Kang Asep Kurniawan,
Disini kita kudu ati-ati kang !, perintah MK adalah harus ada "Pengadilan
Tifikor" so, untuk membentuk "Pengadilan Tifikor" itu kudu punya UU tifikor
terlebih dahulu, sebab kalo ampe batas waktu yang telah ditetapkan, "Pengadilan
Tifikor" tidak terbentuk, maka "KPK" terancam dibubarkan demi hukum.
Jadi bagi yang tidak menyukai "KPK" maka cara paling konstitusional membubarkan
"KPK" adalah dengan cara menghambat terbentuknya "Pengadilan Tifikor" dan untuk
menghambat terbentuknya "Pengadilan Tifikor" adalah dengan cara menghambat
terbitnya "UU Tifikor" dan cara paling elegant menghambat terbitnya "UU
Tifikor" adalah dengan cara mempertentangkan ato memperdebatkan isi dari pada
draff UU tsb sealot-alotnya so, dapat dipahami ?
Salam hangat,
Suhaimi
----- Original Message -----
From: Asep Kurniawan
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, July 21, 2009 12:30 PM
Subject: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] RE: Presiden: Jangan Jebak Koruptor
Kalo kasus, kita sama2 tahu Pak Suhaimi. Kebijakan itu, suka - tidak suka,
memang harus dilakukan SBY karena citra bersih itu yang ia tonjolkan.
Yang saya maksudkan adalah RUU Pengadilan Tipikor yang sekarang masih dalam
garapan bersama DPR. Jujur saya belum baca draft-nya. Namun sebagaimana
dikabarkan di media, isinya cukup mengkhawatirkan. Beberapa diantaranya seperti
yang telah saya posting sebelumnya. Ini yang harus kita angkat terus sebagai
kegelisahan rakyat supaya jadi perhatian.
Wassalam,
