Beberapa tahun lalu, masyarakat Simalungun juga meminta perhatian pemerintah untuk pendidikan Bahasa Batak Simalungun. Bupatinya saat itu, Hugo Silalahi mengatakan lebih mementingkan peningkatan kualitas manusia melalui bahasa Inggris yang dapat dimanfaatkan di Danau Toba umpamanya atau melanjutkan pelajaran ke Luar Negeri. Dewasa ini, Bupati Karawang sampai membayar lembaga pendidikan dari Yogya supaya membekali Guru SMP se kabupaten Karawang agar bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan mengajarkannya kepada seluruh siswa. Jadi Anda (Para Penguasa) mau pilih mana?
dharma 2009/8/22 agushamonangan <agushamonan...@yahoo.co.id> > > > Oleh ANDRE MOLLER > > http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/21/0314053/mewajibkan.bahasa.daerah > > Seperti diberitakan sejumlah media massa belum lama ini, Sultan Hamengku > Buwono X bertekad mewajibkan setiap pegawai di lingkungan Pemerintah > Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta kabupaten/kota berbahasa Jawa > saban Sabtu dalam aktivitas kerja. Alasannya tak lain selain mencoba > melestarikan bahasa dan budaya Jawa yang dinilai banyak dipengaruhi bahasa > dan budaya nir-Jawa. Niat ini barangkali patut diacungi jempol, tetapi tak > susah juga melihat awan gelap yang mengancam kecerahan langit sehubungan > dengannya. > > Perbolehkan saya mengajukan beberapa renungan berhubungan dengan gagasan > itu. Pada tahun 1998, saya termasuk mahasiswa yang menduduki kantor gubernur > di Yogyakarta guna memperlancar jalan Sultan kepada jabatan yang beliau > pegang sampai sekarang. Maka, renungan saya ini sekadar renungan belaka. > > Pertama, sehatkah bila bahasa daerah dipaksakan kepada pegawai pemerintahan > dari atas? Bukankah keinginan berbicara dalam bahasa tertentu harus muncul > dari keinginan si penutur sendiri? > > Kedua, bagaimana peluang orang asal luar Jawa (atau malah dari luar Yogya > saja) bekerja di lingkungan pemerintahan DIY? Bukankah seharusnya jabatan > pemerintahan terbuka bagi setiap warga negara Indonesia, meski tak bisa > bertutur dalam bahasa Jawa? Benarkah kemampuan dalam bahasa daerah tertentu > akan menentukan siapa yang layak mendapatkan pekerjaan? > > Ketiga, tidakkah orang yang tak bisa berbahasa Jawa akan kesulitan jika > hendak mengurus sesuatu di sebuah kantor pemerintahan pada hari Sabtu? > Niscaya, para pegawai tak wajib berbahasa Jawa jika kelihatan lawan > bicaranya tak bisa memahaminya, tetapi tetap akan meninggalkan perasaan tak > sedap kepada si pendatang. > > Keempat, mengapa ketentuan baru ini hanya berlaku untuk bahasa lisan? > Apakah tulisan yang menggunakan aksara Jawa dinilai terlampau sulit, repot, > dan menyusahkan? Kalau ya, pasti perasaan si pendatang yang tak bisa > berbahasa Jawa secara lisan bisa dimengerti. > > Kelima, mengapa bahasa yang dijadikan patokan kebudayaan Jawa yang harus > dilestarikan? Untuk memperluas program pelestarian ini, saya mengusulkan > Senin sebagai hari wajib makan gudeg, Selasa hari wajib pakai blangkon, Rabu > hari wajib pakai nada dering karawitan, Kamis hari wajib naik andong ke > kantor, dan Jumat hari wajib mengenakan kaos dagadu (kalau ini tidak dinilai > kurang njowo). > > Keenam, daripada satu hari per minggu menggunakan bahasa Jawa, bukankah > lebih baik berniat menerapkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar > pada setiap hari kerja? Ini tentu termasuk pidato dan lain sebagainya yang > berasal dari para petinggi, termasuk gubernur. > > Saya tak bisa mendukung gagasan Sultan dengan sepenuhnya. Meski begitu, > saya memahami kekhawatirannya dan menjunjung tinggi niatnya. Di satu sisi, > Yogyakarta merupakan jantung budaya dan bahasa Jawa (maaf, Solo). Namun, di > sisi lain, kota pelajar ini juga merupakan semacam Indonesia mini dengan > pendatang dari setiap penjuru nusantara. Keseimbangan ini jelas tak mudah > dijaga, tetapi saya kira yang paling baik mengemban tugas ini adalah > masyarakat (termasuk para pendatang) Yogya. > > Andre Moller Penyusun Kamus Swedia-Indonesia > > > [Non-text portions of this message have been removed]
