On Tue, 13 May 2008 02:42:18 -0000 Ass.Wr.Wb.
Milliser Yth, Salah satu hal yang saya harapkan adanya tindak lanjut tentang topik yang pernah diangkat di forum ini adalah mengenai akun 521112 vs akun 511129. Masalah yang terjadi di lapangan berkembang sebagai berikut ini. Sebagaimana pernah saya ungkap di milis, saya memerlukan pencerahan yang jelas dan tegas soal pembebanan belanja akun 521112, sejauh mana kewenangan KPPN menguji tagihan yang diajukan oleh KPA/PPK. Masalahnya, setelah SPJ satker ditolak KPPN karena pertanggungjawaban yang diajukan seolah-olah berupa Daftar Honor, satker kemudian mengubah SPJ-nya bersifat kontraktual kepada pihak-ketiga. Dengan demikian bahan makanan diberikan kepada ABK dalam bentuk natura. Tetapi SPM-GU yang diajukan kembali ditolak oleh KPPN. Satker tetap diminta memilih, jika ada pembebanan pada akun 521112, maka Uang Makan (akun 511129) untuk ABK berkenaan tidak dibayarkan. Dasar penolakan KPPN, sebagaimana dikemukakan HaBeWe di milis, adalah surat Dirjen Perbendaharaan No. S-7343/PB/2007 tanggal 8 Nopember 2007. Menurut penjelasan Administrator Pelabuhan Kendari, apabila ini dilaksanakan maka yang diuntungkan adalah para ABK cadangan yang memilih dibayarkan Uang Makan saja (akun 511129). Artinya, antara ABK utama dan ABK cadangan seolah sama-sama mendapat uang lelah selama berlayar Rp. 15.000,- per ABK. Menurutnya, di beberapa daerah lain hal ini tidak menjadi masalah, yaitu KPPN tetap membayar keduanya karena alokasi di DIPA memang tersedia. Pihak Adpel juga berpendapat, ABK yang berlayar tidak berarti meninggalkan kantor dan kenyataannya, tidak mendapat lumpsum andaikata pelayaran tersebut dianggap sebagai Dinas Luar. Saya berharap, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya (ada KPPN yang meloloskan dan ada juga KPPN yang tidak meloloskan), mohon untuk kasus ini ada penegasan lebih lanjut dari Kantor Pusat yang seragam dijalankan oleh semua KPPN. Terimakasih dan selamat bekerja. Wassalam, Yangkung ><[EMAIL PROTECTED]> wrote: >> >> Yth. Miliser >> Sudah banyak uneg2, permasalahan, pertanyaan, keluhan, >>yang kita >> tumpahkan di forum ini. Dari yang hanya sekadar iseng >>sampai dengan >> yang sangat kritis. >> Pertama-tama masalah dilempar, ditanggapi, dibahas dan >>akhirnya >> dianggap selesai. Namun.... sampai saat ini... jangankan >>tindak >> lanjut, perhatian dari para pemegang policy saja, >>sepertinya tidak >> kelihatan. Kalau hal ini dibiarkan terus berlanjut, >>rasanya diskusi >> di forum ini hanya sebatas diskusi saja, tanpa ada folow >>up nya. >> Manfaat diskusi akan menjadi tidak optimal. Saya tidak >>tahu persis, >> apakah memang forum ini tidak diperhatikan oleh para >>pimpinan kita >> atau memang beliau2 itu tutup mata dengan kekritisan >>para miliser. >> Menyikapi hal ini, saya mengusulkan beberapa hal: >> 1. Ada tim yang menginventarisir permasalahan yang >> pernah dilempar >> dalam forum ini dan menyampaikan secara resmi kepada >>pimpinan DJPBN. >> 2. Tim tersebut bisa saja dipilih oleh para miliser >>melalui forum ini. >> >> Demikian, mohon tanggapan kawan2 lainnya. >> >> >> Salam Perubahan >> >> Layang seta >> > >
