Assalam'mualaikum, Yth. Rekan Miliser Forum Prima Semula ada niatan hanya sekedar turut baca2 milis forum prima. Teringat ungkapan pa Hari Ribowo, tergugah untuk memberanikan diri menyampaikan pendapat. Ya... benar... kalau bukan kel DJPB siapa lagi yang mo meramaikan forum prima. Ada ungkapan, sekali layar berkembang pantang surut kembali. Begitu juga layar reformasi yang telah dikembangkan Pimpinan DJPB, wajib didukung seluruh keluarga DJPB. Hal yang telah bagus... mari tingkatkan... mari sempurnakan... supaya lebih bagus dan lebih baik lagi. Dan kalau masih terdapat kelemahan... kesalahan... marilah perbaiki... marilah luruskan... agar kelemahan/kesalahan itu semakin berkurang dan semakin berkurang lagi. Reformasi memang semestinya disikapi dari dua sisi: (1) Kebenaran/kebaikan dan kesalahan/kelemahan. Kebenaran/kebaikan harus terus ditingkatkan karena kebenaran/kebaikan haqiki hanya milik Allah SWT. Mengakui atau melaporkan kesalahan, suatu perbuatan positif dibanding menutupi/menyembunyikannya. Dengan demikian, kesalahan/keburukan setidaknya dapat dikurangi yaitu mencari solusi pemecahannya atau mungkinkah dikenakan hukuman??? (2) Atasan dan bawahan sama2 siap melakukan reformasi... sama2 siap dikoreksi bila berbuat tidak benar. Kritik bukan suatu yang tabu, tapi suatu cara melakukan check and balance. Hasil survey KPK terhadap pelayanan KPPN marilah dijadikan cambuk bahwa banyak tugas yang masih harus dibenahi. Atau mungkin kurangnya sosialisasi pelaksanaan tugas KPPN kepada para pihak, sehingga penilaian rendahnya realisasi APBN melulu sebagai kekurangan pelayanan KPPN. Proses realisasi APBN telah melalui proses panjang, sejak perencanaan, pelaksanaan (realisasi), sampai pelaporan. Dalam proses perencanaan APBN menggunakan program aplikasi dengan BAS, dan ada keterlibatan DJA, DPA, dan Kwl DJPB dengan produknya DIPA. Data DIPA ini diterima KPPN dalam kondisi matang dengan transfer data berupa CD. Semestinya dalam suatu perencanaan telah melibatkan Satker di daerah. Namun seusai dengan bincang-bincang dengan teman Satker, masih terdapat penyusunan RKA-K/L (dulu DUPA), Satker di daerah tidak tahu menahu penyusunan ini, istilahnya DIPA tiban dari atasnya (Kanwil atau KP-nya). Dalam proses realisasi APBN juga menggunakan program aplikasi dengan menggunakan BAS, baik setoran melalui bank maupun pencairan dengan pengajuan SPM. Tidak jarang pengajuan SPM tidak sesuai BAS dalam DIPA, apakah itu kode MAK, Lokasi, dll. Penyebabnya referensi pada SAI tidak sesuai DIPA. Karena pada saat transfer diberi tanda tanya maka SPM tertolak, atau diperbaiki bila itu pembayaran gaji bulanan. Apalagi penggunaan kode BAS pada setoran melalui bank. Yang terisi pada umumnya nama kantor dan kode MAK saja, itupun belum tentu benar. Menghadapi kendala seperti itu, KPPN membentuk Tim Rekon Internal, menyisir.... menganalisis... dan memperbaiki database. Apabila ini tidak dilakukan maka akan bermasalah pada penyusunan laporan. Memang tugas ekstra yang sifatnya sementara, karena sumber masalah dari ketidaklengkapan... atau katakan ketidaktahuan Satker mengisi BAS. Yang menjadi pertanyaan tugas siapa untuk melatih Satker??? Bila diserahkan KPPN, dengan keterbatasan SDM baik jumlah maupun mutu, maka akan berimbas pada pelayanan. Mungkin akan lebih tepat bila dilaksanakan Kanwil DJPB dengan berkoordinasi Kanwil Kementerian/Lembaga setempat. Dengan pertimbangan SDM di Kanwil DJPB cukup banyak dan cukup handal. Kalau tidak dapat dilakukan juga, mungkin dapat diserahkan ke Pusdiklat Perbendaharaan (Pusdiklat Anggaran) atau BPPK. Pada sisi lain, KPPN sebagai KBUN juga perlu diberi pencerahan apa sajakah yang menjadi tugasnya, sekalipun telah dinyatakan dalam UU No. 1/2004 dan PerDJPB No. 66, sehingga dalam melaksanakan tugas terjadi keseragaman. Seperti kasus: pertanyaan sejauh mana pengujian substantif dan pengujian formal, atau pernyataan bahwa SKPA hanya dari KP tidak boleh dari kantor daerah kecuali tugas dekonsentrasi, atau apakah persetujuan TUP oleh KPPN berupa surat, dsbnya. Ketidakseragaman dalam menginterprestasikan ketentuan akan berdampak pada pelayanan. Namun pendapat pribadi kata kunci yang dapat diterapkan yaitu: (1) Tidak ada KKN, (2) Yakinkan pendapat diri, ini benar dan itu salah (3) Jangan campur aduk suatu yang khusus (kasus) menjadi umum, tapi jangan juga yang umum diberlakukan ke khusus. Dengan peningkatan SDM baik kepada Satker maupun KPPN, semoga pelayanan KPPN pada survey mendatang mendapat penilaian yang lebih baik lagi. Mohon maaf kalau tidak tepat, semoga bermanfaat. Wassalam'mualaikum.
--- On Wed, 2/18/09, yondi_l <[email protected]> wrote: From: yondi_l <[email protected]> Subject: [Forum Prima] Menyikapi Setiap Perubahan To: [email protected] Date: Wednesday, February 18, 2009, 11:01 PM Setiap menghadapi tantangan akan perubahan mestinya dihadapi dengan optimisme penuh pengharapan akan perbaikan. Respon akan perubahan adalah tanda bahwa setiap insan birokrasi termasuk didalamnya jajaran warga DJPBN pada dasarnya adalah "pendukung" perubahan/reformasi birokrasi. Optimisme tanpa dibarengi dengan kehati-hatian berujung pada ceremonial yang berulang. Karena kita diwariskan kebijakan keliru dari masa lalu dan perbaikannya membutuhkan waktu, tidak bisa instan meski jaman yang kita hadapi serba instan dan menawarkan serba jalan pintas (iming-iming) . Hemat saya disinilah tantangannya dan hambatannya. sekaligus yang menggoda konsistensi kita dalam berkomitmen pada perubahan yang membawa perbaikan. Kalaulah punya cita-cita tertinggi untuk diraih jangan berhenti untuk mengerjar cita-cita itu hanya karena lingkungan tidak mendukung. Perubahan yang memberi makna selalu dimulai dari dalam diri. Betapapun begitu sulit dijalani tetap memiliki nilai di kehidupan nanti. Wisuda selalu menjadi ceremonial di akhir ujian berat yang menghadang bukan sebaliknya. Wisuda bukan menjadi awal yang baru sekedar melekatnya predikat yang harus disandang. Marilah kita jaga apa-apa yang baik yang sudah kita mulai. Tidak perlu berkecil hati, hanya karena kondisi tidak mendukung untuk mendapat predikat pelayanan terbaik. Bukanlah tujuan utamanya untuk mendapat predikat-predikat itu. Tujuan utama yang bisa dipahami adalah agar kita saling menjaga optimisme kita masing-masing sehingga dapat keluar dari berbagai krisis yang membelenggu bangsa ini. Mengapa selalu gagal dalam implementasi: jawabnya karena terlalu mudah untuk melupakan komitmen. Setiap kali kita melanggar komitmen (janji-janji) selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri untuk membuat komitmen baru. Siklus tahunan (tahun anggaran) dan siklus lima tahunan (pemilu) sering kali memaksa kita berada di simpang jalan. Namun sekali kita kuat dan konsisten (istiqomah) dan tetap netral suatu saat nanti perubahan itu membuahkan hasil. Perlu dingat jika ada perselisihan kembalilah pada pedoman pokok. Dengan memakai idiom Islam "Kembalilah kepada Qur'an dan As Sunnah jika mengalami kegamangan hidup" UUD 1945 tentu pedoman tertinggi dalam setiap aturan implementasi dibawahnya. Jika tidak punya kepekaan dan komitmen pada aturan tertinggi itu apakah pantas masih berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta adil dalam kemakmuran. Ide dasar pembentukan Kejuruan sama dengan Diploma yaitu menciptakan tenaga profesional di bidangnya. dimana sudah terspesialisasi sedemikian rupa. Sehingga bukan saja diharapkan mampu bekerja sesuai spesialisasinya tetapi sangat fungsional dalam tupoksinya masing-masing dengan pembinaan terus-menerus melalui diklat yang terencana Tugas fungsional sangat terkait erat bagi jajaran dalam struktural karena diharapkan keputusan yang diambil tidak keluar dari apa yang dihasilkan jajaran fungsional dalam hal ini tidak ada dikriminasi reward yang harus diterima masing-masing pemangku baik di fungsional maupun struktural. Kenyataan godaan struktural begitu besar disisi lain jajaran fungsional tidak dapat fokus karena tidak ada pembinaan yang secara konfrehensip berpihak/melindungi karier dan masa depan mereka. Karena dibiarkan berlanjut tanpa terencana hingga jadilah kelebihan pegawai. Hemat saya masalah klasik ini agar segera diselesaikan. Karena sudah bukan jamannya menutup mata terhadap berbagai tuntutan agar kita memberikan pelayanan terbaik transparan dan akuntabel. Kalau saya boleh usul atas kelebihan pegawai DJPBN mungkin juga eselon lain atau Kementerian/ Lembaga lain. Adalah peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. "kesediaan penyediaan dana pendidikan 20% dari APBN" meski sebatas approval belum menjadi komitmen kita bersama sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Keberhasilan dari komitmen tetap harus diuji dengan tahapan imlementasi baru kemudian dievaluasi. Pada implementasi sering kali kita mendapat kendala karena mindset. Mengubah mindset (Pola Pikir) adalah inti dari self learning atau pembelajaran diri. Inilah yang menentukan bagaimana kita memandang sebuah potensi, tantangan dan peluang sebagai sebuah proses yang harus diupayakan dengan ketekunan, kerja keras, komitmen untuk tercapainya keberhasilan visi dan tujuan hidup kita. Proses pembelajaran diri selalu dimulai dari perumusan visi dan misi hidup. Inilah yang akan memandu arah dan jalan keberhasilan kita. Inilah yang akan mengarahkan kemana tujuan kita dan menjadi seperti apakah kita nanti. Namun itu tidak cukup. Perlu sebuah mindset yang berkembang (growth mindset) yang akan menjadi katalisator dalam merespon setiap peluang, tantangan, dan perubahan dan mengubahnya menjadi sebuah proses yang dijalankan dengan ketelatenan, usaha, dan komitmen yang berkelanjutan, untuk menjadi berhasil, berkembang, efisien, efektip, dan berkualitas. Jawaban ini masih kurang fokus (bias) karena memang begitu luasnya dimensi persoalan yang kita hadapi. Mohon maaf atas segala kekurangan semoga bermanfaat. [Non-text portions of this message have been removed]
