Bapak-bapak sekalian,
numpang nimbrung, sekalian belajar nulis.
Mslh daya serap sementara mmg msh jadi trade-off dengan kebocoran anggaran.
Pak Bayu boleh sebut itu 'KDS' yg sarat kebocoran. Tp kalo kebocoran itu gak
lari ke LN (maksudnya dibelanjain lg ama koruptornya di DN), maka itu msh
mending, dan scr gak langsung msh punya dampak buat pertumbuhan (baca GDP).
Mnrut pendapat saya, performa pemerintah dari penyerapan anggaran itu
merupakan salah satu tolok ukur yang sama sekali tidak jelek. Walaupun
jangan jd satu-satunya.
Bayangkan kalo ada pemerintah daerah yang hanya menghabiskan belanja
pegawai, dan yg lainnya tidak terserap. Itu berarti paling tidak mereka
bekerja hanya untuk hal-hal yang tidak butuh pembiayaan dari APBN/APBD. Dan
itu makin jauh dari mungkin. Maka hal ini menunjukkan mereka kurang aktif
dalam bekerja (mdh2an bukan makan gaji buta (MGB) dlm menjalankan program
atau janji2 mereka pada DPR/DPRD.
Maslah kebocoran, untungnya sekarang kita dah punya Keppres 80 thn 2003 (dah
7x diamandemen). Dan dah banyak koruptors masuk penjara gara2 keppres ini.
Memang Keppres ini belum sempurna, tapi paling enggak dah membawa angin
perubahan ke arah lebih baik.
Beberapa usulan yang mungkin bisa kita laksanakan:
1. Ajak para kepala satker untuk melaksanakan hal2 sbb:
- Tunjuk Pejabat2 Perangkat Pelaksana anggaran, seperti P2K, Panitia
Pengadaan, Bendara, dll sebelum tahun anggaran berjalan; Oleh karena itu
diusahakan agar pergantian pejabat tidak dilaksanakan di bulan2 akhir atau
awal tahun.
- Ajak satker untuk tidak takut terhadap Keppres 80. Kalo gak salah gak
perlu takut, tapi kalo takut salah ayo belajar!!! Memang LPK-PBJ baru
terbentuk dan sayangnya geliatnya belum terlalu terasa terutama di daerah.
- Utk Proyek2 yg besar dan butuh jgk panjang, or semua proyek, sebisa
mungkin dilelang di awal bahkan sebelum Januari. (sekarang ini sdh tidak
melanggar ketentuan).
- Monitor realisasi anggaran secara periodik or bulanan, dan tegur unit
yang cuma bisa minta tapi dak mau kerja or lambat.
- KPPN juga bisa berperan aktif, khususnya untuk KDS-APBN karena tahu
datanya, dan mudah2an cukup didengar.
1. Beri peringatan secara periodik apabila tingkat penyerapan rendah;
2. Beri award untuk Satker yang tingkat penyerapan tinggi, dengan
prosedur:
1. Seleksi dan pilih 9 satker teraktif dalam 'KDS'
2. Minta BPK or KPK uji 9 satker tersebut;
3. Yang lolos maksimal 6 dikasih awards, sedangkan kalo gak ada yang
lolos, semuanya gak usah dikasih.
4. Mudah2an ini tak hanya jadi motivator buat satker lain, tapi juga
ajakan bagi masyarakat untuk memberikan msukan kalo2 juara KDS sebenarnya
tidak layak.
1. Ajak Satker untuk menyadari bahwa apa yang dianggarkan adalah janji
kerja yang harus dilaksanakan. Budayakan malu kalau tidak tercapai, apalagi
kalo anggarannya dah habis. Yang terbaik target tercapai anggaran gak habis,
walaupun untuk pertumbuhan ekonomi gak baik juga sih.
Sekian, mohon maaf dan koreksi kalo salah.
Budi di Yk.
>
[Non-text portions of this message have been removed]
