Segudang Larangan Menanti Muslim Swiss
Wednesday, 02 December 2009 10:16
Swiss yang mengaku negara pengusung HAM, semakin menampakkan wajah
hipokritnya. Setelah menara, segudang larangan lain bagi Muslim sudah
menanti
Hidayatullah.com--Setelah
sukses memperoleh selimut hukum bagi larangan pembangunan menara
masjid, Partai Rakyat Swiss (SPV) berhaluan kanan berencana melakukan
lebih banyak lagi larangan terhadap minoritas Muslim di sana.
"Para
pemilih memberikan sinyal yang kuat untuk menghentikan kekuatan politik
Islam yang mengorbankan hukum dan nilai-nilai kita," kata Adrian
Amstutz, legislator dari partai SVP kepada Swissinfo, sebagaimana
dikutip IOL (1/12).
"Muslim harus dipacu untuk berintegrasi ke dalam masyarakat," katanya.
Adrian
Amstutz juga mengatakan, SVP sebagai partai terbesar di parlemen, juga
akan mengajukan larangan atas burqa, pembangunan makam muslim, dan
tidak lagi memberikan pengecualian kepada siswa-siswa Muslim dalam
pelajaran renang yang mencampurkan laki-laki dan perempuan.
"Kawin
paksa, sunat bagi wanita, dispensasi khusus dalam pelajaran renang dan
burqa, berada dalam daftar teratas," tegas Amstutz.
Bulan
Oktober lalu pemerintah Swiss mengumumkan rencananya untuk menghentikan
kawin paksa, sementara Partai Kristen Demokrat mengusulkan larangan
burqa.
Pemimpin SVP Toni Brunner juga mengatakan, partainya akan mengusulkan larangan
hijab atau kerudung di tempat kerja.
Kelompok
sayap kanan itu rupanya semakin berani mengajukan berbagai macam
larangan terhadap minoritas Muslim, setelah sukses dengan referendum
anti-menara.
Meskipun demikian, Amstutz rupanya masih
ketar-ketir dengan kemenangannya. Ia memperingatkan tentang upaya
penundaan pelaksanaan larangan dan berusaha mencari jalan lain untuk
memaksakan larangan itu segera terlaksana.
"Mereka yang
mempertanyakan, apakan inisiatif tersebut dapat dilaksanakan,
menunjukkan kurangnya apresiasi atas hak-hak demokratis," katanya
seakan tidak menyadari bahwa anti-menara yang diusungnya juga tidak
demokratis.
Ia juga menginginkan agar Swiss menangguhkan
keanggotaannya dalam sebuah perjanjian internasional jika pengadilan
HAM Eropa memutuskan untuk menentang anti-menara.
Dewan Uni
Eropa yang beranggotakan 47 negara mengatakan, larangan tersebut
"menimbulkan keprihatinan, apakah hak-hak dasar individual yang
dilindungi perjanjian internasional harus tunduk pada pemungutan suara
masyarakat umum."
Sebagian orang mengkhawatirkan, larangan itu bisa menggiring pada gelombang
baru sentimen anti-imigran di masyarakat.
"Itu
bisa jadi awal dari gelombang kekuatan baru sayap kanan," kata Clive
Church, seorang pakar politik dari Universits Kent kepada Reuters.
"Kami
tentu akan merayakannya," kata Najda Pieren, seorang pendukung
anti-menara. "Itu menunjukkan bahwa kami tidak menginginkan politik
Islam di Swiss."
Namun, larangan menara itu terus menuai kritik
internasional. "Saya mendorong agar orang di mana pun untuk
memperhatikan isu diskriminasi ini secara serius," kata Navi Pilay dari
Komisi Tinggi HAM PBB dalam sebuah pernyataan.
"Jika
diperbolehkan untuk menggalang kekuatan, diskriminasi dan intoleransi
tidak hanya berbahaya bagi individu anggota kelompok sasaran, tapi juga
memecah dan membahayakan masyarakat secara umum." [di/iol/www.hidayatullah.com]
"Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang!
http://id.mail.yahoo.com"
