Gelora Bung Karno pun Tak Sanggup Tampung Uang Utang RI
Senin, 19/04/2010 17:15 WIB
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Direktur
Jenderal Pengelolan Utang Rahmat Waluyanto mengakui jumlah utang pemerintah
sudah sangat banyak. Bahkan uang total utang tersebut tidak bakal cukup
ditampung di Gelora Bung Karno karena jumlahnya mencapai Rp 1.619,96 triliun.
"Banyak ya, mungkin kalau ditumpuk berapa
gedung, GOR Senayan juga nggak akan cukup," ungkap Rahmat sembari tertawa
kecil dalam jumpa pers di kantonya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin
(19/4/2010).
Rahmat mengungkapkan, nominal utang pemerintah
pusat kian bertambah dari waktu ke waktu yang disebabkan meningkatnya nominal
defisit dan utang lama yang jatuh tempo.
Tambahan nominal utang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) baik
surat utang negara (SUN) dan sukuk.
"Sedangkan dari pinjaman luar negeri semakin berkurang," ujarnya.
Tambahan nominal tersebut ditunjang oleh porsi SBN
valas yang meningkat karena daya serap pasar domestik masih terbatas. "SBN
valas untuk benchmarking dan memperkuat cadangan devisa," ungkapnya.
Sedangkan rasio utang terhadap PDB kian turun tiap
tahunnya. Rahmat menjelaskan penurunan rasio utang ini memperlihatkan
pemanfaatan dana utang yang semakin produktif dalam meningkatkan produktivitas
kegiatan ekonomi nasional.
Rasio utang RI terhadap PDB per akhir Februari
2010 mencapai 27%, sementara tahun sebelumnya mencapai 28% dan pada 2008
mencapai 33%. (nia/dnl)
Utang jatuh tempo 2010 tertinggi
Mayoritas penerbitan obligasi negara dalam rupiah
JAKARTA: Kendati nominal utang jatuh tempo dan pembayaran bunga utang pada
tahun ini mencapai total Rp244,97 triliun, paling tinggi dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menilai hal itu belum mengkhawatirkan.
Nilai utang jatuh tempo pada tahun ini mencapai Rp129,38 triliun dan pembayaran
bunga utang sebesar Rp115,59 triliun.
Data Ditjen Pengelolaan Utang menunjukkan nominal utang jatuh tempo dan
pembayaran bunga utang dalam 5 tahun terakhir terus meningkat dan mencapai
puncaknya pada tahun ini.
Namun, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto menilai hal
tersebut belum mengkhawatirkan jika dilihat dari penurunan risiko tingkat suku
bunga, nilai tukar, dan membaiknya profil jatuh tempo utang pemerintah.
"Jumlah utang jatuh tempo itu memang paling tinggi dibandingkan dengan utang
pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi relatif konstan jika dilihat dari nominal
PDB dan kapasitas APBN yang meningkat. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan,"
katanya kemarin.
Rahmat mengklaim pengelolaan portofolio utang negara saat ini sudah jauh lebih
baik, dengan melakukan pembayaran, membeli kembali (buy back) obligasi yang
jatuh tempo, atau menukarnya dengan obligasi dengan tenor yang lebih panjang
(debt switch).
Kebijakan lainnya adalah menukar pendanaan utang untuk proyek atau program lain
(debt swap), serta mengonversi jenis instrumen utang.
Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Widjanarko juga mengakui nilai
pembayaran bunga tahun ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya.
Menurut dia, meskipun tingkat imbal hasil (yield) obligasi negara menurun,
outstanding utang meningkat karena faktor nilai tukar rupiah.
Ayu Sukorini Wibowo Tangguh, Direktur Strategi dan Portofolio Utang,
mengungkapkan salah satu penyebab tingginya nominal pembayaran bunga utang
negara adalah penguatan nilai tukar yen terhadap dolar AS tidak setinggi
apresiasi Rupiah.
Dia menambahkan utang berdenominasi yen paling besar atau mendominasi
pembiayaan dari valas.
"Selain itu, beberapa pinjaman untuk alutsista [alat utama sistem persenjataan]
sifatnya komersial, sehingga membuat nilai bunga utangnya tinggi dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Selain itu, lembaga donor internasional menilai Indonesia tidak lagi layak
memperoleh pinjaman lunak seperti sebelumnya, seiring dengan membaiknya
perekonomian Tanah Air.
Alhasil, ada komponen-komponen pembiayaan yang ditambahkan dalam bentuk bunga
pinjaman yang lebih mahal ketika menariknya.
Warisan utang
Rahmat menyebutkan nominal utang negara yang terus bertambah disebabkan oleh
defisit anggaran negara yang terus meningkat dan tingginya warisan utang jatuh
tempo dari pemerintahan sebelumnya.
Dia menuturkan penambahan utang paling besar berasal dari penerbitan beragam
varian obligasi negara. Sebaliknya, pinjaman luar negeri semakin berkurang
sejalan dengan dominasi pembiayaan dari melalui surat berharga negara.
Dia menambahkan pemerintah akan meningkatkan penarikan pembiayaan dari pasar
hingga 70% dari total target penerbitan obligasi negara yang mencapai Rp174,97
triliun pada paruh pertama tahun ini, untuk menghindari pembalikan kondisi
pasar.
Pemerintah masih akan menerapkan strategi pembiayaan front loading atau
memfokuskan penarikan dana dari pasar, baik domestik maupun global pada awal
tahun.
Rahmat yakin penerbitan obligasi negara pada semester I/2010 akan mencapai
lebih dari 50% target bruto tahun ini.
Fokus penerbitan obligasi negara akan lebih banyak berdenominasi rupiah untuk
pemasaran di dalam negeri.
Obligasi valas hanya dijadikan pelengkap untuk menghindari persaingan
pemerintah dan korporasi dalam mencari dana (crowding out) di pasar domestik.
(agust.supriadi@ bisnis.co.id)
Oleh Agust Supriadi
Bisnis Indonesia, 20/4
Senin,
19/04/2010 16:09 WIB
Per 15 April
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp
73,27 Triliun
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Sampai
dengan 15 April 2010, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat berharga
negara (SBN) sebanyak Rp 73,27 triliun atau 41,88% dari target penerbitan SBN
bruto di 2010 yang sebesar Rp 175,6 triliun. Sudah ada 5 jenis surat utang yang
diterbitkan.
Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto
mengatakan, 5 jenis surat utang tersebut antara lain adalah Surat Utang Negara
(SUN) reguler sebesar Rp 26,5 triliun, sukuk ritel sebesar Rp 8,03 triliun, zero
coupon bondsebesar Rp 13,35 triliun,
sukuk domestik Rp 6,83 triliun, dan Obligasi internasional sebesar Rp 18,55
triliun.
Penerbitan SBN tersebut, digunakan untuk membiayai
pelunasan dan pembelian kembali SBN yang telah diterbitkan oleh pemerintah
senilai Rp 38,33 triliun.
"Jadi secara netto, realisasi penerbitan SBN
kita sebesar Rp 34,94 triliun," ujarnya dalam jumpa pers di Kantornya,
Jalan Lapangan Banteng, Jakarta,
Senin (19/4/2010).
Penerbitan surat utang ini juga diperlukan untuk
penghapusan utang (amortisasi utang) sebesar Rp 129,47 triliun yang terdiri
dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 58,843 triliun dan penghapusan SBN sebesar
Rp 70,632 triliun di tahun 2010.
"Dan juga ditambah penerusan pinjaman sebesar
Rp 8,643 triliun. Jadi, total kebutuhan pembiayaan adalah Rp 236,129
triliun," ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lanjut Rahmat,
pemerintah masih akan menerbitkan SBN hingga akhir tahun nanti.
Dia menyebutkan, salah satu yang akan diterbitkan
adalah Samurai bond yang masih akan diterbitkan atas penjaminan Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) yang masih menyisakan penjaminan sebesar US$
1,15 miliar.
(nia/dnl)
