Media
Indonesia - Cetak - Tue, 01/29/2008 - 02:00
Mewujudkan suatu
pemerintahan yang bersih di negara yang sudah karatan dengan korupsi bukanlah
hal mudah. Siapa pun yang memimpin Negeri ini akan butuh waktu bertahun-tahun
untuk menghilangkan 'karat' yang sudah menempel kuat pada tubuh birokrasi.
Seperti yang diungkapkan Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja Indonesia
Corruption Watch (ICW), kalau mau menyoroti korupsi di birokrasi, setidaknya
ada tiga faktor menonjol yang menjadi penyebab.
Pertama,sampai sekarang tidak ada perubahan personal dalam birokrasi. para
pejabat yangmenduduki posisi penting di birokrasi adalah orang-orang lama.
Hampir 100persen orang dalam birokrasi sekarang ini adalah hasil warisan dari
masa laluyang sudah terbangun dalam satu sistem yang korup.
Penyebab kedua, sistem birokrasinya itu sendiri memungkinkan
terjadinyapintu-pintu korupsi yang cukup banyak. Sejak dulu sampai sekarang,
budayabanyak meja yang harus dilewati tidak berubah. Tetap saja
birokrasiberbelit-belit dan menggoda oknum birokrasi untuk memberikan imbalan
tertentu.
Sedangkanpenyebab ketiga adalah gaji pegawai negeri yang sangat rendah dan
sistem karieryang sangat KKN. Jumlah gaji yang tidak seimbang dengan tingkat
kebutuhanstandar bagai para pegawai memang bisa menjadi pemicu para birokrat
untukmelakukan korupsi. Ditambah lagi, sistem karier yang lebih memperhatikan
faktorkedekatan dengan atasan.
DepartemenKeuangan, sebagai salah satu ’tangan’ birokrasi pemerintah yang
dikenal amatrentan dengan korupsi secara bertahap dan pasti berusaha untuk
mewujudkancita-cita reformasi yang telah didengung-dengungkan sejak tahun 1999.
Denganperaturan-peraturan, seperti Undang-undang Keuangan Negara (UUKN) Tahun
2003,Undang-undang Perbendaharaan Negara (UUPN) Tahun 2004, Keppres 80 Tahun
2003telah terbukti semakin mempersempit ruang gerak para koruptor.
Tahun2007, Departemen Keuangan membuktikan keseriusannya untuk memberantas
KKN,dengan melakukan 3 manuver sekaligus. Melakukan Perubahan Personal, dengan
TesIntegritas bagi seluruh personalnya, Merombak Prosedur Kerja
yangberbelit-belit serta memberikan Remunerasi yang sepadan.
Suatuupaya nyata dengan gebrakan yang cukup meyakinkan dengan
meluncurkanproduk-produk Kantor Pelayanan yang ideal. Ditjen Bea Cukai dengan
KPBC Utama,Ditjen Pajak dengan KPP Pratama serta Ditjen Perbendaharaan dengan
KPPNPercontohan. Walaupun belum bisa seluruh Kantor Pelayanan di daerah bisa
dibentuk Kantor PelayananIdeal, setidaknya upaya ini membuktikan bahwa
Depatemen Keuangan sangat layakuntuk mendapat Predikat Pelopor Reformasi
Birokrasi.
Perjalanansatu semester telah menunjukkan hasil yang menggembirakan terbukti
dengan Tingkat Kepuasan Layanan yangcukup tinggi mencapai diatas 70%. Walaupun
pada awalnya mungkin dianggapterlalu lama dan banyak terjadi antrian. Ini
karena Stakeholder terbiasa lewat”jalur tol”, ”titipan kilat”, dan sebagainya.
Dengan prosedur baru yang banyakpemangkasan sebenarnya layanan bisalebih
cepat, tapi karena jumlah personal yang cuma sepertiga dari kantor yanglama dan
bekerja dengan sistem yang masih Semi Manual, membuat Layanan jadiagak lambat.
Dimasa akan datang masih banyak yang harus dibenahi oleh Depkeu dalam
menatakembali birokrasinya Perlunya suatu bentuk formula terhadap sistem
birokrasisedemikian rupa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, sehingga
layananmenjadi lebih cepat dan memuaskan semua pihak dengan tetap memegang
teguhprinsip bebas KKN.
Terkait dengan Penyebab Ketiga diatas.Depkeu juga harus melakukan pembenahan
internal. Perlunya meninjau ulangkembali Sistem Remunerasi yang masih dirasakan
belum mencerminkan keadilan,seperti rentangnya yang cukup jauh antara Terendah
dan Tertinggi, yaitu 1: 12(idealnya 1: 4), serta hanya memfokuskan
Profesionalitas tanpa memperhitungkanSenioritas.
Di bidang kepegawaian, Depkeu juga harusbisa mengupayakan jenjang karier dan
pola mutasi yang ideal bagi seluruhpegawai. Perlunya sistem yang transparan dan
kompetetif yang bisa meningkatkansemangat kompetensi pegawai pada seluruh
jenjang jabatan.
Semoga Reformasi Birokrasi DepartemenKeuangan yang telah berjalan selama ini
benar-benar bisa mewujudkan birokrasi yang bebas KKN, baik keluar(eksternal)
maupun internal (kedalam).
In Setyo Utomo, SIP
Staf Departemen Keuangan
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
[Non-text portions of this message have been removed]
