Maklumat Masyarakat untuk Darurat Keadilan ³Dukung KPK, Bersihkan Kepolisian dan Kejaksaan²
Hari-hari ini kita sedang disuguhi oleh sebuah panggung dagelan yang sangat memalukan. Sebuah skandal besar terbongkar. Skandal yang tidak hanya berhenti pada rekayasa terhadap kasus Bibit-Chandra, tetapi juga gambaran telanjang bagaimana rekayasa itu melibatkan polisi dan jaksa, ditambah cukong-cukong bernama Anggodo, Anggoro, Ary Muladi dll. Rekaman yang diputar di MK serta berita-berita di media massa, memberi afirmasi penuh bahwa hukum telah dijadikan barang dagangan. Lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menjadi pasar tempat keadilan diperjualbelikan. Mafia peradilan sudah masuk begitu jauh ke dalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Masih lekat dalam ingatan kita akan keterlibatan Jaksa Urip dan kawan-kawan dalam kasus penyuapan. Demikian juga kasus BNI yang meilbatkan Komjen Pol. Suyitno Landung, dan kasus perwira polisi yang terlibat dalam pemalsuan BAP kasus impor gula ilegal yang mengakibatkan bebasnya tersangka kasus tersebut (Nurdin Halid), serta kasus belasan perwira polisi yang menurut PPATK rekeningnya bermasalah. Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi pasca orde baru, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dll) sangat sedikit yang tersentuh oleh hukum. Tindakan-tindakan yang mengangkangi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah melahirkan ketidakpercayaan publik. Ketidakpercayaan publik yang bukan hanya kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dll), namun juga ketidakpercayaan kepada hukum dan sistem hukum itu sendiri. Dan dalam negara hukum, hilangnya kepercayaan publik kepada hukum membawa kita pada situasi krisis keadilan. Dan sebelum krisis kepercayaan publik terhadap lembaga keadilan semakin parah, inilah momentum bagi perubahan. Karena kita sudah masuk dalam situasi Darurat Keadilan. Selama ini kita selalu berharap akan adanya penegakkan hukum yang tegas, jelas dan transparan dalam kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan aparat penegak hukum. Aparat kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan mafia peradilan harus ditindak tanpa pandang bulu. Segala bentuk pembekuan, pengabaian serta penyembunyian dari publik terhadap kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum harus dihentikan untuk memperbaiki citra dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Tidak ada pilihan lain, harus ada langkah kongkrit untuk membersihkan lembaga kepolisian dan kejaksaan. Reformasi institusional di kepolisian dan kejaksaan musti dijalankan bukan semata-mata untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, reformasi institusional ini harus mengarah kepada sistem peradilan pidana yang akuntabel, efektif dan efisien. Di tubuh kepolisian, pemberantasan korupsi harus dimulai di bagian Reserse Kriminal sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana. Nilai-nilai negatif seperti ³jeruk dilarang makan jeruk² harus dihancurkan. Secara umum, reformasi institusional di kepolisian dan kejaksaan harus mampu menutup segala bentuk peluang bagi tindak korupsi dan mafia peradilan, termasuk juga noble-cause corruption. Berdasarkan kasus-kasus di atas, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009 sudah bisa dievaluasi. RAN-PK yang dibuat pada periode pertama dari Pemerintahan SBY terbukti telah gagal mengidentifikasi fakta bahwa korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa karena korupsi sudah menjangkiti aparat penegak hukum. RAN-PK 2004-2009 abai terhadap kenyataan bahwa ketika aparat penegak hukum juga korup maka penegakan hukum tidak bisa diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kebijakan nasional pemberantasan korupsi ke depan harus menempatkan agenda pembersihan kepolisian dan kejaksaan sebagai prioritas. Kita sadar bahwa korupsi tidak akan bisa diberantas apabila lembaga penegak hukumnya korup. Oleh karena itu, harus ada lembaga khusus yang mengatasi persoalan tersebut. Di sinilah sebenarnya dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga ad hoc yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan, ketidakmampuan serta kegagalan kepolisian dan kejaksaan dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun sayangnya, mandat ini belum secara tegas diberikan kepada KPK. Tanpa mandat ini, KPK kehilangan jati dirinya sebagai lembaga ad hoc. Sebaliknya, dengan mandat ini KPK akan bisa bekerja lebih fokus untuk membersihkan sistem peradilan pidana dari mafia peradilan, untuk mengenyahkan mereka-mereka yang memperdagangkan keadilan. Demi mencapai tugas mulianya ini, untuk mengembalikan lembaga kepolisian dan kejaksaan pada khittah-nya sebagai hamba hukum, maka kami berharap agar KPK diberi kewenangan yang besar. KPK musti punya penyelidik dan penyidik independen yang bebas dari intervensi kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu, KPK harus bisa merekrut sendiri secara langsung para penyelidik dan penyidik ini. Selain itu, upaya-upaya untuk mengebiri kewenangan KPK, misalnya dengan menghapus kewenangan penuntutan dan penyadapan, harus dilawan. Di sisi lain, mekanisme kontrol terhadap KPK juga harus dibangun. KPK harus memiliki akuntabilitas yang lebih kuat. Dan rejim SBY juga harus sadar bahwa kegagalan KPK berarti kegagalan rejim ini dalam memberantas korupsi. Kami bukan pembenci polisi, bukan pula pembenci jaksa maupun hakim. Bagaimanapun juga kepada mereka lah kami memohon keadilan. Di tangan mereka kami gantungkan harapan akan rasa aman dan damai yang selalu kami dambakan. Maka, demi melindungi prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan rule of law, kewibawaan lembaga penegak hukum harus dikembalikan dan diperkuat. Kepercayaan harus dibangun. Untuk itulah, detik ini kami tegaskan harapan kami pada keberlangsungan negara hukum yang kita cintai ini, dengan berseru: Dukung KPK, bersihkan kepolisian dan kejaksaan! Jakarta, 12 November 2009 Dikeluarkan bersama oleh: ICW IMPARSIAL - MTI - TII P2D Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi Donny Ardyanto 0813 888 00813 [email protected] [Non-text portions of this message have been removed]
