Naiknya tunjangan untuk pejabat eselon IV ke atas yang sangat significant dan maknyussh kiranya adalah kabar gembira bagi kita semua yang patut disyukuri.
Namun dibalik itu, ada dampak negatif yang bisa saja terjadi dalam penunjukan seorang pejabat untuk suatu jabatan tertentu. Kalo pejabat eselon I dan mungkin juga eselon II mudah dipantau oleh publik dan tentu saja oleh atasan yaitu Menteri Keuangan, sehingga mereka yang terpilih adalah orang2 yang mumpuni baik dalam keahlian teknis maupun manajerial. Yang mengkhawatirkan adalah pejabat eselon III dan IV, di daerah2 tertentu, khususnya non prima, mereka bisa saja tidak dipilih atau dipromosikan berdasarkan kompetensi dan keahlian baik teknis maupun manajerial. Tetapi berdasarkan kedekatan2 dan kriteria2 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini akan membuat persaingan yang makin tidak sehat dalam meraih suatu jabatan. Siapa yang kenal dekat, "baik" dengan orang tertentu maka kansnya untuk mendapatkan jabatan akan semakin besar. Sebaliknya mereka yang berprestasi dan memiliki keahlian teknis maupun manajerial tdk akan terpilih/terlihat karena tidak pandai "mengambil hati" orang2 tertentu. Memang paradigma yang digembor2kan adalah kompetensi dan integritas, tapi jangan sampai hal ini hanya sampai pada tatanan teori. Apalagi sudah banyak kejadian yang kita ketahui bersama, ada oknum2 tertentu yang tidak lulus dalam kompetensinya (misalnya tidak lulus seleksi untuk Diklatpim), bisa melenggang menjadi pejabat dalam waktu yang cepat sementara mereka yang berprestasi masih menunggu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan posisi yang sama. Selama transparansi, standardisasi kriteria dan persaingan sehat tidak kita tumbuhkan dalam tataran realita, maka DJPBN tidak akan memberikan kontribusi yang membanggakan bagi Depkeu karena manager ujung tombak yang terpilih bukanlah mereka yang ahli. "Bila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya" Semoga:)
