Komentar saya, hasil yang cukup baik sebagai langkah awal reformasi birokrasi. Mengenai metode sampling, siapa respondennya mudah2an percaya aja ama pihak UI, sehingga hasil ini bisa memberi gambaran sebenarnya mengenai pelayanan depkeu.
Saya lebih tertarik dengan angka2 hasil survei antara ditjen yang lebih banyak berhubungan dengan masyarakat umum dengan ditjen yang berhubungan dengan departemen/satker lain di dalam pelayannya. Tiga besar kepuasan layanan berada pada ditjen yang kecenderungan melayani departemen/satker (pengeculian ditjen anggaran, hsl surveynya rendah). Sedangkan pajak dan bea cukai berada pada urutan terbawa. Namun, kita tidak bisa serta merta memvonis DJP dan DJBC tidak baik pelayanannya. Efek dari reformasi birokrasi, menyebabkan WP yang dulu banyak mendapat kemudahan di dalam membayar pajak, bisa nego, sekarang susah, bisa jadi salah satu faktor masyarakat menganggap layanan jd susah. Dulu mereka tinggal beres aja..... Ini perkiraan saja, tentunya kalo mau tahu ya harus membaca selengkapnya hasil survei tsb, karena disana pasti dijelaskan indikator2 mengenai tingkat kepuasan. Sedangkan hasil rata2 kepuasan per wilayah hampir merata. Ini bisa membuktikan bahwa seluruh elemen depkeu sudah berusaha maksimal untuk mewujudkan program bu menteri. Salut buat jajaran depkeu di Balikpapan. Wilayah jakarta kurang bagus, bisa jd kebawa efek dari hasil survey di DJA yang tidak mempunyai instansi vertikal, jd ikut jeblok. Dan terakhir, tentu kita harus bangga dengan layanan DJPb, semoga Bu Menteri nggak jd menurunkan/membatalkan remunerasi. Amin. Ada satu pertanyaan, survey diatas adalah tentang layanan jajaran Depkeu ke pihak ketiga. Tentunya harus ada survey, atau ukuran tentang keberhasilan kinerja depkeu dalam pelaksanaan tupoksi-nya. Ini juga penting, karena jika kinerja dianggap gagal sesuai dengan output, outcome, maupun benefit yang diharapkan, ya bisa2 ancaman Ibu Menteri jadi kenyataan deh...... Salam Irv
