengan pemilihan umum presiden yang baru selesai kita lakukan. Presiden SBY juga sudah memberi peringatan kepada rakyat agar waspada tentang kemungkinan adanya gerakan-gerakan yang ingin membatalkan hasil pemilu dengan cara-cara di luar hukum, dan yang akibatnya akan membawa negara ke dalam kekacauan. Presiden SBY juga sudah memberi "warning" kepada lawan-lawan politiknya agar jangan memancing di air keruh, dan berjanji akan menindak-tegas siapa pun yang mencoba-coba melakukannya. Saya bukan pemilih SBY. Dalam pemilu presiden saya memilih JK karena saya suka dengan gaya kepemimpinannya. Tapi ketika Presiden SBY melakukan gaya kepemimpinan sebagaimana yang saya harapkan, maka tentu saja saya harus bersikap fair. Oleh karena itu terhadap pernyataannya atas persitiwa pengeboman di Ritz Carlton dan J.W. Marriot tersebut, saya memberinya nilai sembilan (dalam skala 1 s/d 10). Presiden SBY sudah memenuhi sedikit harapan saya tentang kepemimpinan yang tegas dan berani untuk rakyat yang beragam maunya dan ngeyel, dan yang sedang belajar berdemokrasi ini. Mula Harahap [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ ===================================================== Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://koran.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: [email protected] [email protected] 5.Untuk bergabung: [email protected] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[email protected] mailto:[email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
