yah... itu khan setahu Mas Ekonomi2000feua.... berarti mas harus cari tahu lebih banyak lagi...
Pada 17 September 2009 18:50, <[email protected]> menulis: > > > Setahu saya belum ada media yg mengkonfirmasi keberadaan kantor dagang > Israel di Jkt. Berita keberadaan kntr dgg Israel msh bersumber dr situs > Israel sendiri. > > Pihak2 terkait dr pmrnth jg sdh mengkonfirmasi tdk adanya kntr dgg Israel > di Indonesia. > > Eramuslim setahu saya jg belum mengkonfirmasi secara langsung ke pihak > Israel ttg keberadaan kantor dgg mereka. > > CMIIW > > Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung > Teruuusss...! > ------------------------------ > *From: * Farizal FoSSEI <[email protected]> > *Date: *Thu, 17 Sep 2009 10:35:21 +0700 > *To: *<[email protected]>; <[email protected]> > *Subject: *{FoSSEI} Penghapusan Pembukaan UUD '45? > > > > Eramuslim Senin, 07/09/2009 10:33 WIB > > Elit Indonesia, nampaknya, lebih mengikuti pemikiran seorang ekonom dua > abad lalu daripada tujuan pendirian negara ini. > > David Ricardo, 1817, berbicara tentang keuntungan perdagangan melalui > comparative advantage pada Principles of Political Economy and Taxation. > Sementara Panitia Sembilan berbicara tentang tujuan pendirian Negara > Indonesia pada Pembukaan UUD 1945. > > Ricardo, seorang ekonom dan broker saham, mengadvokasi perdagangan atas > manfaat efisiensi produksi dan penambahan konsumsi. Sedangkan Panitia > Sembilan –Soekarno, Hatta, dan kawan kawan- mengadvokasi penghapusan > penjajahan di atas dunia. Mereka menyatakan, lalu menjadi sebuah konstitusi, > bahwa merdeka adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak adil serta tidak > manusiawi. > > Tapi, sebulan lalu, tanpa ribut-ribut dari elit republik ini, Indonesia toh > membuka diri terhadap delegasi Israel untuk bisnis dan perdagangan. Dan > dengan itu kita, secara tidak resmi, telah menyatakan lupa, dan mungkin > maklum, terhadap kebiadaban Operasi Cast Lead pada awal tahun ini. > > Memang, Israel adalah sebuah negara unggul -dalam bidang IT, komunikasi, > dan pertanian- yang layak berdagang dengan Indonesia. Perdagangan antar dua > negara, menurut comparative advantage, akan menghasilkan efisiensi produksi > sehingga rakyat dua negara dapat mengkonsumsi lebih banyak. Pada akhirnya, > apakah mungkin, berkat hubungan dagang dengan Israel, Indonesia akan lebih > makmur dan sejahtera? Dan, sebagai contoh Mesir telah membuka hubungan > bilateral dengan Israel, dan melakukan kerjasama diberbagai bidang, termasuk > dibidang pertanian. Apakah Mesir sekarang menjadi negara yang lebih makmur? > > Namun, dalam Principles of Political Economy, Ricardo hanya seorang ekonom > positif yang berbicara mengenai pengungkapan sebuah fenomena: manfaat > hubungan dagang antar negara normal. Ia, seperti seorang ilmuwan yang > berbicara tentang bunyi, mengungkapkan proses terjadinya bunyi tanpa > berbicara bagaimana seharusnya bunyi yang baik bisa terjadi dan terdengar. > > Dan Israel, bukanlah sebuah bunyi yang baik. Pemerintahannya -yang keji- > belum, dan entah kapan, berlaku baik terhadap negara jajahannya. Tepi Barat, > sebuah daerah lemah, ditutup oleh 130 km tembok pembatas ilegal, dan Gaza > dihancurkan oleh sebuah operasi militer era modern. Pemerintah Israel, yang > tuli terhadap protes kemanusiaan, adalah sebuah perintah yang, selama 22 > hari operasi Cast Lead, membunuh 1409 orang, di mana 83 persen-nya adalah > korban sipil. > > Sementara Indonesia, setidaknya 64 tahun lalu, adalah sebuah cita-cita > luhur. Mereka, di alinea pertama pembukaan konstitusinya, berbicara tentang > kemerdekaan dan penghapusan penjajahan. Seperti seorang komponis, Indonesia > 64 tahun lalu berbicara tentang penyusunan bunyi yang baik: bagaimana > seharusnya hubungan luar negeri, ketertiban dunia, harus terjadi. > > Indonesia, memang, berbicara juga tentang kemajuan kesejahteraan umum, > namun, pada konteks yang berbeda. Kesejahteraan umum dalam konstitusi adalah > kesejahteraan rakyat kecil -konteks 1945- yang belum mampu untuk makan tiga > kali dalam sehari. Bukan kesejahteraan umum untuk penambahan konsumsi agar > lebih banyak, yang tidak jelas untuk apa, selain obesitas. Dan bukan > kesejahteraan umum, hasil perdagangan luar negeri, yang dibangun dari darah > rakyat negara lain. > > Namun, pada saat-saat ini, Indonesia telah mengabaikan cita-cita luhur itu. > Efisiensi produksi dan penambahan konsumsi, jauh lebih penting daripada > tujuan sesungguhnya negara ini didirikan. Perdagangan dan kerjasama dengan > Thailand, misalnya, menjadi jauh lebih penting dari soal kemanusiaan dalam > konstitusi. Indonesia, lalu memilih diam terhadap kekejian pelarungan > ratusan Muslim Rohingya ke laut. > > Hal serupa dengan Cina, di mana pemberian kredit dan lakunya ekspor migas > merupakan hal yang lebih penting dari konstitusi negeri. Penindasan Muslim > Uighur lantas menjadi soal dalam negeri Cina, yang tidak usah diusik-usik, > bukan soal keadilan sosial seperti dalam konstitusi. > > Solidaritas Asia, 60 tahun lalu, rasanya, tidak dengan mudah berulang. Saat > itu, 19 negara Asia sangat konsisten mendukung kemerdekaan Indonesia dan > menjadi pengecam keras Agresi Belanda II. Pembukaan hubungan dagang dengan > Belanda, pada saat itu, mungkin akan menjadi sebuah pengkhianatan tak > terlupakan. Dan sejarah mencatat, negara ini berhutang budi, sangat banyak, > terhadap solidaritas seperti itu. > > Namun memang, seperti kata Ketua Kadin, perdagangan dengan Israel -apabila > benar terjadi- dapat menguntungkan Indonesia. Keunggulan mereka di bidang > IT, komunikasi, dan teknologi pertanian -seperti hanya mereka yang memiliki > keunggulan tersebut- bisa membuat rakyat Indonesia lebih makmur dan > sejahtera. > > Dan kemakmuran itu, dibangun di atas legitimasi pembunuhan 1409 orang, > dalam sebuah operasi selama 22 hari. Kesejahteraan, yang dibangun di atas > pemakluman terbunuhnya 111 perempuan dan 355 anak-anak. > > Maka, sebuah keniscayaan. Kesejahteraan yang dibangun dengan pengabaian > prinsip dasar, dapat dipastikan, selalu dibangun di atas legitimasi > pencabutan hak hidup orang lain. > > Dan kita tahu, itu bukan hanya soal dagang luar negeri, tapi, bisa juga > soal cara sebuah partai politik membangun kekuatannya. Seperti > kesejahteraan, dengan pengabaian prinsip keadilan dan kebenaran. > > *Rizki A.Hakim (Alumni Dept FE UI) - [email protected]* > > > -- > FARIZAL ALBONCELLI > Blog: http://farizal-alboncelli.blogspot.com/ > FS: [email protected] > mobile: 021 950 42948 > > -- FARIZAL ALBONCELLI Blog: http://farizal-alboncelli.blogspot.com/ FS: [email protected] mobile: 021 950 42948
