Obama tidak Mampir ke Indonesia Memang tidak ada sesuatu yang harus diangap penting bahwa Presiden Amerika Serikat Barack Obama tidak mampir ke Indonesia dalam perjalanannya menghadiri Pertemuan Para Pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Singapura. Namun terasa janggal, negeri yang pernah ikut membentuk dirinya dan bahkan dalam pidato pelantikannya dikatakan sebagai salah satu negara sahabatnya, tidak disinggahi padahal hanya tinggal satu jam penerbangan saja untuk bisa sampai ke Jakarta dari Singapura. Masih ingat ketika di awal pembentukan pemerintahannya, Obama mencoba berkonsentrasi terlebih dahulu ke dalam. Namun ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke Washington pada bulan November tahun lalu, Obama memberi lampu hijau kepada Wapres Joseph Biden untuk menerima Jusuf Kalla di Gedung Putih. Mengapa? Karena Jusuf Kalla adalah pemimpin dari Indonesia. Ketika Hillary Clinton melakukan perjalanan pertamanya ke luar sebagai Menteri Luar Negeri, semula hanya tiga negara di Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, dan China yang masuk dalam jadwal perjalanannya. Namun Obama meminta Hillary untuk memasukkan Indonesia dalam daftar perjalanan pertamanya, karena Indonesia dianggap sebagai sahabat yang penting. Mengapa setelah setahun memegang tampuk kekuasaan, Obama justru melihat Indonesia secara berbeda? Ketika sudah begitu dekat ke negeri yang pernah ikut membesarkannya, Obama justru menghindar untuk singgah? Padahal ia bisa memerintahkan Hillary untuk terbang lebih dari tujuh jam, hanya untuk mampir ke Indonesia, sebelum kemudian terbang kembali lagi ke Korea Selatan. Sejauh mana perubahan sikap dari pemerintah AS tersebut berkaitan dengan gonjang-ganjing persoalan hukum yang sedang terjadi di tanah air? Seorang yang paham dengan politik luar negeri AS mengingatkan bahwa konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian jangan dianggap enteng. Ketidaktegasan sikap pemerintah Indonesia dalam berbagai isu pelemahan KPK dinilai tidak sejalan dengan agenda besar pemberantasan korupsi yang telah dicanangkan. Semua negara termasuk AS ikut memantau perkembangan yang terjadi. Sejauh mana Indonesia sungguh-sungguh dalam menegakkan supremasi hukum dan memantapkan sistem hukum yang ada. Sebab, sepanjang hukum dibiarkan untuk bisa direkayasa seperti sekarang, maka pembangunan demokrasi yang dilakukan Indonesia tidak akan berjalan langgeng. Dalam pengalaman banyak negara, pilar utama dari demokrasi adalah tegaknya sistem hukum. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat bagaimana hukum dipermainkan untuk kepentingan politik. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi, bagaimana hukum bisa diperjualbelikan dan orang-orang yang jelas-jelas merusak hukum itu dibiarkan bebas. Sepanjang 10 tahun lebih reformasi yang kita jalankan bersama, Indonesia sebenarnya dinilai telah mampu membangun demokrasi secara baik. Konflik antarsuku, antardaerah berhasil dihilangkan. Dalam dua kali pemilihan umum langsung, tidak ada setetes pun darah yang harus menetes. Padahal ketika pertama kali Indonesia memasuki demokrasi, banyak yang memperkirakan Indonesia akan menjadi “negara gagal” (fail state), bahkan diperkirakan akan terpecah-pecah. Kekaguman banyak negara terhadap proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia kini meluntur ketika kita membiarkan sistem hukum diinjak-injak. Secara telanjang diperlihatkan bagaimana hukum dipakai untuk kepentingan kelompok dan ironisnya pimpinan nasional tidak juga tersadarkan bahwa negeri ini sedang berada di ambang krisis. Inilah yang pantas membuat kita merasa prihatin. Pembiaran yang dilakukan sungguh berbeda dengan pidato yang mengatakan akan mengganyang mafia hukum. Padahal rekaman pembicaraan telepon di Gedung Mahkamah Konstitusi misalnya, memperlihatkan secara gamblang bagaimana hukum di negeri ini sudah dipermainkan. Ironisnya, hingga hari ini polisi masih berkelit, belum ditemukan cukup bukti bahwa orang-orang yang mencoba merekayasa hukum itu melakukan tindak pidana. Sekali lagi kita ingin mengingatkan bahwa kita tidak hidup di dunia yang tertutup. Kita sekarang hidup di dunia yang sangat terbuka. Teknologi informasi yang berkembang sangat luar biasa telah membuat segala kejadian di mana pun berubah sifatnya menjadi mengglobal, serentak, seketika, dan interaktif. Segala kejadian yang tengah terjadi di tanah air kita, tidak terhindar ikut dipantau oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sekarang semua tahu bahwa sistem hukum di Indonesia sangatlah kacau. Orang yang salah bisa dibuat benar, sebaliknya yang benar bisa dibuat salah. Keadaannya semakin parah karena para penegak hukum sendiri menjadi bagian dari kekacauan yang tercipta. Kalau kita semua tidak tersadar akan bahaya besar yang sedang mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ini, maka kita pantas menunggu keruntuhannya. Apa yang sedang kita hadapi sekarang ini bahkan lebih riskan dibandingkan ketika kita memulai reformasi tahun 1998. Mengapa? Karena ini sedang terancam sistem hukum yang menjadi pilarnya kebenaran. Ketika kebenaran tidak bisa diperjuangkan lagi, maka hancurlah kepercayaan. Orang tidak lagi memiliki pegangan untuk menyelesaikan setiap masalah. Itu bukan hanya memancing timbulnya anarkisme, tetapi pasti membuat takut orang untuk berinvestasi. Padahal pemerintah sendiri berulangkali mengharapkan hadirnya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan. Setiap tahun setidaknya dibutuhkan investasi baru sebesar Rp 2.000 triliun dan 87 persen di antaranya diharapkan datang dari swasta. Ketidakhadiran Obama ke Jakarta tidak bisa dilepaskan dari konteks gonjang-ganjing hukum yang sedang terjadi di negara kita. Sebagai negara adidaya, mereka sangat menjaga persoalan itu karena mereka tidak ingin dicap mendukung pemerintahan yang tidak memedulikan supremasi hukum. Semoga ketidakhadiran itu menghardik kesadaran pemimpin nasional untuk membenahi ketidakbenaran di bidang hukum ini. Sungguh tidak enak memang menggunakan kekuatan luar untuk memperbaiki diri kita. Namun terlalu sering kita mendengarkan orang lain daripada mendengarkan masukan dari bangsa sendiri. Powered by Telkomsel BlackBerry®
------------------------------------ ===================================================== Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: [email protected] [email protected] 5.Untuk bergabung: [email protected] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
