--- In [email protected], "masbar_jkt" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > bagi kawan-kawan yang punya SE-213/SJ/2008 tentang pengangkatan tenaga > honorer mohon diupload. > Katanya di SE tersebut menyatakan kalau Setjen Depkeu tidak akan > mengangkat tenaga honorer jadi PNS di lingkungan Depkeu??Kalau itu > benar adanya adakah solusi yang lebih baek untuk temen-temen honorer?
Yth. Miliser, Pahit memang kedengarannya. Setelah mengabdi bertahun tahun ternyata harapan itu musnah. Sayang tidak ada bukti tertulis dalam kontrak kerja para honorer tentang kepastian pengangkatan mereka sebagai PNS. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau temen temen honorer tidak mempunyai hak untuk menuntut DJPB meskipun.... katakanlah mereka telah 'mengabdi' 20 tahun. Apa boleh buat. Mungkin itu memang yang terbaik bagi direktorat kita. Disini saya mungkin tidak bisa memberikan solusi. Saya hanya ingin mengingatkan, bahwa simpati dan empati ada waktu dan ada tempatnya. Disaat keadaan over employee seperti sekarang ini. Saya hanya bisa diam tanpa komentar apa apa terhadap nasib rekan honorer. Karena akal sehat saya berbicara justru kita mesti mengadakan rasionalisasi besar besaran. Jumlah pegawai kita sudah terlalu banyak. Dan kita juga dihadapkan pada masalah penumpukan pegawai dimana banyak kantor kantor daerah kekurangan pegawai, namun disatu sisi terjadi penumpukan pegawai di kantor pusat dan di kantor kantor wilayah. Wacana rasionalisasi sudah saya dengar menjelang tutup tahun 2007, namun pelaksanaannya hingga saat ini kok masih adem adem saja. Agak menyimpang dari konteks judul, saya miris melihat keadaan kantor wilayah di seluruh Indonesia. Saya bertanya tanya dalam hati kok bisa Kantor wilayah yang notabene adalah eselon II, tapi dalam hal fasilitas dan fisik bangunan kalah megah dengan maaf, KPP/kppbb yang notabene adalah eselon III. tanya kenapa.... sama tidak mengertinya kenapa banyak daerah dibiarkan memekarkan diri padahal mereka tidak mempunyai cukup PAD untuk menghidupi kebutuhan (rutin) yang akhirnya hanya akan membebani keuangan pemerintah pusat saja. Memang maksud pemerintah pusat bermaksud baik, yaitu agar mereka membangun sesuai dengan arah pembangunan masing masing daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tapi apa yang terjadi, ternyata dana (pemerintah pusat) itu tidak dibelanjakan secara maksimal bahkan yang saya dengar banyak yang nongkrong disana sini. sehingga untuk daerah daerah seperti itu saya berpendapat belum saatnya mekar. Eh...kok melenceng jauh sekali yah... Maaf jika kurang berkenan. Dari Kendari HaBeWe
