http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/10/14/16474375/Kasus.Prita..Lima.LSM.Ajukan.Amicus.Curiae



JAKARTA, KOMPAS.com â€" Lima lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang 
hukum mengajukan amicus curiae dalam kasus Prita Mulyasari, seorang ibu rumah 
tangga yang dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Rumah 
Sakit Omni International.

"Kami menyerahkan amicus curiae dalam kasus Prita Mulyasari kepada majelis 
hakim PN Tangerang," kata juru bicara perwakilan LSM, Anggara, di Jakarta, Rabu 
(14/10).

Amicus curiae, yang arti harfiahnya adalah sahabat pengadilan, merupakan konsep 
hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan 
terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang atau pihak yang 
tertarik dalam memengaruhi hasil pengadilan, tetapi bukan pihak yang terlibat 
dalam suatu sengketa.

Anggara mengakui, konsep tersebut jarang terdengar di pengadilan Indonesia, 
yang menganut civil law warisan dari Belanda.

Adapun amicus curiae, ujar Anggara, lebih banyak berkembang dan dipraktikkan 
dalam tradisi common law yang banyak dilaksanakan di berbagai negara dengan 
sistem Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

"Sampai saat ini baru dua amicus curiae yang diajukan di pengadilan, yaitu 
dalam kasus majalah Time di tingkat Mahkamah Agung, dan dalam kasus Upi 
Asmaradana di PN Makassar," kata Anggara.

Untuk itu, lima LSM bidang hukum telah mengajukan amicus curiae yang membela 
hak Prita dalam memberikan pendapat kepada setiap anggota majelis hakim PN 
Tangerang yang mengadili kasus tersebut, yaitu Hakim Arthur Hangewa, Perdana 
Ginting, dan Viktor Pakpahan.

Kelima LSM itu adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia 
Media Defense Litigation Network (IMDLN).

Anggara mengharapkan majelis hakim menerima amicus curiae yang diajukan dan 
menggunakannya dengan sungguh-sungguh dalam memutuskan hasil dari kasus Prita 
Mulyasari.

"Melalui amicus curiae ini, kami ingin berpartisipasi dalam rangka memberikan 
pandangan kepada majelis hakim tentang bagaimana tindak pidana penghinaan dapat 
dikategorikan sebagai pasal karet yang mampu menjerat siapapun tanpa 
memerhatikan konteks pernyataan dan tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi 
manusia yang telah diakui dan diratifikasi oleh negara Republik Indonesia," 
katanya.

Kirim email ke