Permasalahan opini LKPP yang disclaimer merupakan 'konsen' kita bersama.
Memang, penyumbang terbesar opini tersebut dihasilkan oleh kementerian/lembaga
(satkernya) yang tidak/belum melaksanakan proses akuntansi secara benar. Benar
dalam artian sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan2 lain
yang menyertainya.
Untuk menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) atas LKPP yang
mencerminkan pelaksanaan anggaran yang akuntabel, satu yang paling fundamental
adalah harus tersedianya secara cepat SDM yang kompeten dalam menjalankan tugas
di bidang keuangan negara.
Kondisi saat ini, terdapat 20.000 satker pusat dan 15.000 satker daerah.
Seandainya petugas yg menangani hat tsb 2 orang saja.Coba dibayangkan, berapa
kebutuhan petugas akuntansi yang dibutuhkan ? (kayaknya harus siap2 ambil
kalkulator dech).
Untuk itu, terdapat program yang positif yang diambil oleh kantor pusat yaitu :
"Menyiapkan tenaga instruktur melalui program Percepatan Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah". Diharapkan melalui program tersebut menghasilkan ouput : (1) SDM
yang terdidik dan bersertifikasi, (2) Right competency at the right place, dan
(3) Reward ekstrinsik. dimana outcomenya : Akuntabilitas pelaksanaan anggaran
melalui LKPP Wajar Tanpa Pengecualian.
Para milliser, buruan daftarkan diri Anda menjadi tenaga instruktur melalui
melalui pelatihan TOT. Sehingga diri Anda mampu menjadi solusi yang bermanfaat
untuk memberdayakan para pegawai "yang terbuang" (maaf, agak ironi kata2nya)
sehingga mampu mengembangkan organisasi kita menjadi yang terbaik di lingkungan
depkeu.(Sudahkah anda menikmati remunerasi yang baru ? hati2 jgn sampai habis
lagi. huahahahhaha...)
salam hangat
bravo djpbn
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
[Non-text portions of this message have been removed]
