Mohon maaf, tetangga ikut nimbrung KPPN meraih Sertifikat ISO ya mungkin, mungkin aja Tapi pertanyaan berikut: apa memang perlu? Jangan sampai kita terjebak pada slogan, penghargaan, sanjungan-sanjungan yang terkadang akan menjadikan takabur, berbangga diri, puas terhadap apa yang telah dicapai dan melupakan substansi.
Karena yang saya tahu, untuk mendapatkan ISO perlu biaya, tentu bila instansi pemerintah yang mengajukan ISO biayanya diperoleh dari negara, nah biaya-biaya untuk mendapatkan penghargaan menurut saya mubazir. Dan perlu diingat bahwa bila swasta yang memperoleh penghargaan karena profit oriented, maka nilai tambah perusahaan tersebut terdongkrak dengan harapan meningkatnya penjualan barang/jasa dari layanan perusahaan tersebut ke konsumen. Akan berbeda dengan institusi pemerintah yang berorientasi pada public oriented (pelayanan masyarakat tanpa imbalan), misalnya KPPN, apakah dengan KPPN mendapat ISO, maka bendaharawan dari daerah lain akan mengajukan permintaan pembayaran yang telah mendapat ISO, tentu tidak? Bagi KPPN mungkin sekedar kebanggaan, Lagi pula yang perlu kita lakukan adalah bekerja dengan ikhlas dengan tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang dilakukan, bila baik maka itulah seharusnya kita lakukan, bila pekerjaan kurang baik/pelayanan kurang maksimal itulah yang harus kita perbaiki. Baiknya layanan semata-mata kewajiban dengan tidak menginginkan suatu balasan, imbalan bahkan penghargaan sekalipun. Mohon maaf bila salah alamat dan maksud. Tulisan ini tidak bermaksud apa-apa sekedar sharing apalagi menggurui. --- In [email protected], "aryn220874" <aryn220...@...> wrote: > > Barusan dengan bantuan mbah Google coba mencari topik yang menarik. Kebetulan > saya lagi tertarik dengan masalah ISO dan sudah ada instansi pemerintah yang > memperoleh sertifikat ISO yaitu ditlantas. Kemudian saya minta mbah google > untuk menelusuri ISO Ditlantas, ternyata sudah ada beberapa Ditlantas yang > memperoleh sertifikat ISO. Yang terbaru Mei 2009 ini Ditlantas Polda Aceh > memperoleh sertifikat ISO 9001. Yang memulai pertama kali adalah Ditlantas > Polda Metro Jaya bahkan telah telah memperoleh sertifikat ISO yaitu sejak > 2006. Lalu saya coba membuka website Ditlantas Polda Metro Jakarta Raya, > terdapat tulisan yang berjudul "Layanan BPKB Ditargetkan Raih ISO 9001" > diterbitkan tanggal 22 Agustus 2006 dan "Satpas SIM Polda Metro Dapat ISO" > diterbitkan tanggal 12 Juni 2006 ( kalau sempat silahkan temen temen > miliser membacanya ). Ternyata yang dilakukan oleh Ditlantas tersebut sangat > mirip sekali dengan yang dilakukan oleh KPPN seperti mesin nomor antrean, > pusat informasi, loket pengurusan, dan pemangkasan waktu pelayanan. Jadi saya > kira pelayanan KPPN dapat juga meraih sertifikat ISO tersebut. Untuk itu > perlu dukungan dari semua pihak terutama dukungan dari pimpinan Ditjen > perbendaharaan untuk merealisasikannya. Bagaimana temen2 miliser ada > mendukung? >
