Oleh BM Lukita Grahadyarini http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/21/03465898/pak.presiden.dengar.kami...
Terik matahari, Kamis (20/8) siang itu, mengiringi langkah para nelayan ke kantor Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Menggotong sebuah perahu dan jaring sero, mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurungkan pelaksanaan hak pengusahaan perairan pesisir. Mereka didampingi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat, seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Sebuah spanduk besar warna biru berisi tujuh butir tuntutan dibacakan oleh perwakilan pengunjuk rasa. "Kami datang ke DKP yang mengurusi laut, tetapi permintaan kami ditujukan untuk Pak Presiden," ujar Tiharom (33), nelayan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Rancangan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) rencananya ditandatangani Presiden paling lambat September 2009. Satu bulan sebelum penetapan PP tentang HP3 itu, nelayan di sebagian wilayah belum diberi sosialisasi model pelaksanaannya. Tiharom mengungkapkan, nelayan yang sehari-hari menggunakan jaring sero untuk menangkap udang dan rajungan di kawasan pinggiran pantai kini sudah semakin sulit bergerak. Hasil tangkapan terus merosot akibat pencemaran limbah industri di perairan utara Jakarta. Di areal itu juga terdapat kawasan industri yang "mengapling" perairan dan mengimpit areal tangkap nelayan kecil. "Pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat pesisir, dan nelayan kecil. Nelayan juga punya hak untuk menangkap ikan. Dengan semakin terancamnya wilayah tangkap, maka tempat tinggal kami juga terancam," keluh Tiharom. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Penerbitan HP3 memberikan hak bagi orang, kelompok masyarakat, atau pengusaha untuk memanfaatkan sumber daya perairan pada areal tepi laut hingga jarak 12 mil dari pantai. Selama ini, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat perizinan sehingga peran negara sangat dominan. Peluang privatisasi Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Syamsul Ma'arif pernah menyatakan, HP3, antara lain, diarahkan untuk kegiatan usaha budidaya dan wisata bahari yang mendorong pemanfaatan potensi sumber daya perikanan. "Kebijakan HP3 mendorong optimalisasi pengelolaan perairan Indonesia yang luas dengan potensi sumber daya yang besar serta memberikan perlindungan terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat adat," ujar Syamsul. Namun, yang patut dicermati, HP3 memberi peluang bagi privatisasi sumber daya pesisir selama 20 tahun, dapat diperpanjang dan dialihkan. Ketentuan itu dengan mudah menutup akses dan kontrol nelayan atas wilayah laut dan pesisir. Faktanya, 90 persen dari nelayan di Indonesia merupakan nelayan kecil dan tradisional dengan kapasitas kapal di bawah 30 gross ton. Sekretaris Nasional Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dedy Ramanta mengungkapkan, pemerintah mendapat mandat dan tanggung jawab melindungi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang selama ini dalam posisi lemah akibat tidak terorganisasi dengan baik. "Penentuan zona perairan dan HP3 yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menempatkan nelayan dalam posisi yang lemah. Langkah mundur dalam pengelolaan sumber daya kelautan," ujarnya. Pemerintah sudah saatnya membaca kebutuhan mendasar nelayan kecil yang selama ini selalu terbelit mahalnya harga bahan bakar minyak, minimnya teknologi penangkapan, minimnya akses permodalan, dan hasil tangkapan yang kian tak menentu akibat perubahan iklim. Habibah (45), nelayan Marunda, mengatakan, harapan dan kebutuhan nelayan tradisional tidak akan terpenuhi dengan model HP3. Di tengah riuhnya unjuk rasa siang di kantor DKP siang itu, Habibah berseru: "Pak Presiden, dengar kami...!"
