Terimakasih Kang Acep.. nama saya disebut pertama kali.
Wassalam
hari ribowo
--- In [email protected], "Acep Hadinata" <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
>
> Assalamualaikum Wr.Wb.
>
> Selamat siang semua miliser di manapun anda berada. Selamat Siang Yth
> Bapak Hari di tempat, Mas Yuni dan Hendra serta Indra di Marisa. Pujo,
> Surya, Imam, Mbak Tri dan Kang Zamzam di Got. Mas Dayu, Pak Jamruding,
> Pak Fahmi, Hendro dan Lae' Erwin di Mdo. Kang Khobir dan Ira di Ozy.
> Kng Dedy yang entah di mana? Semua miliser yang tidak bisa saya sebut
> satu persatu.
>
> Pertengahan Juni yang lalu, Bu Menteri menginisiasi bahwa segenap
> jajaran pejabat Dep-Keuangan tidak lagi merangkap jabatan sebagai
> komisaris. Walau ada Kementrian/lembaga yang tidak setuju (yang
> terang-terangan, Departemen Perindustrian), akan tetapi semua pejabat
> sami'na wa ato'na dengan beliau. Hal ini patut diapresiasi oleh kita
> semua.
>
> Saya pribadi berpendapat bahwa rata-rata BUMN kita (yang belum
> terbuka) masih amburadul. Mungkin bisa dihitung dengan jari BUMN yang
> sudah layak disebut Good Corporate Governance. Pejabat-pejabat kita
> yang menjadi komisaris adalah kepanjangan tangan dari bu Menteri yang
> bisa ikut mengawasi kinerja Direksi BUMN dimaksud. Akan tetapi, sekali
> lagi, rule is rule, conflict of interest masih mungkin terjadi kalau
> ada rangkap jabatan. Argumen ini tidak bisa didebat lagi, kita harus
> tunduk dengan perintah beliau.
>
> Yang menarik adalah wacana yang pernah diapungkan bu Menteri beberapa
> waktu yang lalu, tentang alumni STAN-Prodip Keuangan bisa disalurkan
> kepada Pemda-Pemda yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan
> ketua BPK, Bapak Anwar Nasution, bahwa lulusan akuntansi tidak
> terserap di daerah sehinggap penyusunan LKPP masih amburadul nggak
> karuan (Pemda tidak pernah pakai Akuntan asli daerah, detikfinance)
> Bila memungkinkan, akuntan-akuntan yang menjadi PNS di Depkeu yang
> ingin mengembangkan diri di pemerintah daerah, setelah melaksanakan
> ikatan dinas, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 'pindah' karir
> manjadi akuntan di daerah. Mereka harus dirangsang untuk menjadi
> 'agent of change' pola pikir dan laku aparat daerah 'gaya lama' yang
> resisten dengan perubahan. Bayangkan kesempatan yang luas yang ada di
> depan kita, hampir 200 kabupaten dan kota, berapa sih jumlah akuntan
> yang benar-benar mau menjadi pegawai daerah. Pertanyaan yang menarik
> muncul : Dengan banyaknya orang pintar di Depkeu, toh LKPP masih tetap
> Disclaimer? (Topik ini bisa dibahas lain kali, karena sangat panjang
> penjelasan dan argumen yang akan muncul)
>
> Akuntan dan profesi di bidang Manajemen Keuangan memang masih
> menjanjikan. Kalau daerah tidak bisa memberikan insentif yang
> ekuivalen dengan yang diberikan swasta, mana mungkin ada yang nekat
> 'turn around' menjadi pegawai daerah. Harus ada terobosan dan inovasi
> lain yang perlu digali oleh pemerintah daerah untuk membuat akuntan
> mau membangun daerahnya masing-masing. Mungkin teman-teman miliser
> bisa memberikan wacana pemikiran insentif atau benefit apa yang bisa
> diberikan daerah untuk membuat akuntan mau membangun daerahnya?
>
> Contoh terobosan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin
> miliser ingat, POLRI sudah mulai mangambil terobosan bahwa AKPOL
> menerima luluan S1 bahkan S2 untuk dididik menjadi taruna POLRI.
> Mereka berpendapat bahwa lulusan SMA/SMK saja tidak cukup untuk
> menjadi taruna POLRI. Mereka adalah tulang punggung yang akan menjadi
> perwira menengah yang harus manghadapi perubahan pola kejahatan yang
> setiap hari semakin canggih.
>
> Hal yang sama, seharusnya juga dimiliki oleh lembaga seperti IPDN,
> menerima mahasiswa dari berbagai Universitas (bahkan dari DIV STAN
> sekalipun) yang berminat membangun daerah sesuai kemampuan yang mereka
> miliki. Dengan disiplin ilmu yang telah mereka miliki, ditambah dengan
> kuliah 1-2 tahun tentang ilmu pemerintahan, maka akan semakin
> komprehensif kemampuan yang mereka miliki. Jadi suatu saat akan kita
> jumpai, Perwira POLRI atau Luran atau bahkan Camat di daerah yang
> bergelar : Insinyur, Akuntan, Dokter, Sarjana Komunikasi, Sarjana
> Hukum dst. Mereka lah yang tahu kemampuan dan sumberdaya di daerahnya,
> dan ilmu serta teknologi yang mereka terima di bangku kuliah bisa
> mereka aplikasikan di daerahnya masing-masing.
>
> Back to our topic, sebagai PNS yang dibesarkan di Departemen Keuangan,
> saya lihat bahwa inisiatif bu Menteri sangat inovatif. Apalagi kalau
> ternyata PNS-PNS yang kompeten (baik akuntan atau tidak) dan telah
> mengabdi sesuai ikatan dinas diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk
> hijrah ke daerah. Hal ini akan membuat daerah memiliki SDM yang sama
> kualitasnya dengan Pusat (bukan berarti daerah jelek semua loh, ini
> bukan generalisasi) sehingga dengan pola pikir dan persepsi yang sama
> tentang bagaimana mengelola keuangan dan barang seperti di Pusat, bisa
> dilakukan di daerah dan mereka bisa mencontoh Reformasi Birokrasi
> seperti yang dilakukan Departemen Keuangan. Tetapi harus ada semacam
> 'kontrak politik' bila ternyata ybs tidak menjadi 'agent of change'
> tetapi malah ikut-ikutan terjerembab kasus korupsi di daerahnya,
> hukumannya harus lebih berat dan lebih kejam (ih, ngeri...) dibanding
> PNS biasa.
>
> Panjang memang perjalanan ke arah itu, tetapi bukan sesuatu yang tidak
> mungkin kan? Jadi, kalau dulu AMD identik dengan Abri Masuk Desa,
> mengapa tidak bisa diubah menjadi Akuntan Masuk Desa, Saya kira bisa!
>
> Wassalamualaikum Wr.Wb.
>
>
> Acep Hadinata
>
------------------------------------
Hentikan korupsi dana APBN dengan alasan apa pun.
Hentikan sekarang juga.Yahoo! Groups Links
[Non-text portions of this message have been removed]
