kenapa pada pusing pusing biarin saja Susilo BY milih siapa saja yg dia sukai itu khan hak dia sebagai Presiden, kalau ternyata pemerintahannya nanti tidak sebagaimana yg diharapkan pemilihnya, ya harus terima nasib, salah sendiri kenapa milih dia.
--- On Fri, 10/23/09, Agus Hamonangan <[email protected]> wrote: From: Agus Hamonangan <[email protected]> Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kabinet Mengecewakan To: [email protected] Date: Friday, October 23, 2009, 12:50 AM http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2009/10/23/ 03340814/ kabinet.mengecew akan Jakarta, Kompas - Susunan kabinet baru dinilai lebih mengakomodasi kepentingan politik dan kedekatan pribadi dibandingkan dengan aspek profesional. Demikian menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan pakar otonomi Ryaas Rasyid dalam seminar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (22/10). Pembicara lain dalam seminar membahas ”Prospek Pemerintahan SBY-Boediono” adalah Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon dan ekonomi senior Indef, M Fadhil Hasan. ”Kabinet yang dibentuk tidak mewakili unsur profesional, tetapi lebih pada aspek balas jasa dan keberimbangan partai koalisi,” kata Ryaas. Dia mencontohkan pemilihan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. ”Dia dipilih karena membuktikan bisa mengalahkan Jusuf Kalla di Sumatera Barat dalam pemilu lalu, dibanding prestasinya di bidang pemerintahan,” tuding Ryaas. Contoh lain, kata Ryaas, adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa. ”Hatta tak pernah punya pengalaman mengendalikan ekonomi. Dia dipilih karena memenangkan SBY,” kata dia. Sementara itu, Din mengaku pesimistis program-program kabinet mendatang terlaksana dengan baik. ”Saya pikir akan ada terobosan dan sosok-sosok baru yang profesional, tetapi ternyata tidak. Masih politik balas budi dan menunjukkan upaya pelestarian kekuasaan 2014,” katanya. Secara khusus, Din menyoroti pemilihan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, yang dinilainya memiliki kedekatan dengan kepentingan asing. ”Saya khawatir pemerintahan baru tidak akan bisa otonom dan bertekuk lutut terhadap pengaruh asing,” kata dia. Fadhil Hasan menyoroti tentang kurangnya perhatian terhadap ekonomi riil. ”Kabinet yang lalu lebih banyak melihat pertumbuhan ekonomi dari angka-angka makro dan tidak berpihak pada kondisi ekonomi riil. Pemerintah ke depan sepertinya masih sama saja,” kata dia. Sementara itu, HS Dillon menyampaikan, pemilihan menteri dari kalangan politisi merupakan hal yang wajar di negara demokrasi. Namun, dia mengakui, sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda keberpihakan elite pada rakyat. Sentralisasi Ryaas dan Din juga menyoroti kecenderungan adanya pemusatan kekuasaan, baik di level pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ”Sedikitnya 80 persen DPR di bawah kendali SBY. Kita pernah memperjuangkan era reformasi untuk melawan yang seperti ini, tetapi sekarang kembali lagi,” ungkap Ryaas. Kondisi di DPR, menurut Din, semakin mengkhawatirkan karena partai-partai oposisi juga masih bersikap setengah hati. ”PDI-P hanya menyebut sebagai penyeimbang, Hanura dan Gerindra juga normatif oposisinya. Tak ada yang tegas mau beroposisi. Saya khawatir akan terjadi pelemahan demokrasi,” kata dia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi dalam selamatan menyambut terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di Kantor PBNU, Jakarta, kemarin, mengatakan, ”NU tidak meletakkan dirinya sebagai oposan pemerintah karena akan meniadakan amar makruf (mengajak kepada kebaikan). Namun, NU tidak juga menjadi bagian dari kekuasaan karena akan meniadakan nahi mungkar (mencegah kejahatan).” Terkait tidak adanya menteri dalam kabinet yang berasal dari struktural NU, Hasyim mengaku tidak kecewa. Sejak awal, NU memang tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan menteri. Hal itu juga berlaku untuk Menteri Agama yang biasanya diberikan kepada kader NU. Menteri Agama Suryadharma Ali, meskipun berlatar belakang NU, merupakan perwakilan dari PPP. (MHF/REK/NTA/ IDR/AIK/MZW) [Non-text portions of this message have been removed]
