Salam, yang paling utama kesatuan antar suku di papua ( konsolidasi kedalam ),untuk menyatukan pendapat,tujuan dan langkah.
Pada tanggal 12/11/09, Arkilaus Arnesius Baho <[email protected]> menulis: > Konflik dan Bisnis Militer: Darah di Tengah Kemilau Emas Freeport > Brad Adams, > Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW) Regional Asia, dalam > pemaparan hasil penelitian tentang bisnis militer di Indonesia, > menyebutkan, praktik bisnis di Freeport akan mendorong munculnya > kecenderungan perilaku di kalangan militer untuk mencari keuntungan, > seperti yang terjadi di Papua selama ini. Dalam kurun waktu dua tahun > berproduksi sejak 1973, PT. Freeport yang dulunya perusahaan tambang > kecil berhasil mengantongi perolehan bersih US$ 60 juta dari tembaga > yang ditambang. Itu belum termasuk hasil ikutan seperti emas dan perak. > Juga belum termasuk penemuan lokasi tambang baru pada 1988 di > Pegunungan Grasberg yang mempunyai timbunan emas, perak, dan tembaga > senilai US$ 60 juta miliar. Ironisnya, dengan kekayaan sebesar itu, > kemiskinan, dan kerusakan lingkungan meningkat pesat disekitar > pertambangan PT. Freeport. JUBI — PT. Freeport di Papua telah berhasil > mengeruk keuntungan hingga miliaran dollar pertahun. Sejak berdiri, > kecaman atasnya datang silih berganti. > > > PT. Freeport beroperasi di > Papua sejak April 1967. Perusahaan asal Amerika Serikat yang menguasai > cadangan emas dan tembaga kedua terbesar di dunia itu memulainya dengan > kontrak karya I. Freeport melakukan eksplorasi dilahan yang > diperkirakan mengandung cadangan bijih emas terbesar, 2,5 miliar ton. > Dalam perjalanannya, sepanjang 1992 hingga 2002, Freeport telah > berhasil melambungkan produksinya hingga 5,5 juta ton tembaga, 828 ton > perak dan 533 ton emas. Pada 1998, perusahaan ini bahkan berhasil > menghasilkan agregat penjualan sebesar 1,71 miliar pon tembaga dan 2,77 > juta ons emas. Dengan penghasilan itu Freeport mengantongi keuntungan > triliunan rupiah sepanjang tahun. > > Dalam kurun waktu dua tahun > berproduksi sejak 1973, PT. Freeport yang dulunya perusahaan tambang > kecil berhasil mengantongi perolehan bersih US$ 60 juta dari tembaga > yang ditambang. Itu belum termasuk hasil ikutan seperti emas dan perak. > Juga belum termasuk penemuan lokasi tambang baru pada 1988 di > Pegunungan Grasberg yang mempunyai timbunan emas, perak, dan tembaga > senilai US$ 60 juta miliar. Ironisnya, dengan kekayaan sebesar itu, > kemiskinan, dan kerusakan lingkungan meningkat pesat disekitar > pertambangan PT. Freeport. > > Pencemaran lingkungan selanjutnya > menjadi persoalan serius. Penambangan oleh Freeport telah menghasilkan > galian berupa potential acid drainase (air asam tambang) dan limbah > tailling (butiran pasir alami hasil pengolahan konsentrat). Sehari-hari > Freeport memproduksi tidak kurang dari 250 ribu metrik ton bahan > tambang. Material bahan yang diambil hanya 3%. Inilah yang diolah > menjadi konsentrat kemudian diangkut ke luar negeri melalui pipa yang > dipasang ke kapal pengangkut di Laut Arafuru. Sisanya, sebanyak 97% > berbentuk tailing. Aktivitas ini mengakibatkan, fenetasi hutan daratan > rendah seperti Dusun Sagu masyarakat Kamoro di Koprapoka, dan beberapa > dataran rendah di wilayah Timika hancur.. Parahnya lagi, terjadi pula > perubahan iklim mikro akibat penambangan terbuka. > > Sebuah lembaga > audit lingkungan independen Dames & Moore melaporkan pada tahun > 1996, dan disetujui oleh pihak Freeport, ada sekitar 3,2 miliar ton > limbah yang bakal dihasilkan tambang tersebut selama beroperasi. Hasil > investigasi The New York Times (NYT) tentang limbah tambang > Freeport-McMoran di Papua juga demikian. Menurut laporan Freeport > sendiri, limbah itu luasnya 8 km persegi. Pada beberapa tempat > kedalamannya mencapai 275 meter. Terhadap teguran dari berbagai NGO > lingkungan hidup, termasuk Ex Menteri LH Sonny Keraf, Freeport hanya > mengatakan, limbah tersebut tidak berbahaya. > > Sejumlah agensi, > konsultan perusahan asuransi yang dipakai Freeport, menyebutkan, limbah > itu telah menyebabkan “massive die-off” pada vegetasi disepanjang > sungai. Sampel-sampel juga menunjukkan, air sungai mengandung racun > yang cukup untuk membunuh organisme sungai yang sensitif. Kemunculan > tumbuhan berwarna hijau terang sepanjang beberapa kilometer di tepi > sungai telah menunjukkan kandungan tembaga dari limbah telah mencemari > sungai. > PT. Freeport Indonesia (PT. FI) adalah bukti kekuatan > ekonomi global. Dalam beberapa pendapat, seperti dimuat sejumlah media, > disebutkan, selama 40 tahun lebih beroperasi, PT Freeport telah merusak > tak hanya pegunungan Grasberg dan Erstberg, tapi juga telah merubah > bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa, > mencemari perairan di muara sungai dan mengkontaminasi sejumlah besar > mahluk hidup. > > Konflik Dimulai > Kemewahan dan dampak Freeport > memang tiada duanya. Atas segala aktivitas tambang itu, Freeport > menghadirkan pengamanan super ketat tentara dan Polisi yang dibayar > jutaan dolar pertahun. Pengamanan ini, dalam beberapa waktu, kerap > dijadikan bisnis. Seorang sumber di Timika menyebutkan, bisnis militer > dipertambangan Freeport tidak bisa dipandang sebelah mata. “Bayangkan > saja, ‘permainan’ yang dilakukan Freeport, pemerintah Timika, pengusaha > di Timika dan Militer pada perang dua suku Amugme dan Dhani pada tahun > 2007 silam,” ujarnya. > > Saat itu bisnis militer yang dijalankan > adalah dengan mengantar para penambang dari kedua suku menggunakan truk > tentara. Mereka dikenai jutaan rupiah per kepala. Rata-rata truck > memuat 30 orang. Dari bisnis ini, militer meraup untung hingga miliaran > rupiah. Penambang adalah mereka yang harus membayar denda secara adat > usai berperang. Jumlahnya ratusan. Mereka mencari emas diwilayah > penambangan Freeport dan kemudian dijual pada pengusaha emas di Timika. > > Pendapat > sumber tersebut sejalan dengan Poengky Indarti, Direktur Hubungan > Eksternal Imparsial. Dalam sebuah kesempatan pekan kemarin, Poengky > mengatakan, sejumlah insiden berdarah di Timika, termasuk penembakan > terakhir seorang WNA Australia di kawasan operasional PT. Freeport > Indonesia, lebih banyak terkait perebutan bisnis jasa keamanan antara > militer dan polisi. Menurutnya, sejak dikeluarkan Keputusan Presiden > Nomor 63/2004 tentang pengamanan objek vital nasional, keamanan > diserahkan kepada pihak internal. Di Tembagapura, diserahkan kpada PT. > Freeport dan kepolisian. “Dahulu keamanan Freeport diserahkan kepada > TNI hingga dua batalyon,” katanya. > > Menurut Poengky, Freeport > merupakan perusahaan strategis. Dia penyumbang pajak terbesar dan > mendukung dana otonomi khusus. Freeport juga memberikan sumbangan dana > keamanan yang besar sehingga timbul persaingan dan gesekan antara Polri > dan TNI. Meski belakangan, hal ini dibantah pihak Kodam XVII > Cenderawasih bahwa militer tidak terlibat. Menurut Poengky, pernyataan > itu harus dibuktikan dan diselidiki di pengadilan. > > Seperti > Poengky, Yosepha Alomang, Direktris YAHAMAK (Yayasan Hak Asasi Manusia > Anti Kekerasan) di Timika juga mengatakan, dalam operasi, PT. Freeport > telah membuat masyarakat mengalami banyak goncangan. Mereka dibunuh, > disiksa dan diperkosa oleh aparat keamanan yang dibayar Freeport. > “Masyarakat adat di sekitar areal penambangan tidak merasakan hasil > dari tambang raksasa itu. Justru rakyat menjadi korban,” ujarnya.. > > Sampai > disini, Freeport akhirnya dianggap sebagai biang konflik. Penentu > bisnis militer dan sebagai alasan terjadinya kekerasan di Timika. Atas > persoalan ini, Brad Adams, Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW) > Regional Asia dalam pemaparan hasil penelitian tentang bisnis militer > di Indonesia, beberapa waktu lalu, yang dilaporkan dengan judul “Too > High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military’s > Economic Activities” menyebutkan, praktik bisnis yang terus-menerus > dibiarkan tentu akan mendorong munculnya kecenderungan perilaku di > kalangan militer untuk mencari rente atau keuntungan (rent-seeking > behaviour). > > Ini terjadi di sejumlah bisnis pertambangan, seperti > Exxon dan Freeport. Keterlibatan militer di dunia bisnis kerap pula > menimbulkan pelanggaran HAM. “TNI punya catatan suram di bidang HAM. > Dan pelanggaran-pelanggaran itu dipicu praktik bisnis militer yang > dilakukan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan institusi yang tidak > bisa dipenuhi oleh anggaran negara,” ungkap Adams. > > Menurutnya, > komitmen para petinggi TNI harus diwujudkan dengan segera untuk > mengakhiri bisnis militer. Apabila tenggat waktu itu dipenuhi, > reformasi di bidang keuangan militer tentu akan menandai terjadinya > kemajuan besar ke arah reformasi struktural TNI. Jika tidak, tentu > dipastikan, perusahaan yang dikuasai AS dengan 81,2 saham itu akan > selalu mengalami nasib buruk. Kekerasan dan pembunuhan pasti akan terus > terjadi sepanjang tahun. Mungkin inilah yang mendorong Arkilaus > Arnesius Baho, mantan Ketua Umum AMP Internasional, untuk mengatakan > Freeport adalah otak dibalik tumbuhnya benih-benih kekerasan terhadap > kedaulatan rakyat Indonesia. (Tim Jubi/JO)
