Assalamu'alaikum wr wb,
Jazakallah Pa Utomo,
atas infonya mengenai kontrak politik PKS dgn SBY, mudah2an bermanfaat bagi
yang membutuhkan informasi ini.
Wassalam,
Apriyadi.
(Panasonic Cikarang)
At 16:35 21/03/07 +0700, Utomo N (TVD-1) wrote:
Wa 'alaykum salam wr.wb.
Alhamdulillahi Robbil'alamiin. Allohumma Sholli 'ala Muhammad.
Jazakumullahu khairon Katsiro.
Semoga Allah SWT menunjukkan kita kepada Jalan-Nya yang Lurus.
Afwan kalau pada E-Mail ana terdahulu terdapat banyak kekurangan.
Di bawah ada sekelumit informasi tentang bagaimana PKS bersikap terhadap
Pemerintahan dan SBY khususnya yg dilandaskan kepada kontrak politik
yang telah disepakati.
Insya Allah antum akan bisa melihat bahwa kontrak politik tersebut dibuat
dengan tidak meninggalkan hukum-hukum Allah SWT dan sunnah Rasul SAW.
Insya Allah merupakan hasil istimbath dari para 'ulama yang faqih dan tawadhu.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'iin.
Wallahu 'alamu bish showab.
Wass.wr.wb.
SBY, PKS, dan Kenaikan Harga BBM
Oleh HUSIN M. AL-BANJARI
BANYAK kalangan yang mempertanyakan bagaimana sikap yang "benar" dalam konsep
politik musyarokah (partisipasi, bukan oposisi) yang sedang dikembangkan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) khususnya ketika menghadapi sebuah kebijakan
pemerintah yang dirasa bertentangan dengan "nurani" PKS sendiri. Ada semacam
dilema, di satu sisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden yang
diusung juga oleh PKS, di sisi lain SBY membuat kebijakan yang dinilai
bertentangan secara diametral dengan kehendak PKS.
Apakah PKS akan tetap setia mendukung kebijakan pemerintah meski dirasa
bertentangan dengan nurani PKS dan aspirasi rakyat, yang dengan begitu PKS akan
dianggap menggadaikan idealisme dan kehormatannya? Atau sebaliknya berani
mengaktualkan diri dengan tetap kritis terhadap pemerintah (hingga mungkin
berseberangan sikap) guna mempertahankan positioning sebagai partai modern yang
bersih dan lebih peduli?
Lebih menukik, dalam konteks pemerintah menaikkan harga BBM, maka apakah sikap
PKS akan mendukung dan turut merasionalkan kebijakan itu karena bagaimanapun
SBY adalah presiden yang didukung penuh PKS, atau karena adanya argumen-argumen
prokerakyatan lalu menolak kebijakan itu meski berisiko "koalisi" PKS dan SBY
terancam pecah, atau sekurang-kurangnya terganggu, hingga potensial hilangnya
jabatan-jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu dari PKS?
Pertanyaan-pertanyaan krusial itu sudah mendapat jawabannya pada kasus BBM.
Sebagai dimaklumi pemerintah SBY telah "tega" menaikkan bahan bakar minyak
(BBM) sekira 30 persen per 1 Maret 2005. Sikap PKS terhadap kebijakan
pemerintah ini jelas menolak. Penolakan itu pun tidak tanggung-tanggung
dilakukan di hadapan presiden sendiri dalam rapat konsultasi DPR-Presiden,
Senin (14/3) malam. Para pemerhati yang sebelumnya melihat PKS hanya sekadar
mau "mempertanyakan" dan menolak dengan diam-diam dan menilai mandul terhadap
kasus BBM, terperanggah oleh kejadian malam itu. Ternyata PKS tidak ewuh
pakewuh dalam memberikan pendapatnya.
Tetapi mengapa PKS berani menempuh risiko sebesar itu? Ada pertaruhan apa di
balik sikap melawan kebijakan pemerintah itu? Mungkin salah satu jawabannya
adalah soal kredo perjuangan politik profetik.
Kredo perjuangan
Kalau pemikir Kuntowijoyo mendekati sistem dan strategi perubahan dalam Islam
dengan teori sosial profetik, maka untuk sistem dan strategi perubahan politik
layak kiranya dikemukakan pendekatan politik profetik. Yaitu politik yang
didasarkan pada sistem dan strategi perubahan kenabian (nubuwah). Dalam bahasa
kerennya sebut saja partai dakwah. Lebih dari itu, sebagai partai yang
mengklaim dirinya penganut metoda kenabian, maka sikap dan kebijakan PKS sudah
pasti dan tidak bisa tidak harus berpihak kepada orang-orang miskin dan
mustad'afin (orang-orang tertindas). Ini harga mati yang tidak bisa
ditawar-tawar lagi. Karena menurut Kuntowijoyo, setiap nabi diutus untuk
berpihak kepada orang-orang miskin dan orang-orang tertindas. Maka apa pun yang
membuat rakyat sengsara, harus dihindari oleh PKS. Menaikkan harga BBM dalam
kondisi masyarakat terjepit, harus dipandang sebagai kebijakan yang tidak
berpihak kepada orang-orang miskin dan orang-orang tertindas.
Meski secara intelektual, memang bisa dijelaskan apa yang diinginkan pemerintah
dengan menaikkan BBM adalah untuk rakyat miskin dan menolong orang-orang yang
terkena musibah. Yaitu dengan mempertentangkan isu kaya-miskin, bahwa si kaya
harus menyubsidi si miskin. Namun tampaknya tidak begitu disadari, bahwa dengan
naiknnya BBM maka korban pertama adalah orang-orang miskin dan orang-orang
tertindas itu. Sementara subsidi selain membutuhkan jangka waktu untuk
realisasinya, juga terancam "hama" korupsi (ingat program JPS!). Yang akhirnya
rakyat sebagai subjek kesejahteraan menjadi objek penderitaan. Sebagaimana
diusulkan PKS, pemerintah harus mencari usaha-usaha lain agar keberpihakan
pemerintah kepada orang-orang miskin dan orang-orang tertindas itu tidak dengan
memukul dan menyakiti rakyatnya sendiri.
Seorang pakar komunikasi Effendi Gazali sudah agak lama mengkhawatirkan sikap
baru SBY yang sepertinya mulai bersikap masa bodoh. Dalam artikelnya berjudul I
don't Care, (Kompas, 7/2), Effendi mengatakan, "Saya terpana cukup lama
menyimak ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 'But everybody should know
this, I don't care about my popularity' (The Jakarta Post, 4/2/2005). Ingatan
saya kembali ke lima tahun lalu ketika saya menganalisis ungkapan yang lebih
kurang sama oleh presiden yang berbeda, 'Gitu Saja Kok Repot!'."
Effendi menyayangkan pernyataan SBY itu, yang justru menurutnya, SBY harus
mengedepankan konsep "bekerja dengan masyarakat". Lanjutnya, Sambil ia tetap
bekerja keras, publik pun perlu diyakinkan agar memiliki persepsi bahwa SBY
memang telah bekerja untuk hal-hal yang dirasakan berpihak pada publik serta
sejalan dengan ekspektasi publik." Dengan demikian SBY seharusnya mengubah
kemasan komunikasinya dari I don't care menjadi I do care.
Seperti membenarkan kekhawatiran Effendi, sebentuk ketidakpedulian itu muncul
kembali ke permukaan publik. "Saya tidak memikirkan untuk katakanlah melakukan
pencabutan ataupun penurunan kenaikan harga BBM yang sudah disampaikan
pemerintah 1 Maret," ungkap SBY dalam jumpa pers usai rapat konsultasi dengan
DPR malam itu. Dalam situasi ini, SBY dapat dikesan telah menjauh dari rakyat,
sepertinya sudah cuek terhadap keluh kesah mereka.
Sedangkan dalam penjabaran teori partai dakwah, keberpihakan kepada orang-orang
miskin dan orang-orang tertindas ini dapat disebut sebagai sebuah kredo (sikap
dasar -- Eep Saefulloh Fatah) perjuangan politik profetik. Sesuatu yang
bersifat badihi (prinsipil) dan normatif mengikat. Sehingga meskipun PKS telah
bermusyarokah dengan SBY, namun ketika kebijakan pemerintahnya tidak akomodatif
terhadap aspirasi masyarakat khususnya orang-orang miskin dan orang-orang
tertindas, maka sikap tegas menolak kebijakan pun terpaksa diambil.
Kontrak politik PKS-SBY
Masih ingat lima butir kontrak politik (nota kesepahaman) antara PKS dan SBY
sebelum pemilihan presiden digelar? Manfaat kontrak politik yang ditandatangi
tanggal 26 Agustus 2004 itu baru terasa akibatnya hari ini. Banyak yang
menyangka bahwa kontrak politik hanyalah sebuah bualan atau omong kosong dalam
politik praktis. Tetapi bagi PKS benar-benar menjadi kenyataan. Bahwa dukungan
penuh PKS kepada pasangan SBY-JK didasari pada usaha menjalin kebersamaan dalam
melaksanakan perubahan Indonesia.
Sekadar mengingatkan, kesepahaman PKS dan SBY-JK terdiri atas lima pokok.
Pertama, konsisten melakukan perubahan untuk membangun pemerintahan yang
bersih, peduli, dan profesional. Hal itu antara lain dibuktikan dengan
keteladanan dan kesiapan memberhentikan anggota kabinet yang melakukan korupsi,
tidak mengulangi kesalahan pengelola negara yang sebelumnya, dan tidak
menjadikan kekuasaan untuk menzalimi umat dan bangsa Indonesia.
Kedua, mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di
tengah percaturan dan pergaulan dunia internasional. Ketiga, melanjutkan proses
demokratisasi dan reformasi dalam rangka terbentuknya masyarakat madani,
mengedepankan supremasi sipil, dan tidak menghadirkan pemerintahan militeristik
dan atau police state.
Keempat, meningkatkan moralitas bangsa, kualitas masyarakat dan kesejahteraan
rakyat, dan mengedepankan penegakan hukum serta penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Kelima, mendukung upaya perjuangan bangsa Palestina dalam mencapai
kemerdekaannya dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Dalam konteks kenaikkan BBM, keberadaan satu frase dalam butir satu sangat
penting, yaitu, "dan tidak menjadikan kekuasaan untuk menzalimi umat dan bangsa
Indonesia." Dalam perspektif ini, maka langkah pemerintah menaikkan harga BBM
kiranya dapat dipersepsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya lebih
menyengsarakan rakyat. Pendapat ini bukan monopoli PKS tetapi sudah menjadi
milik publik, baik secara formal di DPR maupun di "DPR jalanan" (demonstran).
Sudah banyak titik-titik kesamaan kebijakan antara PKS dan SBY, namun di satu
titik inilah simpang jalan kebijakan antara PKS dengan pemerintah tidak bisa
lagi dihindari. Dalam wacana politik modern hal ini biasa, dan bagi PKS ini
adalah sebuah risiko politik yang harus diambil.***
Penulis, Sekretaris Dewan Syariah PK Sejahtera Jawa Barat, alumnus Univ.
Braunschweig, Jerman.
Khairurrazi
Aligarh Muslim University
Uttar Pradesh, India
----- Original Message -----
From: <mailto:[EMAIL PROTECTED]>Sawing - IND
To: <mailto:[email protected]>'Forum Ukhuwah Pekerja Muslim di
Kawasan EJIP'
Sent: Wednesday, March 21, 2007 4:20 PM
Subject: Re: [ FUPM-EJIP ] HArus TabaYun ... Re: FW: [Saksi] Tak
Gentar :AktivisKenyangAsamG aramIdeologi
Assalamu'alaikum wr.wb
Ana setuju dengan saran dari akhi Deniha, kalau bisa PKS mempublikasikan
isi dari kontrak politiknya dengan SBY, karena kalau kita baca artikel
dari Akhi Gunawan di situ tertulis bahwa SBY itu tidak menyetujui di
terapkanya syariat Islam ( Attachment ) dari semenjak dia belum diangkat
sebagai presiden, tapi kalau menurut akhi Utomo, bahwa PKS akan mencabut
dukungannya kepada SBY bila SBY tidak lagi sesuai syariat, jadi apakah
kader PKS dulu tidak mengetahui (seperti isi artikel dari akhi Gunawan )
sikap SBY, atau bagaimana ?
Wasallam
Abu Aisyah
********************************************************
Mailing List FUPM-EJIP ~ Milistnya Pekerja Muslim dan DKM Di kawasan EJIP
********************************************************
Ingin berpartisipasi dalam da'wah Islam ? Kunjungi situs SAMARADA :
http://www.usahamulia.net
Untuk bergabung dalam Milist ini kirim e-mail ke :
[EMAIL PROTECTED]
Untuk keluar dari Milist ini kirim e-mail ke :
[EMAIL PROTECTED]
********************************************************
