Wacana adanya Kelompok Jabatan Fungsional di DJPB sudah lama didengung-dengungkan, kalau tidak salah sejak REOG yang pertama kali dulu (tahun 2003)......tetapi sampai sekarang wacana itu hanya tinggal wacana yang belum juga terealisir... Saya jadi teringat kata Dosen, "Struktur Organisasi yang paling bagus dan ideal adalah strukur organisasi yang didalamnya lebih banyak jabatan fungsional daripada struktural", idealnya 80 : 20 atau 70 : 30. Jabatan Struktural yang ada hanya sebatas pembuat kebijakan. Pencapaian tujuan organisasi akan lebih banyak diserahkan ke Jabatan Fungsional. Selain itu dengan adanya banyak jabatan fungsional pencapaain karir seorang pegawai, benar-benar didasarkan atas prestasi dan target yang diperoleh.
Kantor Pusat mungkin kesulitan untuk mendefinisikan jabatan fungsional di DJPB, masalahnya terlalu kompleks, selain adanya banyak kepentingan, terlalu sulit untuk mengukur dan menentukan target sasaran yang akan dicapai, apalagi dengan semakin dipretelinya kewenang kita satu demi satu...Berbeda sekali dengan DJP atau DJBC yang punya banyak target dan sasaran. Wacana adanya Kelompok jabatan Fugsional Penelitian dan pengembangan (Litbang) cukup menarik. Memang ada baiknya sebelum ada jabfung yang lain, kita bentuk dulu Jabfung Litbang. Unit inilah nanti yang akan menentukan Jabfung apa saja yang perlu ada di DJPB.Saya harapkan orang-orang yang ada didalamnya betul-betul seorang peneliti dan pakar organisasi yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Banyak SDM kita yang handal dan mampu untuk jabatan itu. Mudah-mudahan saja hal ini bisa segera terealisir. ----- Pesan Asli ---- Dari: suba sita <[EMAIL PROTECTED]> Kepada: [email protected] Terkirim: Kamis, 25 Oktober, 2007 2:32:41 Topik: Balasan: [Forum Prima] khususon 4 ibu Anandy Rustanti , Reorg. Jilid 3 DJ PBN-Perlu ada Direktorat LitBang Ditjen PBN Assalam ww, Pertama, kapan slametan bubur merahnya. Selanjutnya, saya lihat di bagan organisasi Dep Keu, termasuk DJPBN, ada Kelompok Jabatan Fungsional. Di Unit Esln I lainnya, jab fungsional ini sudah berjalan dg baik, tercipta dan eksis sejak lama. Tapi di DJPBN, kelompok jab fungsional yg benar-benar orisinil dr DJPBN sama sekali belum ada ( yg ada Fungsional programer, bukan asli kita dan makin lama jumlah personnya menyusut drastis, krn sebagian ada yg sdh ke struktural, atw entah pindah kemana? ). Sy cenderung untuk litbang (katakanlah think tank DJPBN) mesti di isi lewat jalur fungsional. Kl struktural, apalagi smp setingkat Direktorat, untuk suatu Unit Eselon I terlalu gede, apalagi jumlah struktur, dibatasi dan di kawal ketat oleh Men PAN. Ada upaya dr pmerintah untuk merampingkan organ pemerintah yg cenderung semakin gemuk dg semboyan "miskin struktur tp kaya fungsi." al dg memberikan tunjangan yg tak kalah menarik dg jab struktural. Upaya itu nampaknya masih belum menunjukkan keberhasilan, krn ternyata usulan untuk jab fungsional tidak semudah yg kita sangka. Ada lembaga lain yg hrs disiapkan terlebih dahulu, sprti penilai angka kredit, lembaga yg "memaintain kompetensi" dsb. Di DJPBN rumah-rumah untuk jab fung telah disediakan, tapi tetap kosong tidak ada isinya. Ini bisa terjadi, kemungkinan 1. kita belum terlalu serius untuk memikirkan ini ( sy tidak ingin mengatakan belum menemukan landasan dan jenis-jenis jab fung, 7 an jafung yg kita inginkan, fungsi dan outcome yg ingin di capai). atau 2. lebih menitik beratkan kpd struktur. KPMK (ketika merger pertama menjadi DJPBN ) menempatkan seksi jafung ke Dit DIA, mungkin jg tidak salah krn 7 annya adalah lintas dep/lembaga, bukan hanya untuk kepentingan internal kita sendiri. Misalnya jabfung bendahara yg tersebar diseluruh Dep/Lembaga. . Untuk kepentingan internal DJPBN, mungkin terlupakan, sy tidak melihat Tupoksi yg memikirkan jafung ada di DJPBN. Jadi menurut saya kita perlu mengisi rumah kita untuk kel2 fungsional. Kita punya "HRD", maka kelompok fungsional disana memikirkan kriteria person, kompetensi, jalan untuk mencapai suatu kompetensi, dst yg berkaitan dg pengembangan SDM untuk DJPBN. Tupoksi berkaitan pengembangan organisasi nempel di Organta, yg di dukung tenaga utama dr kelompok jabatan fungsional ( kan kita semakin banyak S2, S3,biar yg masih fresh td bisa menyalurkan ide2 dan energinya. Saya juga S3 lho = Sungguh Semakin Sepuh ). kel fung tadi termasuk menyusun road map, meletakan dasar bagi pengembangan organisasi kedepan,( jangka pendek, menengah dan panjang ). Meng- identifikasi, meng"create" jabatan fungsional apa saja yg bisa di kembangkan di DJPBN. Biarlah seksi jafung di Dit SP tetap ada tetapi orientasinya keluar, lintas Dep/Lembaga. Direktorat Peraturan Perbendaharaan (kl mm jadi dalam reog yg akan datang), di dukung dg Kelompok Peneliti, yg akan merumuskan segala kebijakan di bidang perbendaharaan. Demikian jg untuk unit2 atau Dit2 yg lain. Tapi se X lg, penciptaan jafung di DJPBN ini segera dn perlu. Perlu diperjuangkan. Hari ini saya menerima SE setumpuk yg isinya mengenai pembayaran tunjangan jafung, tak 1 pun yg nyangkut DJPBN. Sdr kita di DJA saja sudah punya jafung tadi. Tkash, maaf, itu td cuma pendapat sj. Wassalam, Subasita, frm the heart of borneo. --- ANANDY RUSTANTI <anandy_rustanti@ yahoo.com> wrote: > Memang bentuk "Unit" Litbang perlu dipikirkan secara > matang, apakah itu berbentuk SubDit atau Direktorat. > Substansinya adalah, kebijakan dan keputusan > pimpinan harus punya dasar. Karena hakekatnya DJPBN > itu organisasi yang bisa di bilang sebuah negara > kecil, atau tepatnya perpanjangan tangan negara. > Apakah DPR (yang jumlah anggotanya cuman ratusan, eh > berapa ya? ) kita sanggup mengontrol setiap > kebijakan Menteri Keuangan yang sudah berwujud DJPBN > ini? Kebijakan di tingkat Menteri mungkin bisa, > tapi di tingkat Dirjen? Wah, terlalu canggih > rasanya. Memang sudah saatnya kita sebagai pimpinan > menambah sikap kepemimpinan kita dengan sikap mawas, > Instrospeksi (benar nggak tulisannya ya?), > mempertimbangkan efek negatif Sabdo Pendito Ratu > kita. Karena memang tidak bisa dijangkau oleh > elemen luar, khan..? > Sehingga kebijakan pimpinan mesti berdasar data, > nah... sehingga bisa memposisikan kebijakan yang > tidak berdasarkan data dan realita sebagai kebijakan > yang tidak mempunyai nilai ilmiah, alias pengawuran, > maaf lho ya rada nyelekit. Bukan berlebihan, kalau > orang Jawa mantenan mesti mecah telur saja bisa > dikaji makna filosofisnya, seharusnya dan semestinya > semua kebijakan tingkat Menteri kebawah bisa > diketahui dasar pijakannya toh..? Tapi, apa ya > demikian, saudara bisa menguji sendiri..... > Adapun bentuk Unit tsb Direktorat, ibu pikir satu > upaya solusi terhadap teman-teman yang tidak suka > menggeluti jalur struktural dan teknis, sekaligus > solusi terhadap kelebihan pegawai DJPBN, khan...? > Teman teman yang mulai banyak menggondol S2, > S3,....khan ? > > > > ____________ _________ _________ _________ _________ __ > Do You Yahoo!? > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam > protection around > http://mail. yahoo.com > > [Non-text portions of this message have been > removed] > > ____________ _________ _________ _________ _________ ________ Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! http://id.yahoo. com/ ________________________________________________________ Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! http://id.yahoo.com/ [Non-text portions of this message have been removed]
