Dear miliser, Barangkali menarik apa yang disampaikan Bu Menteri dalam situs Departemen Keuangan, kalau diibaratkan air dalam gelas, seharusnya BPK fokus pada air yang sudah terisi bukan kekurangannya. Kalau pun ada kekurangan, seharusnya tidak menafikan air yang sudah terisi . Ibaratnya dari gelas kosong (sama sekali tidak memiliki sistem pelaporan akuntansi - era PAN s.d. TA 2004) sampai akhirnya sedikit demi sedikit gelas terisi (K/L melek akuntansi dan pelaporan - SAI, pemerintah susun LKPP mulai TA 2005), merupakan suatu hal yang sangat membanggakan dan perlu diapresiasi semua pihak termasuk lembaga pemeriksa.
Memang harus diakui, kita tidak bisa menuntut bahwa dalam sekian tahun, LKPP harus qualified apalagi unqualified, karena banyak faktor untuk memenuhi semua itu. Namun paling tidak seyogyanya BPK secara fair harus mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan segala daya dan upaya untuk menyajikan LKPP sesuai harapan semua pihak. Dan pengakuan tersebut seharusnya tercermin dalam tanggapan resmi BPK atas LKPP TA 2008 meskipun katakanlah masih dengan status disclaimer. Setuju dengan Bu Endah, apa pun penilaian yang akan diberikan oleh BPK, mudah2an tidak mengurangi semangat teman2 khususnya di Seksi Verak KPPN dan Bidang AKLAP Kanwil beserta seluruh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan umumnya untuk terus memperbaiki kualitas laporan yang dihasilkan termasuk teman2 di K/L yang bertanggungjawab menyusun dan menyajikan SAI sesuai ketentuan. Salam, Rinardi Dit. PKN ----- Original Message ---- From: azwari tambusai <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Thursday, May 29, 2008 6:31:22 PM Subject: Re: [Forum Prima] LKKP 2007 Disclaimer Waalaikum Salam Wwb. Ndak usah heran,kalau ruang lingkup pemeriksaan dibatasi mana mungkin bisa dapat opini Dengan Pengecualian apalagi Tanpa Pengecualian Teman2 yang Verak jangan berputus asa karena penyebab Disclaimer terjadi akibat pemeriksaan BPK dibatasi pada soal Perpajakan dan biaya perkara di MA Alasan lain akuntansi belum dilaksanakan secara sempurna terutama pada Kementerian/ Lebaga yang mempunyai satker Dekon dan TP Begitu pula penyimpangan Standart Akuntansi seperti konsep bruto dan investasi non permanen. Terakhir PNBP yang diterima K/L tidak didukung aturan pemerintah, yang nota bene sebagian besar diluar DJPB Ini yang saya tau mohon maaf kalau salah.
