KPPN Percontohan dan Peluang Jabatan dengan Seleksi.
Hal paling membanggakan korps ditjen PBN saat ini adalah
fenomena hadirnya KPPN Percontohan.  KPPN
Percontohan yang diharapkan menjadi KPPN Prima (Prima secara fisik dapat saja
diartikan sebagai tahan banting dan tahan ‘guncangan’ segala badai), memang
tlah terbukti mampu memberikan contoh pelayanan prima . Bukan saja kecepatan
layanan yang diberikan dalam pencairan dana, namun ‘proyek percontohan’ ini
diandalkan sebagai sebagai contoh institusi yang imun terhadap praktik KKN di
system birokrasi pada instansi vertikal DJPB.
Perekrutan pegawai yang mengisi KPPN Percontohan ini pun
dilaksanakan dengan melalui seleksi yang kita kenal ‘assesment test’.  Test yg 
berorientasi mejaring manusia2 DJPB
berkualitas dan berintegritas, kecerdasan yang  terukur dan hati yang jujur,  
Semua dipadukan melalui test ini (psikometrik,
soft kompetensi dan hard kompetensi).
Hasil test (setidaknya) dianggap sebagai refleksi perubahan
‘mindset’ dan kemantapan idealisme setiap pegawai yang mengikuti test ini, dan
telah berhasil menjaring SDM-SDM muda yang mumpuni, para pejabat eselon IV dan
III yang cerdas dan berintegriras.  Betulkah?
Melihat fenomena belakangan ini, memang terlihat bahwa SDM
di KPPN Percontohan telah diisi oleh orang-orang pilihan (baca: dianggap cerdas
dan idealis).  Namun, bagaimana dengan
yang tidak mengikuti test (baik yang berminat maupun benar2 tidak berminat)
atau ikut test dan tidak lulus?  Kita
tentu tak bisa meng-generalisir kenyataan, bahwa selain pegawai KPPN
Percontohan adalah semua peninggalan ORBA yang kurang respon terhadap perubahan
system birokrasi kita yang (katanya) semakin cantik ini.   Menurut pengamatan 
pribadi saya, banyak hal
yang sesungguhnya melatarbelakangi SDM kita mengikuti test ini dengan
sangat-sangat serius (Setidaknya dari  beberapa orang yang saya kenal dan tahu 
hitam putih mereka) :
        1. Mereka mengikuti seleksi dengan harapan masuk KPPN “Prima” dengan 
‘iming-iming’ mendapatkan penghasilan resmi (Baca : TKPKN/TKT) yang ‘prima’ 
dibanding dengan KPPN non Percontohan (mohon untuk tidak dipungkiri, sebab 
ketika awal2 pembentukan KPPN Percontohan tidak langsung diberikan TKT dengan 
kerja berat, ternyata teman-teman lebih banyak mengeluh dan protes tentang TKT 
ini, karena ‘dibanting sana-sini’ oleh pekerjaan menumpuk mega dahsyat).
        2. Kesempatan keluar alias mutasi dari ‘daerah terpencil’ menuju 
(setidaknya) kota  besar di Ibukota provinsi. 
        3. Menghindari di-Mutasikan ke daerah terpencil bagi alumnus 
Prodip/STAN yang di Jawa atau kota2 besar lainnya karena memang sudah masa 
mutasi (lebih dari 3 tahun, sehingga syukur-syukur hanya mutasi di Ibukota 
Provinsi).
        4. Mendukung upaya reformasi birokrasi (tetap mengharap adanya ‘reward 
lebih) tapi lebih banyak terbawa euphoria.
        5. Hati nurani krn ingin berjuang  bersama komunitas idealis sejati 
tanpa menuntut yang lebih daripada KPPN non Percontohan (meski kita harus akui 
bahwa harapan mendapatkan reward tambahan adalah suatu kewajaran, sebagaimana 
wajarnya keinginan semua pegawai di seluruh jajaran DJPB).
Alasan2 itu lah setidaknya yang bisa kita tangkap dan teman2
ungkap diawal2 pembentukan KPPN Percontohan.   Tapi, latar belakang untuk 
mendapatkan reward lebih, itulah yang
sesungguhnya kita sayangkan.  Dengan
remunerasi yang kita dapatkan tanpa TKT sebenarnya cukup kuat untuk mendorong
kita melakukan spt yang dituntut para pemimpin kita.  Jadi tanpa ‘iming-iming’ 
lebih itupun,
seharusnya kita bisa melakukan sistem pelayanan prima. Bukti konkret adalah,
hampir seluruh KPPN di negeri ini telah menerapkan sistem pelayanan Prima pada
KPPN Percontohan. Semua layanan dilaksanakan sebagaimana  SOP KPPN Percontohan, 
meski di atas kertas SOP
KPPN Non Percontohan juga tetap dipertahankan toh hampir semua melaksanakan SOP
Percontohan. Maka jadilah KPPN Pernyontohan tanpa ada reward lebih dari KPPN
yang ditetapkan sebagai KPPN Percontohan.  
Kita memang tidak boleh iri dengan keadaan ini, (termasuk
iri kepada teman2 Ditjen Pajak yang TKT nya luar biasa besar, dan tanpa
gembar-gembor adanya percontohan dsb.) namun pada akhirnya kita juga akan
bertanya, sampai kapan proyek percontohan ini berjalan? Akankah menunggu sampai
semua ditest dan lulus? Bukankah (hampir) semua KPPN telah sanggup
melaksanakannya? Mengenai ‘cacat’ SDM yang kepergok KPK melakukan pungli, itu
adalah sebuah riak kecil yang bisa menimpa siapa saja. Tak terkecuali aparat
kita di KPPN Percontohan. Yang penting bukan saja ‘reward’ melainkan juga
‘punishment’ silakan ditegakkan.  
Dan sampai kapankah test assestment KPPN Percontohan
‘dipaksakan’ kepada semua pegawai? Artinya semua pegawai harus mau pindah ke
KPPN Percontohan untuk menuju yang lebih baik? Benarkah demikian?  Mungkin bisa 
diterjemahkan dalam bahasa
vulgar seperti ini : ”Mas..mBak..Ibu…Bapak…anda2 belum reformasi 
birokrasi…Mindset
saudara2  masih di belakang sana, belum kedepan. Oleh
karena itu, anda perlu dan harus ditest terus.  Sehingga anda akan menjadi 
pegawai KPPN Percontohan yang entah sampai
kapan tetap hanya menjadi contoh.”
Jabatan
Lalu bagaimana dengan peluang jabatan? Kita sangat
apresiatif dengan model test assesment, dsb. Namun, kebijakan pilih kasih
seringkali kita temui.  Akhir2 ini ada test
assesment eselon IV yang hanya boleh diikuti oleh para pegawai di KPPN
Percontohan.  Sedangkan selain itu hanya
diperbolehkan (baca:diharuskan) mengikuti test assesment untuk mengisi KPPN
Percontohan yang mungkin akan ditinggalkan beberapa pegawainya yang diharapkan
lulus test eselon IV tersebut.
Pertanyaan besar, sampai kapan sistemnya seperti ini? Apakah
para pemimpin lupa bahwa sesuatu yang ideal adalah bagaimana menegakkan aturan
secara konsekuen dengan reward dan punishment yang mengikat? Bukankah telah
terbukti bisa dilaksanakan reformasi di KPPN Percontohan dan Pernyontohan
(meski ternyata ketidakadilan hadir dengan reward berbeda?).
Tinggal keseriusan para pemimpin kita, waktu 2 tahun
bukanlah waktu sebentar untuk memberi contoh. Semua siap menjadi “Prima” tanpa
gembar-gembor percontohan! Kalo selamanya tetap hanya menjadi contoh, tanpa
tertular ke semua KPPN (baik reward, punishment dan pengakuan resmi) maka
contoh yang ditampilkan ternyata : GAGAL!!!! 
Maaf jika kata2 saya diatas banyak salah, dan tidak bijak.  Semua harus kita 
kembalikan ke hati nurani
untuk bertanya. Tentu, saya pun manusia, mengharapkan TKT lebih dengan kerja
lebih berat dan penuh nuansa ideal adalah kewajaran. Namun, bagaimana jika TKT
tidak ada tapi saya tetap kerja keras dan PRIMA? Mari kita jawab
sendiri-sendiri……..Allahu a’lam!


      

Kirim email ke