Mendengar kata Kongres saya ingat Muktamar, Munas atau yang
lainnya yang sering diselenggarakan oleh organisasi-organisasi besar
di negeri ini. Mungkin saya keliru dari jumlah anggota alumni yang
puluhan ribu tidak dapat dikatakan kecil makanya pantas kalau kali ini
Para alumnus menyelenggarakan Kongres tentu sekaligus mengevaluasi
peran kesejarahan. Karena apa, kalau dilihat dari lamanya berkiprah
karier kesejarahan para alumnus ini tidak dapat dibilang singkat,
mungkin hampir sama panjang dengan sepak terjang IMF atau Bank Dunia
dalam membantu Indonesia dalam mengawal pembangunan di negeri ini.
Namun lihatlah hari ini seperti yang telah dirilis oleh Bank Dunia
dalam media masa:
1. Angka kemiskinan yang dikeluarkan Bank Dunia sebesar 39% atau
108,7 juta jiwa tergolong miskin dengan memperhitungan kemampuan daya
beli mereka kurang dari 2 dolar AS per hari. melebihi angka resmi yang
dikeluarkan Pemerintah kita sendiri.
2. Kemungkinan Indonesia tidak lagi mendapat pinjaman murah dari
lembaga Internasional dibawah PBB itu. Dengan alasan Indonesia sudah
menjadi negara menengah, dan pendapatan perkapitanya sudah mengalami
peningkatan.
3. Bapak Pembangunan dan Jenderal Besar kita dinobatkan menjadi Star
of StAR "bintang segala bintang"
plus tambahan lagi mungkin bisa diagendakan dalam kongres. Data yang
dikeluarkan Oleh UNESCO yaitu : Indeks Pembangunan Manusia tahun 2006
dimana Indonesia menempati urutan 108 dari 175 negara jauh dibawah
negara-negara ASEAN Singapura 25, Malaysia 61 Thailand 74 dan
Fhilipina 81. dan segudang "prestasi" Indonesia yang tidak perlu lagi
saya ulang seperti yang sering diberitakan di media masa.
Menurut hemat saya Bank Dunia yang memang sudah lama bercokol
mampu mengambil alih wacana yang sebenarnya cukup dirasakan oleh
sebagian besar rakyat kita, atau selayaknya juga dirasakan oleh alumni
IkaPtkdk yang cukup besar dan tersebar luas ini. Mereka (WB) mampu
memanfaatkan moment itu untuk tetap dapat mengambil peran dan
kepentingannya
bukankah seharusnya itu merupakan bahan yang harus diwacanakan dan
ditindaklanjuti dari, oleh dan untuk Bangsa kita sendiri setelah 62
tahun merdeka. Seharusnya konsern kita pada pemberantasan KKN dan
pengentasan kemiskinan dapat menjadikan moment kebangkitan dan
menggulirkan terus agenda reformasi, bukan justru dimainkan oleh pihak
luar. Jangankan Bank Dunia negeri jiran saja sudah mulai melecehkan.
Posisi Ibu Meteri kita sebagai Gubernur WB untuk Indonesia jelas
memiliki peran penting dan strategis dalam menjembatani kepentingan
nasional kita dan negera-negara maju. berikut sebagian kutipan dari
depkeu.go.id : "Dalam sidang tahunan WB dan IMF, Menteri Keuangan
sebagai Gubernur WB untuk Indonesia menyampaikan governor statement
dalam plenary session yang antara lain berisikan kritik terhadap
proses disbursement proyek yang masih terlalu lama dan rumit yang
berakibat pada rendahnya tingkat penyerapan pinjaman dan kurang
tercapainya target yang direncanakan, komitmen Indonesia terhadap isu
perubahan lingkungan, komitmen Indonesia untuk bekerjasama dalam
pemberantasan korupsi dalam rangka inisiatif Stolen Asset Recovery
(StAR) dari Bank Dunia serta perlunya IMF dan WB melanjutkan upaya
reformasi dalam hal voice and representation, termasuk antara lain
dengan meningkatkan representasi jumlah staf yang berkualitas dari
negara berkembang dan memberdayakan seluruh negara anggota untuk
berpartisipasi dalam proses seleksi pimpinan lembaga"
WB mungkin memiliki data tentang kemiskinan itu karena kita punya
proyek yang dipinjami oleh WB mengenai upaya mengentaskan kemiskinan
setidaknya angka itulah yang diyakini WB melalui perwakilannya di
Indonesia.
Indonesia memang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% lebih
dan PDB nya meningkat tapi yang jadi pertanyaan bagaimana distribusi
pemerataannya mengingat angka yang menunjukkan hal yang ironis seperti
kemiskinan yang cukup tinggi dan juga angka pengangguran yang juga
belum menurun.
Sekarang bagaimana soal Pak Harto yang dijadikan urutan
pertama itu mungkin itu juga menunjukkan betapa kayanya bangsa ini.
dengan sumber alam dan manusia yang melimpah masih tetap optimis
menetap masa depannya.
Perdamaian dunia dan kemiskinan mempunyai kaitan jika tidak
dikatakan sangat erat. Terpilihnya Muhammad Yunus sebagai salah satu
peraih hadiah Nobel Perdamaian karena dedikasinya dalam usaha-usaha
mengentaskan kemiskinan di negaranya ini mengindikasikan pandangan
dunia tentang keterkaitan kemiskinan dan perdamian. Penjelasan yang
cukup baik tentang hubungan kemiskinan dan pertahanan dan keamanan
negara dapat disimak dari uraian Prof. Dr. Yuwono Sudarsono Menhan RI.
berikut sebagian kutipannya :
"Keamanan Nasional yang sejatinya akan tercapai apabila keadilan
sosial semakin dinikmati oleh bagian terbesar masyarakat di seluruh
pelosok Tanah Air. Keamanan nasional akan lebih langgeng apabila
bagian terbesar masyarakat kita makin mengenyam kebutuhan manusia akan
hal-hal yang mendasar: sandang pangan, hunian yang layak bagi manusia.
akses air bersih, aliran listrik yang mantap, layanan kesehatan dan
peluang mendapat kesempatan kerja. lebih lanjut beliu membahkan,
"Apabila kehidupan dirasakan "kurang adil", di situlah terpicu
kecemburuan sosial. Ada rasa takut kehilangan martabat dan tidak punya
harapan perbaikan nasib sepanjang sisa hidupnya. Sebagian mereka
menyalurkannya melalui letupan unjuk rasa yang kerap mengarah pada
perusahakan sarana umum ataupun perlawanan terhadap instansi
pemerintah, baik aparat hukum, kepolisian, maupun militer. Sebagian
lagi mudah tertarik pada paham radikal atau populis, baik yang
bersumber pada ajaran sekuler maupun ajaran keagamaan yang tafsirannya
dipelintir guna membenarkan tindak kekerasan, perusakan, atau
penyerangan terhadap terhadap anggota masyarakat lain yang dianggap
kurang peduli pada nasib mereka"
Jawapos tgl 30 Oktober 2007 Menhan Juwono mengatakan "
masih ada tafsiran berbeda soal pasal 15 ayat 5 UU No 17 tahun 2003
tentang Keungan Negara secara pribadi pasal itu mengandung kerawanan
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak betanggung jawab. pasal yang
dimaksud berbunyi APBN disetujui oleh DPR terinci sampai unit
organisasi, fungsi, program, kegitan dan unit belanja. Tentu yang
lebih menghawatirkan kalau benar apa yang dikatakan Gus Dur bahwa kita
memiliki 6 ribu lebih peraturan dan perundang-undangan yang tidak
saling mendukung atau malah bertentangan sama sekali. bayangkan
seandainya peraturan itu diimplementasikan dalam banyak produk
turunannya seperti SE, perdirjen dll. Kalau benar bagaimana
pemerintahan ini kok masih adem dan jalan terus, itulah "kelebihannya"
Indonesia.
Untuk yang satu ini jawaban yang saya kira mewakili sebagian kita
sebenarnya diambil dari tanggapan atas data kemiskinan yang
dikeluarkan Bank Dunia itu, simaklah, "menurut Ketua Umum Masyarakat
Agribisnis Indonesia (MAI) tersebut, Bank Dunia tidak memperhatikan
budaya yang berkembang di Indonesia yang penuh kekeluargaan dan gotong
royong dalam menghitung tingkat kemiskinan. Kultur di Indonesia yang
penuh kekeluargaan dan gotong royong memunculkan "income shadow" atau
"pendapatan bayangan" bagi sebagian masyarakat.
Andi menuturkan, banyak masyarakat di Indonesia memperoleh pendapatan
dari sanak famili yang merantau di luar daerah dengan mengirimkan uang
kepada keluarganya.
"Bisa saja suatu keluarga sepertinya tidak memiliki pekerjaan
sehari-hari namun anak atau saudaranya secara reguler mengirimkan
uang. Hal inilah yang tidak tercatat secara formal," katanya.
Oleh karena itu, tambahnya, data kemiskinan yang dikeluarkan Bank
Dunia tersebut bisa jadi lebih tinggi dari keadaan sesungguhnya.
Menurut dia, data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat statistik
(BPS) dengan standar yang diyakini cocok untuk Indonesia ternyata
hanya menyebutkan angka kemiskinan sebanyak 17 persen.
Jadi budaya masyarakat yang saling tolong menolong dan gotong royong
itulah nilai positip yang menyebabkan masih terus langgengnya
Indonesia yang kita cintai ini.
Dengan demikian Menurut hemat saya langkah pemeberantasan
KKN adalah dengan medekonstruksi falsafah hidup dengan
mempertimbangkan urgensi bangsa secara keseluruhan, dan kita keluar
dari masyarakat subyektif ke masyarakat objektif. Distorsi pada masa
Orde Baru terhadap falsafah "ing ngarso sungtuladha ing madya mangun
karsa tut wuri handayani." secara faktual, lingkaran kekuasaan begitu
eksklusif. Mereka yang dekat dengan kisaran kekuasaan, dengan
sendirinya makmur (memicu angka pertumbuhan ekonomi) Sistem kroni
berkembang subur, indentik dengan segala kemudahan akses. Sehingga ada
adagium : untuk hidup di Indonesia, tidak boleh tidak harus mempunyai
relasi. Hal ini terus berkembang menjadi ideologi keluarga yang
dipakai sebagai dasar bangunan bangsa. Bangsa tak lain adalah sebuah
keluarga besar. Seharusnya ada upaya untuk pembokaran ideologi
keluarga sebagai dasar bangunan keakar-akarnya. Unit keluarga
dipandang terlalu lemah sebagai konstruksi dasar masyarakat bangsa.
Bangsa ini terlalu besar dengan kemajemukkanya hanya dengan dibangun
berdasarkan landasan ideologi keluarga.
Saya akhiri uraian yang panjang X lebar ini dengan ucapan:
SELAMAT BERKONGRES Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi
Kedinasan Departemen Keuangan (IkaPtkdk) Semoga Optimisme Terus
Menjadi Daya Hidup Guna Menata Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik.
yondi
bahan/sumber
http://www.depkeu.go.id/Ind/News/NewsControl.asp?cdcate=kunjungan_menkeu.pdf
http://kormonev.menpan.go.id/ebhtml/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=2
--- In [email protected], indra jabrix <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Ada bocoran nih ..... Ibu Menteri Keuangan bakal hadir diacara Reuni
Akbar & Kongres STAN PRODIP atau IKAPTKDK tanggal 11 Nopember 2007
nanti. Asal tahu saja, selama ini Ibu Menteri ini adalah pendukung
berat STAN .... sudah kelihatan dari kebijakan2 dia yang membela STAN
.... Walaupun dia dari UI, tapi cara berpikirnya sangat luaaaaas dan
dalaaam ....
