Selasa, 09 Juni 2009 pukul 02:55:00
'Ekonomi Syariah Opsi Serius'
Boediono nilai ekonomi syariah prosektor riil.
JAKARTA — Ekonomi syariah bisa menjadi kunci Indonesia keluar dari pengaruh
krisis keuangan global saat ini. Salah satu sebabnya, sistem ekonomi berbasis
nonribawi itu prosektor riil.
‘’Ekonomi syariah merupakan opsi yang serius bagi ekonomi kita,’‘ kata calon
wakil pre siden (cawapres) yang diusung koalisi Partai Demokrat, Boediono, saat
berkunjung ke redaksi Republika, Senin (8/6), di Jakarta.
Dibandingkan sistem ekono mi konvensional, Boediono meng akui transaksi dalam
sistem ekonomi syariah dilandaskan pada kegiatan perekonomian yang konkret. Ini
tentu berbeda dengan sistem konvensional yang boleh mendasarkan aktivitasnya
pada transaksi derivatif.
‘’Kaitan dengan pembangun an di sek tor riil lepas,’‘ katanya. Sementara itu,
sistem ekonomi syariah dilandasi pada sektor riil.
Konsep bagi hasil (risk sharing) tanpa menyerahkan tang gung jawab sepenuhnya
kepada debitor, menurut mantan gubernur Bank Indonesia ini, juga se bagai
konsep yang mestinya di ikuti perbankan konvensional.
Konsep ekonomi syariah pun tak me nge nal kesenjangan anta ra sektor riil dan
finansial. Bila di ekonomi konvensional dua sek tor ini bisa berjalan tak se
iring, di ekonomi syariah ada jem batan berupa bagi hasil atau sewa.
‘’Seringkali terjadi dana ha nya berpu tar-putar di sistem keuangan derivatif,
tanpa turun ke sektor riil. Ini tidak ter jadi di ekonomi syariah karena konsep
bagi hasil itu,’‘ jelasnya. Bahkan, sistem bagi hasil ini telah diterapkan di
proyek infrastruktur.
Melihat perkembangan saat ini, eko nomi syariah bisa berpo tensi lebih besar
lagi. Pertum buh an ekonomi syariah, diukur dari perkembangan perbankan syariah
saat ini, baru sekitar dua persen.
‘’Ekonomi sya riah ha rus dimulai dari tingkat usa ha mik ro, kecil, dan mene
ngah (UM KM),’‘ katanya.
Tapi, mantan menko Perekonomian ini mencermati, perkembangan ekonomi syariah
jangan sebatas jor-joran pembukaan cabang perbankan syariah di mana-mana. Per
tum buh an cabang harus di imbangi de ngan kuali tas layan an dan produk
syariah.
‘’Landasan pertumbuhan eko nomi syariah harus rasional. Ja ngan sekadar
mendirikan bank-bank perkreditan rakyat syariah, tapi nanti mati di te ngah
jalan. Kalau ter jadi, yang rugi syariah juga.’‘
Kompetisi di antara pelaku ekonomi syariah juga harus se hat. ‘’Dan, jangan ada
hambatan. Jangan juga terlalu ekstrem, nanti mandek.’‘
Sejak menjadi menkeu di Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati Soekarno
putri, Boediono mengaku se lalu mendukung perkembang an ekonomi syariah. Kebi
jak an ini ia lanjutkan ketika menduduki kursi menko Per ekonomian dan gubernur
Bank Indonesia. ‘’Saya yakin ekonomi syariah bisa menan dingi ekonomi
konvensional.’‘
Pengamat ekonomi syariah, Adiwar man Azwar Karim, menyatakan, ekonomi syariah
semestinya memang menjadi opsi serius dalam sistem perekonomian di Tanah Air.
‘’Sehingga, nilai-nilai syariah bisa menjadi opsi serius,’‘ katanya.
Adanya larangan melakukan transaksi derivatif, menurut Kepala Divisi Sya riah
BII, Chairil A Aziz, menunjukkan sistem ekonomi syariah layak menjadi pilihan.
‘’Transaksi di perbankan syariah harus jelas underlying transactionnya sehingga
lebih aman,’‘ jelasnya. evy/wed/gie
BOEDIONOMICS
Ada tiga sektor yang menjadi fokus Boediono dalam pembangunan ekonomi ke depan.
Boediono berusaha menyeimbangkan dua sejoli tumpuan perekonomian, hard
infrastructure dan soft infrastructure.
1. Infrastruktur.
Ini menjadi fokus dan kunci untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Sejak 11
tahun terakhir, sektor ini pas-pasan, bahkan tertinggal dibanding negara Asia
lainnya. Sektor listrik, pembangunan jalan, kereta api, dan sarana/prasarana
infrastruktur lainnya (hard infrastructure) berperan penting dalam meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Pelayanan masyarakat.
Sesuai slogan pemerintahan bersih, pelayanan masyarakat (soft infrastructure)
menjadi poin penting berikutnya. Pengurusan tanah, KTP, dan hal remeh lainnya
ternyata berimbas ke dunia usaha. Perbaikan ini harus sejalan dengan
pembangunan infrastruktur fisik. Soft dan hard infrastructure merupakan dua
sejoli tumpuan perekonomian.
3. Intervensi negara untuk kesejahteraan rakyat.
Intervensi ini terutama ditujukan untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan
rendah. Dana APBN harus dipakai untuk keperluan masyarakat luas, seperti
pembangunan jalan di wilayah pelosok, bantuan langsung tunai (BLT), PNPM,
Raskin, KUR, Program Keluarga Harapan, dsb.(-)
Index Koran
Yahoo! Mail Sekarang Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya!
http://id.mail.yahoo.com
